Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 59, BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 59
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TENTANG PENAMAAN RUPABUMI
ABSTRAK:
a. bahwa nama rupabumi merupakan identitas lokal yang dapat mencerminkan kebudayaan Kota Probolinggo karena dibaca, dilafalkan, ditulis dan diingat oleh masyarakat;
b. bahwa penamaan rupabumi harus sesuai dengan kaidah pemberian nama rupabumi yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penamaan Rupabumi;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2001 tentang Ijin Perubahan Pemanfaatan Lahan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2001 Nomor 5);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud dan Ruang Lingkup Penamaan rupabumi;
3. Prinsip pemberian nama rupabumi;
4. Prosedur Pengusulan;
5. Prosedur dan Penetapan;
6. Kepanitiaan;
7. Koordinasi;
8. Pelaporan;
9. Pembinaan dan Pengawasan;
10. Sanksi;
11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2018.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 59 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pengelolaan Data Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung ketersedian data yang berkualitas, kognitif dan terpadu, serta efektifitas pengelolaan data, diperlukan Sistem Pengelolaan Data Daerah yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, valid, mudah diakses dan berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam dan komprehensif perlu diatur mengenai sistem pengelolaan Data Daerah yang terintegrasi.
UU No 16 Th 1997; UU No 23 Th 2000; UU No 11 Th 2008; UU No 14 Th 2008; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 51 Th 1999; Perda Kab Lebak No 8 Th 2016; Perbup Lebak No 38 Th 2016.
PERBUP Kab. Bandung No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa pedoman pelaksanaan perjalanan dinas dalam
negeri bagi pejabat, pegawai negeri sipil dan pegawai
tidak tetap di Lingkungan pemerintah Kabupaten
Bandung telah diatur melalui Peraturan Bupati
Bandung Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Biaya
Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 16
Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan
Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada
pejabat penandatangan surat perintah, ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan
disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b. perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 16
Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
113/PMK.05/2012, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun
2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2013
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2013
perubahan kedua atas peraturan bupati bandung nomor 16 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas di lingkungan pemerintah kabupaten bandung
7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 59 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pelaporan, Pembayaran Dan Pengawasan Pajak Daerah Melalui Sistem Elektronik
ABSTRAK:
bahwa agar penempatan alat/ sistem elektronik pada
obyek pajak dalam rangka mendukung pengawasan
terhadap Wajib Pajak dapat berjalan dengan efektif dan
efisien, perlu dukungan dari Wajib Pajak; bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana
huruf a, maka Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun
2018 ten tang Pelaporan, Pembayaran dan Pengawasan
Pajak Daerah melalui Sistem Elektronik, perlu ditinjau
kembali; bahwa berdasarkan sebagairnana dimaksud pada huruf
a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk
Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2018
tentang Pelaporan, Pembayaran dan Pengawasan Pajak
Daerah melalui Sistem Elektronik;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015; Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/ 19 /PBI/2000; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2108;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penyisipan ayat (1a) dan ayat (1b) pada Pasal 8 dan Pasal 8A.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2018.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2018 diubah.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 59 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 Nomor 365
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Daerah Fagogoru Maju Bersama Kabupaten Halmahera Tengah
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan bupati ini, antara lain yaitu untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Fagogoru Maju Bersama Kabupaten Halmahera Tengah, perlu adanya pengaturan dan penetapan struktur organisasi perusahaan; berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan peraturan bupati tentang struktur organisasi Badan Usaha Milik Daerah Fagogoru Maju Bersama Kabupaten Halmahera Tengah.
Dasar hukum peraturan bupati ini, antara lain yaitu UU No. 6 Tahun 1990, UU No. 1 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 54 Tahun 2017, dan Perda Kab. Halteng No. 12 Tahun 2018.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang struktur organisasi Badan Usaha Milik Daerah Fagogoru Maju Bersama Kabupaten Halmahera Tengah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturanya. Diatur tentang ketentuan umum; struktur organisasi; ketentuan penutup. Peraturan bupati ini terdiri dari III bab dan 4 pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2018.
4 halaman. Lampiran: 1 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Bahwa arsip adalah sumber informasi yang autentik, utuh dan tepercaya, sehingga setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak; bahwa untuk melaksanakan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Dasar hukum: UU No.37 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008 ; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.38 Tahun 2007; PP No.28 Tahun 2012; PP No.18 Tahun 2016; Per ANRI No.17 Tahun 2011; Permendagri No.78 Tahun 2012; Per ANRI No. 7 Tahun 2016; Perda No.6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.1 Tahun 2017; Perbup No.33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No.8 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, pengaturan akses arsip, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2018.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gowa Nomor 59 Tahun 2018
JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF FUNGSI KEUANGAN, KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL negara DAN PEJABAT NEGARA PEMERINTAH DAERAH
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2018/N0.59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF FUNGSI KEUANGAN, KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL DAN PEJABAT NEGARA PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan untuk memberdayakan arsip dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan tugas efisien serta tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja organisasi, aparatur, dan pertanggungjawaban, perlu diatur dalam Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Keuangan, Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Keuangan, Kepegawaian Aparatur Sipil Negara, dan Pemerintah Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri yang menjadi Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3067);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan (Berita Negara Republik Tahun 2013 Nomor 622);
15. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kepegawaian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1819).
1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Jadwal Retensi Arsip
5. Penyusutan Arsip
6. Pemusnahan Arsip
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
42
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 59 Tahun 2018
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Banjarnegara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dengan beralihnya penanganan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah yang semula berada di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Banjarnegara, beralih ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan, perlu mengubah tugas dan fungsi Bidang dan Seksi pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banjarnegara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Banjarnegara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 79 Tahun
2016.
Peraturan Bupati ini memuat tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Banjarnegara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2018.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 79 Tahun 2016 (Diubah)
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 59 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin yang Dibiayai Pemerintah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin agar dapat berjalan dengan baik serta penggunaan anggaran kesehatan terkelola secara transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab, maka diperlukan adanya acuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Jepara ;
bahwa untuk memberikan kemudahan bagi masverakat miskin yang belum memiliki KIS, dan memberiken. kesehatan di rumah sakit milik Pemerintah Dacrah maupun Pemenntah Dacrah, maka perlu meninjau kembali eraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2017 tertang Penyelenggaraan Pelayanan Keachatan Bagi Masyarakat Kabupaten Jepara. batas tertinggi biaya pelayanar rumah sakit yabg bekerjasama dengan Miskin Yang Dibiayai Pemerintah ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin vang Dibiyai Pemerintah Kabupaten Jepara.
Undang—Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pernerintah Nomor 47 Tahun 2016 ; Peraturan Presiden Nornor 82 Tahun 2018 ; Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nornor 21 Tahun
2010; Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2017; Peraturan Bupati Jepara Nomor 12 Tahun 2018;
Peraturan Bupati tersebut berisi perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017. Perubahan tersebut ada di Pasal 8, Pasal 9, Pasal 22, Pasal 31, dan Pasal 36.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2019.
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Inap Kelas III yang Dibiayai Pemerintah Kabupaten Jepara, (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nornor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
