Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dalam Peraturan ini adalah bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik; bahwa sebagai upaya melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyimpangan data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah, perlu dibangun sistem pemerintah berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas; bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik perlu dilakukan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat Elektronik; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Penyelenggaraan Transaksi Elektronik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik Indonesia; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, huruf, dan huruf perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 11 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 6 Tahun 2011; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 4 Tahun 2016; Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika No 11 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No 10 Tahun 2017; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No 6 Tahun 2021; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No 10 Tahun 2019; Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status hukum para pihak dalam transakasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik. Diatur mengenai ketentuan umum, maksud, tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan sertifikat elektronik, pemanfaatan layanan dan sertifikat elektronik pada SPBE, tata cara permohonan penerbitan dan pencabutan sertifikat elektronik, masa berlaku, kewajiban dan larangan pemilik, penyelenggaraan operasional dukungan sertifikat elektronik untuk pengamanan informasi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2023.
12 hlm, Lampiran: 3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 55 Tahun 2016
penyelenggaraan - infrastuktur - jaringan - telekomunikasi
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD 2016/57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi
ABSTRAK:
Bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan infornmasi saat ini berjalan dinamis berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu mentapkan Perbup tentang Penyelenggaraan Infrastuktur Jaringan Telekomunikasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2000; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 26 Tahun 2008; Pepres No. 96 Tahun 2014; Perpres No. 38 Tahun 2018; Pernmen Telekomunikasi dan Informatika No. 02/PER/M.KOMINFI/3/2008; Permen Komunikasi dan Informatika No. 23/PER/M.Kominfo/04/2009; Permen Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 4 Tahun 2015; Peraturan Bersama Mendagri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penenaman Modal No. 18 Tahun 2009; Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.20 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 29 Tahun 2004; Perda Kab. Bandung No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. Bandung No. 16 Tahun 2009; Perda Kab. Bandung No. 22 Tahun 2009; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2013; Perda Kab. bandung No. 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Menara Macrocell, Penyelenggaraan Tiang Microcell, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2016.
49 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 55 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Industri Banyumas Terpadu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan informasi terkait
profil industri kecil dan Menengah beserta dengan produk
yang dihasilkan, serta menyiapkan sistem yang dapat
mempermudah masyarakat dalam mengakses kebutuhan
informasi potensi produk Kabupaten Banyumas;
bahwa industri kecil dan menengah sebagai bagian
integral ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, peran
dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur
perekonomian yang seimbang, berdemokrasi, berkembang
dan berkeadilan di Kabupaten Banyumas;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (5) dan
ayat (6) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,
Pemerintah Daerah dalam melakukan pendampingan
sebagai upaya pengembangan usaha mikro dan kecil,
wajib menyediakan dukungan sumber daya manusia,
anggaran serta sarana dan prasarana yang berupa fasilitas
dalam bentuk digitalisasi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi
Industri Banyumas Terpadu;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 103 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Sistem Informasi Industri Banyumas Terpadu yang meliputi data informasi industri, pengelola SIIMASTER, mekanisme pelaksanaan SIIMASTER dan sarana dan prasarana. Data informasi industri sebagaimana dimaksud terdiri dari data informasi produk dan informasi IKM.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 56 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2013 ten tang Pengendalian dan Pengawasan Menara
. Telekomunikasi, guna pelaksanaan Pasal 13 ayat (1)
dan Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Namer
S-209/ PK.3/2016 Tanggal 9 September 2016 Perihal
Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi, maka Peraturan Bupati Nomor
34 Tahun 2012 ten tang petunjuk pelaksanaan Retribusi
dan pengendalian menara telekomunikasi perlu dicabut
dan disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bu pati ten tang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Retribusi, Pengendalian dan Pengawasan
Menara Telekomunikasi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1
Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6
Tahun 2013
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, tata cara perhitungan, penetapan, pembayaran dan penyetoran retribusi, tata cara permohonan keberatan dan penundaan retribusi, tata cara pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi, tata cara penghapusan piutang retribusi, tata cara pemeriksaan retribusi, bentuk formulir retribusi, pengendalian dan pengawasan, menara kamuflase dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 56 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan E-Government
ABSTRAK:
a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah guna menciptakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis,
sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu didukung dengan pendayagunaan teknologi infonnasi dan komunikasi dalam bentuk e-Govemment dalam rangka mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan e-Govemment.
Undang-Und an g Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pera tu ran Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016, Peraluran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013, Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang pemanfaatan teknologi infonnasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2019.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 56 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Sistem Informasi Manajemen Admisi Rawat Inap dalam Rangka Reformasi Birokrasi pada RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan melaksanakan ketentuan Permenkes No.82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen RS dan Perpres No.81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, maka perlu disusun Pedoman Sistem Informasi Manajemen Admisi Rawat Inap.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.29 Tahun 2004; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.32 Tahun 1996; PP No.65 Tahun 2005; PP No.41 Tahun 2007; Permendagri No.79 Tahun 2007; Permenkes No.82 Tahun 2013; Permendagri No.1 Tahun 2014; Kepmenkes No.129/Menkes/SK/II/2008; Kepmenkes No.1222/Menkes/SK/II/2008; Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.12 Tahun 2011; Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.12 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Pedoman Sistem Informasi Manajemen Admisi Rawat Inap dalam Rangka Reformasi Birokrasi pada RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketetuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup SIMARI, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2015.
Peraturan yang Diubah: UU No.23 Tahun 2014.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 56 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Pada Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 56 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 56, BD Tahun 2022 Nomor 62
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika
ABSTRAK:
bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika; bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah.
Pasal 18 pada ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Perka Lemsaneg No. 9 Tahun 2016; Permen Kominfo No. 14 Tahun 2016; Permendagri No. 99 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 17 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Perda No. 5 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2016
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan umum Bab II Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Bab III Unit Pelaksana Teknis Daerah Bab IV Kelompok Jabatan Fungsional Bab V Pelaksana Bab VI Tata Kerja Bab VII Eselon Bab VIII Pembiayaan IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2022.
Peraturan ini mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2016
19 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan, Pengawasan, dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
a. bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik yang
dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur
menara telekomunikasi;
b. bahwa dengan bertambahnya penduduk setiap tahun
maka kebutuhan akan area pemukiman dan area untuk
penempatan menara semakin bertambah, demikian juga
penggunaan layanan seluler semakin bertambah dengan meningkatnya aktivitas penduduk, maka
kebutuhan akan informasi dan komunikasi baik secara
kuantitas maupun kualitas semakin meningkat;
c. bahwa dengan meningkatnya tuntutan layanan
terhadap beberapa daerah di Kabupaten Temanggung
yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi (blank spot) maka perlu adanya upaya penambahan titik-titik
koordinat lokasi pembangunan menara telekomunikasi
untuk penempatan (BASE TRANCEMER STATION) yang disertai dengan usaha penataan, pengawasan, dan
pengendalian menara telekomunikasi
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 18 tahun 1999; UU No 36 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 2002; UU No 26 Tahun 2007; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No 2 Tahun 2014; PP No 52 Tahun 2000; PP No 53 Tahun 2000; PP No 38 Tahun 2007; PP No 26 tahun 2008; PP No 47 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 6 Tahun 2008; Perda Kab temanggng No 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PErda Kab Temanggung No 21 Tahun 2011; Perda Kab temanggung Nno 12 Tahun 2012; Perda Kab temanggung No 10 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Temanggung No 18 Tahun 2013; Peraturan Bersama Mendagri, MenPU,Menkominfo dan Kepala BKPM No 18 Tahun 2009 Nomor : 07 /PRT/M/
2009, Nomor:19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor:
3/P/2009;Pergub Jateng No 51 Tahun 2005
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Menara Telekomunikasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Penempatan Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2012 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
18 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
