Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 44 Tahun 2012
Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kendal di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kendal di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kecepatan dan
kemudahan pelayanan perizinan dengan mendekatkan dan
memperpendek proses pelayanan kepada masyarakat serta
bertambahnya jenis izin yang dilimpahkan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Kendal sesuai Nota Dinas Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kendal tanggal 6 Juni 2023 Perihal Rancangan
Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian Wewenang Bupati Kendal di Bidang Perizinan
kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang
Bupati Kendal di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kendal di
Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal
dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang
sehingga perlu diadakan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang
Bupati Kendal di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 2 Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kendal di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2017 diubah.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 44 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Katingan Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa bupati selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah; b. bahwa dengan mempertimbangkan beban tugas serta melaksanakan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan Daerah Bab II, Maka Kepala Daerah dapat Melimpahkan sebagian kewenangan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan kuangan Daerah;
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002; undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 tahun 2004; Undang-undang Nomor 12 tahun 2011; Undang-undang Nomor 17 tahun 2013; Undang-undang Nomor 23 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud dan Tujuan; Bab III Kewenangan Bupati Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; Bab IV Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 45 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
Perizinan dibidang lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait dengan jenis dan nomenklatur perizinan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017, ketentuan penetapan Izin Gangguan di Daerah telah dicabut, maka dengan sendirinya kewenangan pemberian Izin Gangguan di daerah menjadi hapus. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kepala Badan Penanaman Modal, Nomor 69 Tahun 2009; Nomor M.HH-08 AH.01.01.2009; Nomor 60/M-DAG/PER/12/ 200 Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 47 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini menetapkan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang pelimpahan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada kepala dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan tenaga kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang meliputi : Perubahan pada Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 9.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2017.
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 45, SIPUU.SETKAB.GO.ID, LL SETKAB : 1 HLM.
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penunjukan Menteri Kehakiman Prof. Umar Senoadji Sh. untuk Bertindak Selaku Menteri Luar Negeri Ad Interim Selama Menteri Luar Negeri Adam Malik Berada di Luar Negeri
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja
Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, maka perlu menetapkan
rincian tugas pokok Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Jembrana;
b. bahwa rincian tugas pokok sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008;
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2008.
Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2006
tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 30), Dicabut.
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 45, https://jdih.setkab.go.id; 2 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengangkatan Zaini Abidin Pagar Alam Sebagai Kepala Daerah Tingkat I Lampung
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
