Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa keuangan Kalurahan dikelola berdasarkan asas
transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan
tertib dan disiplin anggaran;
b. bahwa agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan dapat berjalan efektif, efisien, transparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan
disiplin anggaran, perlu menerapkan transaksi non tunai
dalam penerimaan dan Pengeluaran pada Pemerintah
Kalurahan;
c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan efektifitas
pelaksanaan pembayaraan non tunai dalam setiap
transaksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan,
perlu diatur pelaksanaan sistem transaksi non tunai dalam
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 ; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Jenis Penerimaan Dan Pengeluaran Melalui Transaksi Non Tunai; Tata Cara Transaksi Non Tunai; Peningkatan Kualitas Layanan; Pembinaan Dan Pengawasan; larangan Dan Sanksi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
Jumlah Halaman: 18 Jumlah Lampiran: 9 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 80 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD Tahun 2021 No.80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penghapusan Dan Penggabungan Satuan Pendidikan Dasar Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Subang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 80 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERWALI NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD
ABSTRAK:
bahwa beberapa ketentuan dalam Perwali Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Perwali Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis PEngelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD belum memenuhi dinamika kebutuhan, maka perlu dilakukan penyesuaian melalui perubahan
Peraturan ini mengatur tentang perubahan Perwali Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD pada penambahan Pasal 9A; Pasal 9B; Pasal 29A dan PAsal 29B
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2019.
Perwali Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat, bidang penegakan hukum, dan bidang kesehatan serta program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Daerah, maka Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima oleh Daerah digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.
Dasar hukum peraturan ini:Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020
Materi pokok: Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pelaksana,Tim Koordinasi, dan Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2021.
Jumlah Halaman : 11 HLM; Lampiran : 4 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2014
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengadaan Barang/JasaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan clan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015; bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, khususnya adanya kebutuhan biaya kegiatan dan honorarium dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2014, maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2014 Ten tang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Namer 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan .Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2011; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2014;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan pada beberapa ketentuan dalam Lampiran I.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2014 diubah.
52 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 80 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD.2017/No. 80 Seri E Nomor 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas
pelayanan publik secara berkelanjutan, maka perlu
dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30
ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Purworejo Nomor
46 Tahun 20176 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Purworejo tentang Pedoman Survei
Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purworejo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5357);
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 615);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM) paling sedikit 1 (satu) kali setahun. Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyajikan paling sedikit
1 (satu) inovasi Pelayanan Publik di lingkup tugasnya secara berkala
minimal 1 (satu) kali setahun
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2017.
18 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 80 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyararat Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka perlu ditetapkan penyusunan standar operasional prosedur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Keija di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 96 Tahun 2012; Perda Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2016; Perwali Banjarmasin Nomor 76 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyararat Kota Banjarmasin yang memuat Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Manfaat; Bagan Atau Alur Proses; Penyesuaian dan Perubahan; dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2019.
8 halaman; Lampiran 2 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 80 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin, perlu dilakukan penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
Peraturan Walikota Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud Dan Tujuan;
3. Standar Operasional Prosedur;
4. Penyesuaian Dan Perubahan;
5. Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 80 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Bangodua Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
