Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 16.036 peraturan dalam 0,06 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 34.A Tahun 2017

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2017

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

DY0WA7rVjk7O72A85lz1O9Ab0.pdf

Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 027/2929/SJ Tahun 2021

Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Abstrak

APBD Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

SE NO 027 2929 SJ TAHUN 2... KEUANGAN DAERAH.pdf

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/KL.220/9/2016 Tahun 2016

Pedoman Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Kementerian Pertanian

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Permentan Nomor 46 Tahun 2016.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 47.4 Tahun 2022

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Sleman No. 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47.4 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
PERBUP Kab. Sleman No. 73 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47.4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Mencabut

PERBUP Kab. Sleman No. 56.1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Download file:

Perbup Sleman Nomor 47.4 Tahun 2022.pdf

keuangan-negara

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47.4, BD. 2022/NO.47.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan untuk mewujudkan tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
Dasar hukum peraturan ini: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2021;
Materi Pokok: Pengelolaan Keuangan Daerah; Perencanaan APBD; Pelaksanaan APBD; Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 56.1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Halaman: 87 HLM, Lampiran: 24 halaman

Peraturan Menteri Sosial Nomor 61/HUK/2009 Tahun 2009

Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Persediaan di Lingkungan Departemen Sosial

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permensos No. 15 Tahun 2013 tentang Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Kementerian Sosial

Download file:

PERMENSOS 61 HUK 2009.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 9.1 Tahun 2018

Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Pontianak

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

9 tahun 2018.pdf

tanah

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9.1, BD.2018/NO.9.1,LL KOTA PONTIANAK :5 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Pontianak

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (6) PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahanNasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang PercepatanPendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, mengamanatkanbahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah SistematisLengkapdapat dilakukan melalui programdan anggarankhususPendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ataugabungandariprogram Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkapdenganprogram dan/atau kegiatan lain yaitu kegiatanmassalswadaya masyarakat;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublikIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadanPertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017;Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional, Menteri DalamNegeri, MenteriDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasiNomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167ATahun2017,Nomor 34 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018.
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; Pertanggungjawaban dan Pelaporan; Ketentuan Penutup
5 halaman peraturan

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar No. 21.b Tahun 2014

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI BAGI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI KOTA BANJAR TAHUN 2014

Abstrak

Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

PERWALI Kota Banjar No. 27 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 21.b TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI BAGI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI KOTA BANJAR TAHUN 2014

Download file:

PERWAL NOMOR 21.b TAHUN 2...N DI KOTA BANJAR.pdf

LAMPIRAN PERWAL NOMOR 21....N DI KOTA BANJAR.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 33.3 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 23.2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Sleman No. 23.2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Download file:

Perbup Sleman No. 33.3 Ta... Keuangan Daerah.pdf

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 03/PER/M.KUKM/I/2016 Tahun 2016

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perekonomian Koperasi, UMKM

Download file:

Permen UKM Nomor 3 Tahun 2016.pdf

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.26/MEN/2010 Tahun 2010

Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2011

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen KKP No. PER.52/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Kelautan dan Perikanan

Download file:

Permen KKP Nomor 26 Tahun 2010.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Surat Edaran (SE) Mendagri ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2021.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2009.