Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Wajib Pandu Bagi Kapal/Tongkang yang Melintas di Bawah Jembatan Musi II
ABSTRAK:
Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Dalam rangka menciptakan tertib lalu lintas angkutan sungai yang penting bagi kelangsungan hidup masyarakat, perlu mengatur ketentuan mengenai wajib pandu bagi kapal/tongkang yang melintas di bawab jembatan Musi II dan Duplikat Jembatan Musi II. Pengaturan mengenai wajib pandu bagi kapal/tongkang yang melintas di bawah jembatan musi II dan duplikat musi II, perlu diwujudkan dalam suatu regulasi agar memiliki landasan dan kepastian hukum. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2014; PP No. 20 Tahun 2010; Perda No. 14 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, wajib pandu.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2014.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penolakan/Pemberian Izin Melakukan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mencegah penyebaran dan penularan COVID-19, Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar Daerah kecuali mendapat izin dari Bupati atau Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Pelaksana Teknis yang diberi delegasi kewenangan untuk memberikan izin;
b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kemudahan dalam penolakan/pemberian izin bepergian ke luar Daerah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, perlu mengatur pendelegasian wewenang penolakan/pemberian izin melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada masa pandemi COVID-19 bagi Aparatur Sipil Negara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Pendelegasian Wewenang Penolakan/Pemberian Izin Melakukan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah pada Masa Pandemi COVID-19 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Pati Nomor 76 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentan kewenangan Bupati untuk menolak/memberi izin bepergian ke Luar Daerah pada Masa Pandemi COVID-19 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dan pendelegasian wewenang penolakan/pemberian izin bepergian ke luar Daerah pada Masa Pandemi COVID19 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dan kewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan pendelegasian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2020.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 2 Tahun 2006 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (Civil Aviation Safety Regulations) Part 39 Revision 1 Perintah Kelaikan Udara (Airworthiness Directive)
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 50, BN.2014/No.1439, jdih.dephub.go.id : 3 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 39 (Civil Aviation Safety Regulations Part 39) Tentang Perintah Kelaikudaraan (Airworthiness Directive)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Kab. Cianjur Tahun 2023 No 325
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembebasan Retribusi dan Sanksi Administrasi Denda Pengujian Kendaraan Bermotor untuk Mobil Penumpang Umum Angkutan Kota dan Mobil Bis Kecil Trayek Jurusan Cianjur Selatan Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Cianjur ke 346 Tahun
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2023.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 50 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembatasan Kendaraan Melintasi Jembatan Achmad Amins
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan keamanan dan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan, serta guna meningkatkan kelancaran lalu lintas, perlu dilakukan pembatasan kendaraan yang melintas di Jembatan Achmad Amins. Berdasarkan penyampaian risalah rapat oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum tentang pembahasan metode injeksi retakan pada pile cap P7 akibat longsoran pada jembatan Mahkota II nomor UM 0102-KKJT.02/138 tanggal 20 Mei 2021 dengan point Jembatan dapat dibuka hanya untuk melayani kendaraan ringan, sebelum adanya hasil evaluasi terhadap perbaikan jembatan, dan Surat Pengantar risalah rapat oleh Komisi Keamanan Jembatan dan
Terowongan Jalan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum tentang Risalah Rapat Lanjutan Evaluasi Pembangunan IPA Kalhol Kap 250 l/dt Kota Samarinda terhadap Struktur Jembatan Mahkota No. UM0102- Bkja/425 tanggal 7 Oktober 2022 dengan point sebelum lalu lintas jembatan dioperasikan secara penuh kembali, perlu dilakukan evaluasi terhadap perilaku struktur jembatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembatasan Kendaraan Melintasi Jembatan Achmad Amins.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 38 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 22 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021; PP No. 55 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021; PP No. 79 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021; PP No. 74 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.30 Tahun 2021; Permenhub No. PM 13 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tatanan Transportasi Lokal Kab OKU Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mencapai keseimbangan dan
pemerataan pembangunan antar daerah, meningkatkan
keterpaduan sektor transportasi dengan sektor lainnya dan
meningkatkan aspek keamanan, keselamatan dan
kenyamanan pelayanan sektor transportasi kepada
masyarakat serta meningkatkan peranan semua pihak
dalam kegiatan pembangunan sektor transportasi perlu
dikembangkan sistem transportasi lokal
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 3 Tahun 2003 ;UU No 25 Tahun 2004 ;UU No 38 Tahun 2004 ;UU No 17 Tarmn 2007 ;UU No 23 Tahun 2007 ;UU No 26 Tahun 2007 ;UU No 17 Tahun 2008 ;UU No 22 Tahun 2009 ;UU No 25 Tahun 2009 ;UU No 12 Tahun 2011 ;UU No 23 Tahun 2014 ;PP No 34 tahun 2006;PP No 26 Tahun 2008;PP No 72 Tahun 2009;PP No 8 Tahun 2011;PP No 32 Tahun 2011;PP No 37 Tahun 2011;PP No 79 Tahun 2013;Perperes No 32 Tahun2011;Perpres No 26 Tahun 2012;Permenhub No 49 Tahun2005;Peremenhub No 36 Tahun 2011;Permendagri No 53 Tahun 2011;Permendagri No 96 Tahun 2015;Perda No 38 Tahun 2007;
Materi Pokok dalam Peraturan ini antara lain : RUANG LINGKUP,ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Transport Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Untuk Sekolah
Negeri dan Swasta di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang mempunyai tugas dan tanggungjawab strategis sebagai pelaksana dan penyelenggara Pemerintah serta pelayanan pendidikan kepada masyarakat, maka perlu diberikan bantuan transport yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Instruksi Presiden Nomor 18/Kep/Menko Kesra/X/1994; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 50 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 113 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (Empat) bab dan 8 (Delapan) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Anggaran Biaya; Sistem Pembayaran; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
