Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.977 peraturan dalam 0,039 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2017

Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERWALI NO 10 TH 2017 TTG PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO SWALAYAN.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1981

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Produksi Gula

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 1 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia

Mencabut :

PP No. 17 Tahun 1979 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Produksi Gula
PP No. 45 Tahun 1973 tentang Penglihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XIV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Download :
PP NO 10 TH 1981.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 10 Tahun 2013

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Usaha Akomodasi

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PerdaNo10-tahun 2013.pdf

Abstrak

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, TOKO MODERN DAN USAHA AKOMODASI

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2013/NO.10, TLD NO.10, LL KAB. KUBU RAYA: 31 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Usaha Akomodasi

ABSTRAK:

bahwa keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern dan usaha akomodasi merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha di sektor perdagangan dan sektor pariwisata yang perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya guna meningkatkan perekonomian daerah
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Kaya Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2013
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tujuan Penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern dan usaha akomodasi, Jenis Pusat perbelanjaan, Toko Modern dan Usaha Akomodasi, Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Penataan Usaha akomodasi, Perizinan, Retribusi Daerah, Pembinaan dan Pengawasan, Kewajiban dan Larangan, Sanksi Administrasi, Penyidikan, dan Ketentuan Pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2013.
Penjelasan 7 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2019

PERUSAHAAN UMUM DAERAH TARAKAN MEDIA TELEKOMUNIKASI

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2020

Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2014

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
PERDA 10 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Selatan Nomor 10 Tahun 2016

Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 015 Tentang Usaha Ketenagalistrikan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PERDA NO. 10 TAHUN 2016_PEMBATALAN PERDA USAHA KETENAGALISTRIKAN.pdf

Abstrak

USAHA KETENAGALISTRIKAN

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD/10/2016, TLD/10/2016, LL SETDA KAB. BURU SELATAN: 1 HAL

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 015 Tentang Usaha Ketenagalistrikan

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai wakil Pemerintah Pusat Gubernur Maluku melalui Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2016 telah membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 04 Tahun 2015 tentang Usaha Ketenagalistrikan. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Usaha Ketenagalistrikan sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Usaha Ketenagalistrikan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahujn 1945; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Keputusan Gubernur Maluku Nomor 186 Tahun 2016.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Usaha Ketenagalistrikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2016.
Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Usaha Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan 1 Hal

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1975

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Ban Dan Karet Palembang Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 56 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Ban Dan Karet Palembang

Download :
PP NO 10 TH 1975.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1991

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP NO 10 TH 1991.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 10 Tahun 2014

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PERDA NOMOR 10 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

TANGGUNG JAWAB SOSIAL - LINGKUNGAN PERUSAHAAN

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2014/No.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

ABSTRAK:

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan bagian integral penyelenggaraan pemerintah daerah; Agar pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Batang Hari dapat terlaksana dengan baik diperlukan hubungan yang sinergis antara Pemerintah Daerah dengan pelaku dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Batang Hari, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2009; PP No. 47 Tahun 2012; Permen BUMN No. Per-05/MBU/2007; Perda No. 6 Tahun 2013.
Perda ini mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, meliputi; Asas, Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Hak dan Kewajiban Perusahaan; Program TJSLP; Pelaksanaan Program TJSLP; Pembiayaan Program TJSLP; Forum TJSLP; Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan; Penghargaan; Peran Serta Masyarakat; Sanksi Administrasi;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, telah dibentuk Forum TJSLP dan Tim Fasilitasi TJSLP Pemerintah Daerah.
13 hlm.; Penjelasan 3 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1981.