Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 252.110 peraturan dalam 0,064 detik

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1954
• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu
Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu
Download file:
UU Nomor 6 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1954
• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu
Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 1 Tahun 1966 tentang Penarikan Diri Republik Indonesia dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
Download file:
UU Nomor 5 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1954
• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1951 tentang Pengubahan Reglemene A yang Dilampirkan pada Rechtordonnantie, Staatsblad 1931 No. 471 (Lembaran Negara No. 39 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Menetapkan
  1. UUDrt No. 8 Tahun 1951 tentang Perubahan Reglement A yang Dilampirkan pada Rechtordonnantie (Staatsblad 1931 No. 471)
Download file:
UU Nomor 4 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1954
• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1953 tentang Memungut Opsenten atas Bea-Masuk (Lembaran-Negara No. 7 Tahun 1953) Sebagai Undang-Undang
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Menetapkan
  1. UUDrt No. 1 Tahun 1953 tentang Memungut Opsenten atas Bea-Masuk
Download file:
UU Nomor 3 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1954
• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 81 Tahun 1958 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Diubah dengan
  1. UU No. 16 Tahun 1958 tentang Pengubahan dan Penambahan Undang-Undang No. 2 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 9 Tahun 1954) Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Mencabut
  1. UU No. 10 Tahun 1953 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Download file:
UU Nomor 2 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1954
• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu
Undang-Undang tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1952 tentang Perubahan dan Penambahan dari "Ordonnantie Op De Vennootschapsbelasting 1925" yang Memberikan Pula Aturan Kelengkapan Lebih Lanjut Mengenai Pemungutan Pajak Ini Sebagai Undang-Undang
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 36 Tahun 1954 tentang Penetapan Tarip Pajak Perseroan
Download file:
UU Nomor 1 Tahun 1954.pdf
UU Nomor 1 Tahun 1954_LAMPIRAN.pdf
Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 1953
• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu
Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
UU Nomor 37 Tahun 1953.pdf
Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 1953
• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu
Bank Tabungan Pos
Abstrak
Perbankan, Lembaga Keuangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 2 Tahun 1964 tentang Bank Tabungan Negara
Diubah dengan
  1. PERPU No. 4 Tahun 1963 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 36 Tahun 1953 Tentang Bank Tabungan Pos (Lembaran Negara Tahun 1953 No.86)
Download file:
UU Nomor 36 Tahun 1953.pdf
Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 1953
• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu
Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951, tentang Pemungutan Pajak Penjualan" (Lembaran-Negara Nomor 94 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Diubah dengan
  1. UU No. 2 Tahun 1968 tentang Perobahan/Tambahan Undang-Undang Pajak Penjualan 1951
Download file:
UU Nomor 35 Tahun 1953.pdf
Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 1953
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1951, Penilaian dari Bagian-Bagian Pendapatan dan Kekayaan, Baik yang Diperoleh Maupun yang Berada dalam Uang Asing untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan dan tentang Pengubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944" (Lembaran-Negara Nomor 87 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 21 Tahun 1957 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1952 Tentang Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah dan Pajak Kekayaan (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 87) Sebagai Undang-Undang
Download file:
UU Nomor 34 Tahun 1953.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan