Undang-undang (UU) No. 81 Tahun 1958

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Tentang gaji dan tunjangan Ketua Tentang gaji dan tunjangan Wakil Ketua Tentang uang kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain, uang duduk danbiaya-biaya perjalanan, penginapan serta pengangkutan lokal Anggota Tentang tunjangan kecelakaan Tentang biaya pengangkutan jenazah dan tunjangan kematian. Tentang penggantian biaya pemeriksaan, pengobatandan perawatan kedokteran

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Undang-undang (UU) Nomor 81 Tahun 1958 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

T.E.U.

Indonesia, Pemerintah Pusat

Nomor

Bentuk

Undang-undang (UU)

Bentuk Singkat

Tahun

1958

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

23 Oktober 1958

Tanggal Pengundangan

31 Oktober 1958

Tanggal Berlaku

01 Oktober 1958

Sumber

LN. 1958 No. 145, LL SETNEG : 14 HLM

Subjek

APBN - HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Pusat

Bidang

Halaman ini telah diakses 3630 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

UU Nomor 81 Tahun 1958.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

UU No. 16 Tahun 1958 tentang Pengubahan dan Penambahan Undang-Undang No. 2 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 9 Tahun 1954) Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
UU No. 2 Tahun 1954 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Kedudukan- Keuangan- Ketua- Wakil- Ketua- dan- Anggota- Dewan-Perwakilan- Rakyat
1958
Undang-undang (UU) NO. 81, LN. 1958 No. 145, LL SETNEG : 14 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
ABSTRAK:	Bahwa Undang-undang No.2 tahun 1954 yo. Undang-undang No.16tahun 1958 tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua danAnggota Dewan Perwakilan Rakyat perlu diganti, karena tidak sesuailagi dengan keadaan. Pasal-pasal 73, 89 dan 90 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tentang gaji dan tunjangan Ketua Tentang gaji dan tunjangan Wakil Ketua Tentang uang kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain, uang duduk danbiaya-biaya perjalanan, penginapan serta pengangkutan lokal Anggota Tentang tunjangan kecelakaan Tentang biaya pengangkutan jenazah dan tunjangan kematian. Tentang penggantian biaya pemeriksaan, pengobatandan perawatan kedokteran
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 1958. Undang-undang No.2 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954No.9) dan Undang-undang No. 16 tahun 1958 (Lembaran Negaratahun 1958 No.42). - 17

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521