Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 222 peraturan dalam 0,004 detik

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Pemberian Visa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Cina

Abstrak

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download file:

INPRES NO 7 TH 2000.pdf

pemberian visa

2000

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 7, https://jdih.setkab.go.id :1

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pemberian Visa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Cina

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menjalin dan mempererat persahabatan antara negara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina dipandang perlu meniadakan kebijakan khusus di bidang keimigrasian, sehingga hubungan kedua negara terutama dalam hal lalu lintas orang berlangsung sebagaimana layaknya yang berlaku dalam pergaulan internasional;
Dasar Hukum Instruksi Presiden ini adalah : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992
Mencabut kebijakan dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1991 yang mempersulit pemberian visa bagi warga negara Republik Rakyat Cina dan membubarkan Satuan Tugas Pengendalian Lalu Lintas Warga Negara Republik Rakyat Cina di Indonesia serta mencabut izin dan kewenangan untuk mengurus visa bagi warga negara Republik Rakyat Cina yang ada pada perusahaan jasa keimigrasian.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2000.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Langkah-Langkah Pemantapan dalam Rangka Pelaksanaan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal Mengenai Masalah Timor Timur

Abstrak

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download file:

inpres0051999.pdf

pemANTAPAN - PELAKSANAAN - persetujuan

1999

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 5, https://jdih.setkab.go.id :2

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Langkah-Langkah Pemantapan dalam Rangka Pelaksanaan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal Mengenai Masalah Timor Timur

ABSTRAK:

Bahwa untuk mengamankan Pelaksanaan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Masalah Timor Timur, dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah pemantapan dalam rangka pelaksanaan persetujuan tersebut dengan mengeluarkan Instruksi Presiden;
Dasar Hukum Inpres ini adalah : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Inpres ini berisi tentang Instruksi untuk Mengambil langkah-langkah pemantapan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing agar pelaksanaan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal uang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mengenai Masalah Timor Timur tetap dilakukan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disepakati dalam persetujuan tersebut;

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 1999.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1995

• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pameran Bersama Indonesia- Singapura 1995

Abstrak

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download file:

Inpres Nomor3 Tahun1995.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1993

• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Peringatan Ulang Tahun ke-50 Perserikatan Bangsa-bangsa

Abstrak

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download file:

Inpres Nomor 2 Tahun 1993.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1993

• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu

Keikutsertaan Indonesia dalam Taejon Expo 1993 di Taejon Republik Korea

Abstrak

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download file:

Inpres Nomor 1 Tahun 1993.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1990

• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu

Pelaksanaan Keputusan Konperensi Tingkat Tinggi Kelompok 15 di Kualalumpur

Abstrak

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download file:

INPRES Nomor 4 Tahun 1990.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 1989

• Berlaku mulai 35 tahun yang lalu

Koordinasi Pelaksanaan Hubungan Dagang Langsung Antara Indonesia - Cina

Abstrak

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download file:

INPRES Nomor 5 Tahun 1989.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 1987

• Berlaku mulai 37 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Sidang Economic and Social Commission for Asia and The Pacific (ESCAP) ke 44 Tahun 1988

Abstrak

Perekonomian Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download file:

Inpres Nomor 5 Tahun 1987.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1987

• Berlaku mulai 37 tahun yang lalu

Keikutsertaan Indonesia dalam World Expo 88 di Brisbane Australia

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download file:

Inpres Nomor 4 Tahun 1987.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 1985

• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu

Pedoman Penyelenggaraan Hubungan Dagang Langsung antara Indonesia-Cina

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan

Dicabut dengan

Inpres No. 4 Tahun 1991 tentang Pemberian Visa Kepada Warga Negara Republik Rakyat Cina yang Bermaksud Berkujung ke Indonesia dan Pemberian Izin Keimigrasian Kepada Warga Negara Indonesia yang Bermaksud Berkunjung ke Republik Rakyat Cina

Download file:

Inpres Nomor 9 Tahun 1985.pdf

hubungan - dagang

1985

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 9, jdih.setkab.go.id: 1 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pedoman Penyelenggaraan Hubungan Dagang Langsung antara Indonesia-Cina

ABSTRAK:

Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah guna memperlancar pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan dasar antara KADIN Indonesia dan China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) mengenai hubungan dagang langsung antara Indonesia - Cina yang telah disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
Inpres ini mengatur mengenai pelaksanaan kebijaksanaan dan mengambil langkah-langkah guna membantu kelancaran hubungan dagang langsung antara Indonesia - Cina dengan menggunakan pedoman yang tertuang dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 1985.
Lampiran file: 1 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 1995.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 1993.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 1993.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 1990.