Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.641 peraturan dalam 0,008 detik

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Penetapan Kebijakan Perberasan

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Perekonomian

Download file:

INPRES0092001.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Penetapan Harga Dasar Gabah serta Harga Pembelian Gabah dan Beras

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

INPRES NO 8 TH 2000.pdf

penetapan - pembelian

2000

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 8, https://jdih.setkab.go.id :2

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Penetapan Harga Dasar Gabah serta Harga Pembelian Gabah dan Beras

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memberdayakan ekonomi kerakyatan dan dalam upaya memacu kegiatan produksi pangan serta untuk meningkatkan pendapatan petani melalui jaminan harga yang wajar, dipandang perlu untuk meninjau kembali harga dasar gabah dan harga pembelian gabah/beras dalam negeri oleh Badan Urusan Logistik (BULOG);
Dasar Hukum Instruksi Presiden ini adalah : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
Harga dasar dan harga pembelian dalam rangka Pengadaan Gabah dan Beras Produksi dalam Negeri; Petani belum mampu memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan Pemerintah, maka petani atau kelompok tani dapat menjual produksinya dalam berbagai kondisi kualitas sesuai tabel harga yang berlaku;

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2000.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

inpres0081999.pdf

pangan - gizi

1999

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 8, https://jdih.setkab.go.id :6

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi

ABSTRAK:

Bahwa krisis ekonomi telah menimbulkan dampak yang cukup memprihatinkan khususnya terhadap keluarga miskin dalam mengatasi masalah kebutuhan pangan dan gizi, sehingga hal tersebut akan menjadi salah satu ancaman yang dapat membahayakan bagi upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
Dasar Hukum Inpres ini adalah: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994;
Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi Masyarakat antar lintas sektor/instansi/masyarakat;

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 1999.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

inpres0031999.pdf

pembaharuan - pengelolaan

1999

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 3, https://jdih.setkab.go.id :4

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi

ABSTRAK:

Bahwa pengelolaan irigasi adalah salah satu faktor pendukung utama bagi keberhasilan pembangunan pertanian terutama dalam rangka peningkatan serta perluasan tujuan pembangunan pertanian dari program swasembada beras menjadi swasembada pangan;
Dasar Hukum Inpres ini adalah : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982; Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1999;
Inpres ini berisi tentang Menteri Pekerjaan Umum sebagai Ketua Tim Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan Daerah Aliran Sungai yang di Instruksikan untuk Mengkoordinasikan penyiapan peraturan perundang-undangan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembaharuan kebijaksanaan pengelolaan irigasi;

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 1999.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 32 Tahun 1998

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Penetapan Harga Dasar Gabah serta Harga Pembelian Gabah dan Beras

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Inpres Nomor 32 Tahun 1998.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 19 Tahun 1998

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Penetapan Harga Dasar Gabah

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Ip0191998.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 1998

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Penetapan Harga Dasar Gabah

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Inpres 0121998.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1998

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Penetapan Harga Dasar Gabah

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Ip0071998.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 1998

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Penghentian Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1997 tentang Program Pengembangan Tebu Rakyat

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Ip0051998.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1998

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Perindustrian

Download file:

Ip0041998.pdf

pengembangan - persusuan

1998

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 4, https://jdih.setkab.go.id :3

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka reformasi dan restrukturisasi ekonomi nasional untuk tujuan mendorong peningkatan efisiensi industri dalam negeri dan kelancaran arus barang, maka dipandang perlu menetapkan kembali ketentuan tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional;
Dasar Hukum Inpres ini adalah : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992; Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1985;
Inpres ini berisi tentang tidak memberlakukan beberapa ketentuan dalam Lampiran Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1985 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional;

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 1998.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1998.