Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.299 peraturan dalam 0,006 detik

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1958

• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu

Perjanjian Perdamaina dan Persetujuan Pampasan Antara Republik Indonesia dan Jepang

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download file:

UU Nomor 13 Tahun 1958.pdf

Perjanjian -PerdamaiaN- dan -Persetujuan- Pampasan- Antara- Republik- Indonesia- dan- Jepang

1958

Undang-undang (UU) NO. 13, LN. 1958 No. 31, TLN No. 1560, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Perjanjian Perdamaina dan Persetujuan Pampasan Antara Republik Indonesia dan Jepang

ABSTRAK:

Bahwa perlu perjanjian perdamaian dan persetujuan pampasan antaraRepublik Indonesia dan Jepang disetujui dengan undang-undang.
Pasal-pasal 120 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia
Perjanjian perdamaian dan persetujuan pampasan antara RepublikIndonesia dan Jepang beserta Protokol yang bersangkutan yangditandatangani pada tanggal 20 Januari 1958 dan yang salinannyadilampirkan pada Undang-undang ini, dengan ini disetujui. Perjanjian dan persetujuan tersebut di atas mulai berlaku bagi RepublikIndonesia dan Jepang pada tanggal pertukaran alat-alat ratifikasi, yangakan dilaksanakan secepat-cepatnya.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 1958.
-
-
5

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1958

• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu

Pengesahan Persetujuan-Persetujuan Pengubahan dan Tambahan antara Republik Indonesia dan Export-Import Bank of Washington

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download file:

UU Nomor 10 Tahun 1958.pdf

UU Nomor 10 Tahun 1958(LAMPIRAN).pdf

Pengesahan-Persetujuan-Persetujuan- Pengubahan- dan- Tambahan-antara- Republik- Indonesia- dan- Export-Import- Bank-of- Washington

1958

Undang-undang (UU) NO. 10, LN. 1958 No. 22, TLN No. 1551, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Persetujuan-Persetujuan Pengubahan dan Tambahan antara Republik Indonesia dan Export-Import Bank of Washington

ABSTRAK:

bahwa tiap-tiap persetujuan yang dibuat dengan Export-Import Bank of Washington sebagai pelaksanaan pemberian kredit, yang berjumlahsetinggi-tingginya 100 (seratus) juta dollar Amerika Serikat dari Banktersebut, masih harus mendapat pengesahan lebih dahulu dari DewanPerwakilan Rakyat.
Pasal-pasal 89 dan 118 ayat 1 Undang-undang Dasar SementaraRepublik Indonesia,pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 8 tahun1950, Undang-undang No. 11 tahun 1951, Undang-undang No. 20tahun 1953 dan Undang-undang No. 35 tahun 1954.
Persetujuan perubahan yang dibuat antara Republik Indonesia denganExport-Import Bank of Washington tertanggal 21 Juni 1956 danpersetujuan-persetujuan perubahan dan tambahan yang dibuat antaraRepublik Indonesia dengan Export-Import Bank of Washingtontertanggal 23 Agustus 1956, tertanggal 17 Desember 1956 dan 3 Mei1957 yang disertakan sebagai lampiran-lampiran pada undang-undang ini,dengan inidisahkan.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 1958.
-
-
4

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1958

• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu

Pinjaman Republik Indonesia dari Uni Republik-Republik Soviet Sosialis

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download file:

UU Nomor 9 Tahun 1958.pdf

UU Nomor 9 Tahun 1958(LAMPIRAN).pdf

Pinjaman- Republik-Indonesia-dari -Uni- Republik-Republik-Soviet- Sosialis

1958

Undang-undang (UU) NO. 9, LN. 1958 No. 20, TLN No. 1550, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pinjaman Republik Indonesia dari Uni Republik-Republik Soviet Sosialis

ABSTRAK:

Bahwa telah dibuat Persetujuan Pokok tentang kerja-sama dalamlapangan ekonomi dan tehnik antara Republik Indonesia dan UniRepublik-republik Soviet Sosialis pada tanggal 15 September1956, sebagai terlampir;b.Bahwa dalam pasal-pasal 5,6 dan 7 Persetujuan Pokok tersebutPemerintah Uni Republik-republik Soviet Sosialis bersediamemberikan kredit sampai jumlah seharga U.S. $ 100 juta(seratus juta dollar Amerika) kepada Republik Indonesia.
Pasal-pasal 89 dan 118 ayat 1 Undang-undang Dasar SementaraRepublik Indonesia;b.Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun1957 No. 101).
Menteri Keuangan diberi kuasa mengadakan pinjaman dari PemerintahUni Republik-republik Soviet Sosialis sampai jumlah seharga U.S. $ 100juta (seratus juga dollar Amerika) untuk membiayai pembelian barang-barangkonsumsi,bahanpakaian,alat-alatpertanian,alat-alatperhubungan, termasuk kapal-kapal dan guna pendirian industri-industriatau bangunan-bangunan lain yang akan ditentukan dan diselenggarakanoleh Pemerintah Republik Indonesia. Untuk menyelenggarakan yang ditentukan dalam pasal 1 MenteriKeuangan diberi kuasa untuk mengambil segala tindakan dalam halmenyiapkan dan mengadakan pinjaman-pinjaman yang jumlah semuanyatidak boleh melebihi jumlah yang disebut dalam pasal 1, membuatperjanjian-perjanjian berhubungan dengan hal itu atas tanggunganPemerintah Republik Indonesia dan memberikan kuasa kepada pejabatPemerintah untuk membuat perjanjian-perjanjian ini; mengatur syarat-syarat mengenai bunga dan pelunasan dan mengambil segala tindakanyang perlu untuk pelaksanaan pinjaman itu.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 1958.
-
-
4

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1958

• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu

Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 4 Tahun 1969 tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republic Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan

Download file:

UU Nomor 2 Tahun 1958.pdf

UU Nomor 2 Tahun 1958(LAMPIRAN).pdf

Persetujuan-Antara- Republik- Indonesia- dan- Republik- Rakyat -Tiongkok- Mengenai- Soal- Dwikewarganegaraan

1958

Undang-undang (UU) NO. 2, LN. 1958 No. 5, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan

ABSTRAK:

Bahwa perlu perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal dwikewarganegaraan disetujuidengan undang-undang
Pasal XIV perjanjian tersebutb.Pasal-pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar SementaraRepublik Indonesia.c.Undang-undangNo.29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun1957 No.101).
Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkokmengenai soal dwikewarganegaraan tertanggal 22 April 1955, termasukpertukaran nota antara Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan PerdanaMenteri Chou En Lai tertanggal Peking 3 Juni 1955,yang salinannyadilampirkan pada undang-undang ini, dengan ini disetujui.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 1958.
-
-
3

Undang-undang (UU) No. 77 Tahun 1957

• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu

Pesetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah di Daerah Republik Indonesia dan Republik Pilipina

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download file:

UU Nomor 77 Tahun 1957.pdf

Persetujuan-warga-negara-berada-tidak-sah-daerah-Republik-indonesia-pilipina

1957

Undang-undang (UU) NO. 77, LN. 1957/No. 167, TLN No. 1489, LL SETNEG : 12 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pesetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah di Daerah Republik Indonesia dan Republik Pilipina

ABSTRAK:

bahwa perlu Persetujuan mengenai warganegara yang berada secara tidaksah di daerah Republik Indonesia dan Republik Pilipina disetujui denganundang-undang.
a.Pasal XIV Persetujuan mengenai warganegara yang berada secaratidak sah tersebut;b.Pasal-pasal 89 dan 120 Undang-Undang Dasar Sementara RepublikIndonesia
Baik Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Pilipinaberkehendak untuk menjalankanperaturan-peraturan imigrasinya dengan semestinya. Bila peraturan-peraturan imigrasi itudijalankan dengan semestinya, maka orang-orang tersebut di atas akan terganggu dalamusahanya seperti terurai di atas.Warganegara yangberdiam secara illegal akan dienyahkan dan orang-orang yang mondar-mandir harus mempunyai paspor dan visa yang syah.Untuk mendapatkan paspor dan visa yang syah mereka akan kehilangan banyak tempo,sehingga usahanya seperti terurai di atas akan mengalamiketidak lancaran.Kedua Pemerintah berpendapat tidak akan bijaksana, bila penglaksanaan dari peraturan-peraturan imigrasinya akan mengakibatkan kerugian bagi warganegaranya masing-masing. Perjanjian tersebut telah ditanda-tangani oleh kedua Pemerintah pada tanggal 4 Juli 1956,di Jakarta.Perjanjian itu dapat dibagi dalam dua pokok, yakni:1.menyelesaian soal berdiamnya warganegara masing-masing di wilayah pihak yanglain secara tidak sah.2.memecahkan soal mondar-mandirnya warganegaranya masing-masing ke wilayahpihak yang lain.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 1957.
-
-
12

Undang-undang (UU) No. 70 Tahun 1957

• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu

Persetujuan Kebudayaan Antara Negara-Negara Republik Indonesia dan Republik Mesir

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download file:

UU Nomor 70 Tahun 1957.pdf

Persetujuan- Kebudayaan- Antara- Negara-Negara -Republik- Indonesia- dan -Republik- Mesir

1957

Undang-undang (UU) NO. 70, LN. 1957 No. 145, TLN No. 1465, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Persetujuan Kebudayaan Antara Negara-Negara Republik Indonesia dan Republik Mesir

ABSTRAK:

bahwa perlu Persetujuan Kebudayaan antara Negara-negara RepublikIndonesia dan Republik Mesir disetujui dengan undang-undang
a.Pasal 9 Persetujuan Kebudayaan tersebut:b.Pasal-pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia.
Persetujuan Kebudayaan antara Negara-negara Republik Indonesia danRepublik Mesir tertanggal sepuluh (10) bulan Oktober seribu sembilanratus lima puluh lima (1955), yang salinannya dilampirkan pada undang-undang ini, dengan ini disetujui.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 1957.
-
-
4

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1957

• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu

Persetujuan Kebudayaan dan Pendidikan Antara Negara-Negara Republik Indonesia dan Republik India

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download file:

UU Nomor 69 Tahun 1957.pdf

Persetujuan- Kebudayaan- dan- Pendidikan- Antara- Negara-Negara- Republik- Indonesia- dan- Republik- India

1957

Undang-undang (UU) NO. 69, LN. 1957 No. 144, TLN No. 1464, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Persetujuan Kebudayaan dan Pendidikan Antara Negara-Negara Republik Indonesia dan Republik India

ABSTRAK:

bahwa perlu Persetujuan Kebudayaan dan Pendidikan antara Negara-negara Republik Indonesia dan republik India disetujui dengan Undang-undang
a.Pasal 11 Persetujuan Kebudayaan dan Pendidikan tersebut; b.Pasal-pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar Sementara republik Indonesia.
Persetujuan Kebudayaan dan Pendidikan antara Negara-negara RepublikIndonesia dan Republik India tertanggal dua puluh sembilan (29) bulanDesember seribu sembilan ratus lima puluh lima (1955), yang salinannyadilampirkan pula pada Undang-undang ini, dengan ini disetujui.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 1957.
-
-
3

Undang-undang (UU) No. 68 Tahun 1957

• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu

Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Afghanistan

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download file:

UU Nomor 68 Tahun 1957.pdf

Persetujuan- Perjanjian- Persahabatan- Antara- Negara- Republik-Indonesia- dan- Kerajaan -Afghanistan

1957

Undang-undang (UU) NO. 68, LN. 1957 No. 143, TLN No. 1463, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Afghanistan

ABSTRAK:

bahwa perlu Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesiadan Kerajaan Afghanistan disetujui dengan Undang-undang
a.Pasal VI Perjanjian tersebut; b.Pasal-pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Perjanjian Persahabatan dengan Kerajaan Afghanistan, sebagai tanda yang nyata daripada perhubungan persahabatan antara kedua negara. Penanda-tangananini dilakukan padasaat yang tepat, yaitu ketika sedang adanya Konperensi Asia Afrika di Bandung, sehingga Perjanjian ini mengandung arti suatu perwujudan dari maksud utama dari Konperensi tersebut, yaitu mempererat persahabatan antara Negara-negara Asia Afrika.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 1957.
-
-
3

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1957

• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu

Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Irak

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download file:

UU Nomor 27 Tahun 1957.pdf

Persetujuan- Perjanjian- Persahabatan- antara- Republik- Indonesia- dan -Kerajaan- Irak

1957

Undang-undang (UU) NO. 27, LN. 1957/No. 87, LL SETNEG : 5 HLM

Undang-undang (UU) tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Irak

ABSTRAK:	bahwa perlu Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesiadan Kerajaan Irak disetujui dengan Undang-undang, a.Pasal V Perjanjian tersebut, b.Pasal-pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan KerajaanIrak tertanggal 30 April 1956, yang salinannya dilampirkan padaundang-undang ini dengan ini disetujui
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 1957. - - 5

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1957

• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu

Persetujuan Negara Republik Indonesia Terhadap Anggaran Dasar dari Badan Tenaga Atom Internasional

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download file:

UU Nomor 25 Tahun 1957.pdf

Persetujuan- Negara- Republik- Indonesia- Terhadap- Anggaran- Dasar- dari -Badan- Tenaga- Atom- Internasional

1957

Undang-undang (UU) NO. 25, LN. 1957/No. 66, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Persetujuan Negara Republik Indonesia Terhadap Anggaran Dasar dari Badan Tenaga Atom Internasional

ABSTRAK:

bahwa perlu persetujuan Republik Indonesia terhadap Anggaran Dasardari Badan Tenaga Atom International disetujui dengan Undang-undang
a.Pasal XXI ayat B Anggaran Dasar tersebut; b.Pasal-pasal 89 dan 120 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional tertanggal 26 Oktober1956, yang salinannya dilampirkan pada undang-undang ini, dengan inidisetujui, yang berarti, bahwa Indonesia menjadi anggota dari BadanTenaga Atom Internasional sesuai dengan syarat-syarat tersebut dalamPasal IV dan Pasal XXI ayat B dari Anggaran Dasar Badan Tenaga AtomInternasional.Pasal 2 Anggaran Dasar tersebut di atas mulai berlaku jika 18 negara adalahmenyerahkan alat-alat ratifikasi sesuai dengan Pasal XXI ayat B dan ayatE Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional, dengan syarat bahwa dalam 18 negara tersebut termasuk paling sedikit tiga dari negara-negara berikut:Kanada, Perancis, Uni Republik Sovyet Sosialis, Kerajaan Inggris dan Amerika Serikat. Piagam ratifikasi dan piagam-piagam penerimaanAnggaran Dasar yang diserahkan sesudahnya akan berlaku pada tanggal diterimanya oleh Pemerintah Amerika Serikat sebagai negara penyimpan

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 1957.
-
-
2

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT