Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.647 peraturan dalam 0,006 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 339 Tahun 1964

• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu

Peraturan Pemungutan Biaya Pemeriksaan Dan Pengawasan Keselamatan Kerja Di Perusahaan

Abstrak

Ketenagakerjaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1958 tentang Penetapan Peraturan Pemungutan Biaya Pemeriksaan Dan Pengawasan Keselamatan Kerja

Download file:

Keppres No 339 Tahun 1964.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 123 Tahun 1963

• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu

Penetapan Perusahaan/Jawatan/Badan Vital

Abstrak

Ketenagakerjaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan

KEPPRES No. 27 Tahun 1990 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 1963

Download file:

Kepres No.123 Tahun 1963.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 243 Tahun 1960

• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu

Pengangkatan Seorang Anggota Ex Seorang Anggota Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat

Abstrak

Ketenagakerjaan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Keppres No 243 Tahun 1960.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 205 Tahun 1953

• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu

Pemungutan Biaya Pemeriksaan dan Pengawasan Keselamatan Kerja Di Perusahaan-Perusahaan

Abstrak

Ketenagakerjaan

Download file:

Keppres No. 205 Tahun 1953.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 269 Tahun 1952

• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu

Pemberhentian Dengan Hormat Komisaris Pemerintah Pada Perusahaan Listrik “GEBEO NV” dan Mengangkat Komisaris Perusahaan Tersebut Yang Baru

Abstrak

BUMN Ketenagakerjaan

Download file:

Keppres No. 269 Tahun 1952.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Abstrak

Asuransi Ketenagakerjaan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Inpres Nomor 2 Tahun 2021.pdf

Optimalisasi - Pelaksanaan - Program - Jaminan Sosial - Ketenagakerjaan

2021

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 2, jdih.setkab.go.id : 13 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, ditetapkan Inpres ini.
-
Inpres ini menginstruksikan kepada sembilan belas menteri, Kepala BKPM, Kepala BNPB, Jaksa Agung, Direksi BPJS Ketenagakerjaan, para gubernur, para bupati/walikota, dan Ketua DJSN salah satunya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pendanaan untuk optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan ini dibebankan pada APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-undangan.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2021.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja

Abstrak

Ketenagakerjaan

Download file:

Inpres 09 2013.pdf

Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2024

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Abstrak

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kota Yogyakarta No. 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Download file:

Perda Kota Jogja Nomor 8 Tahun 2024.pdf

ketenagakerjaan

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD.2024/NO. 8

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

bahwa penyelenggaraan ketenagakerjaan merupakan satu kesatuan dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan pelindungan hukum bagi masyarakat; bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan kemajuan dan dinamika hubungan industrial, maka perlu untuk meningkatkan pendayagunaan dan pelindungan tenaga kerja melalui peningkatan kualitas tenaga kerja, memperluas dan menjamin kesamaan kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja; bahwa pengaturan penyelenggaraan ketenagakerjaan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Perencanaan Tenaga Kerja; Pelatihan Kerja, Pemagangan, Dan Produktivitas Tenaga Kerja; Penempatan Tenaga Kerja; Perluasan Kesempatan Kerja; Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Hubungan Kerja; Pelindungan, Pengupahan, Dan Kesejahteraan; Hubungan Industrial; Pembinaan Hubungan Industrial; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2024.
Mencabut: Peraturan Daerah KotavYogyakarta Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
Jumlah Halaman: 26 hlm. Penjelasan: 8 hlm.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Abstrak

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2012

Download file:

Perda Brb 8_2024.pdf

ketenagakerjaan

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD.2024/NOMOR.8

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

ABSTRAK:

bahwa pelayanan ketenagakerjaan merupakan bagian dari pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemenuhan pekerjaan yang layak dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; bahwa untuk melaksanakan urusan ketenagakerjaan agar informasi ketenagakerjaan, pelatihan kerja, penyerapan tenaga kerja, penyelesaian sengketa tenaga kerja, dan pembinaan tenaga kerja dapat berjalan dengan efektif, dan efisien diperlukan Penyelenggaraan layanan ketenagakerjaan yang terencana; bahwa pengaturan ketenagakerjaan pada Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelayanan Pendaftaran dan Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia, sudah tidak sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, PTK, Pelatihan Kerja, Pemagangan dan Sertifikasi Kompetensi, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Kerja, Perlindungan, Pengupahan, Kesejahteraan dan Jaminan Sosial, Hubungan Industrial, Pelindungan PMI, Kerja Sama, Informasi Ketenagakerjaan, Pembinaan dan Pengawasan, Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2024.
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2012 dicabut.
75 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Pelayanan dan Pelindungan Tenaga Kerja

Abstrak

Ketenagakerjaan

Download file:

2024pd3319006_sign.pdf

pelayanan - pelindungan tenaga kerja

2024

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2024/NOMOR.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelayanan dan Pelindungan Tenaga Kerja

ABSTRAK:

bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam menjalankan otonomi daerah bertangung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan suatu upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan dan pelindungan tenaga kerja lokal dan pekerja migran di Daerah; bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan dan pelindungan tenaga kerja lokal dan pekerja migran di Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan payung hukum dalam penyelenggaraannya dalam Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan dan Pelindungan Tenaga Kerja;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Landasan, Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup, Kewenangan Pemerintah Daerah, Pelayanan Tenaga Kerja, Pelindungan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
27 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1964.