Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Internal Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka standardisasi pelaksanaan audit oleh
Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang, perlu melaksanakan
evaluasi internal; bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu
memberikan pedoman pelaksanaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Internal
Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Internal Inspektorat Daerah
Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 51 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Audit Kinerja atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan yang professional, efektif dan efisien di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak serta sesuai
dengan ketentuan Pasal 50 ayat 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, perlu dilakukan Audit atas pengelolaan
keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi
instansi Pemerintah yang terdiri dari aspek kehematan,
efisiensi dan efektifitas; bahwa agar pelaksanaan audit kinerja sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dapat berdaya guna dan berhasil
guna, perlu disusun pedoman audit kinerja atas
penyelenggaraan Pemerintah Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Demak; bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Audit Kinerja Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup dan Sistematika Penyajian
Bab III Sasaran Audit Kinerja
Bab IV Kegiatan Audit Kinerja
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
57 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 51 Tahun 2022
PEDOMAN - TINDAK - LANJUT - REKOMENDASI - HASIL - PEMERIKSAAN - BADAN - PEMERIKSA - KEUANGAN - DAN - APARAT - PENGAWASAN - INTERN - PEMERINTAH
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 51, BD Kota Cirebon Tahun 2022 No 51
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, perlu disusun pedoman tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, maka , perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pedoman Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2020; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 54 Tahun 2017; Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2; Perda Kota Cirebon No. 6 Tahun 2016; Perda Kota Cirebon No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Cirebon No. 5 Tahun 2020; Perda Kota Cirebon No. 5 Tahun 2021; Perwal Kota Cirebon No. 26 Tahun 2018; Perwal Kota Cirebon No. 15 Tahun 2021; Perwal Kota Cirebon No. 44 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, dan Pedoman Tindak Lanjut Rekomendasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2022.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 51 Tahun 2021
pembinaan dan pengawasan - penyelenggaraan pemerintahan
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2021/NO.52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Rembang Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan secara efektif, efisien dan terpadu serta untuk
mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih dan
beruntun serta guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di
Kabupaten Rembang Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan dan Sasaran, Ruang Lingkup, Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan, Tindak Lanjut dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 51 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 51, Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 485
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyempurnaan implementasi pengelolaan risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu dilakukan penyesuaian terhadap pembentukan Komite Pengelolaan Risiko sehingga Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 76 Tahun 2021 dengan menetapkan PERWALI
PEDOMAN AUDIT KINERJA ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BONE
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN AUDIT KINERJA ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN BONE
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Audit Kinerja merupakan audit atas Pengelolaan Keuangan Negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri dari aspek kehematan, efesiensi dan efektifitas;
b. bahwa agar tujuan Audit Kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat tercapai maka perlu disusun pedoman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Audit Kinerja Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bone;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74 tambahan keputusan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang• Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor
6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun
2020).
9. Peraturan Bupati Bone Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten
Bone Tahun 2020 Nomor 65);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PEDOMAN AUDIT KINERJA
BAB III
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2022.
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN AUDIT KINERJA ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BONE
30
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 52 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja diatur dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 5 Tahun 2014 UU No. 23 Tahun 2014 PP No. 18 Tahun 2016 Permenpan RB No. 17 Tahun 2021 Permenpan RB No. 25 Tahun 2021 Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016
Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati Pasaman Nomor 72 Tahun 2019
9
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Evaluasi Intern atas Kualitas Pengawasan Intern pada Inspektorat Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pengawasan oleh Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas,
perlu dilakukan evaluasi intern atas kualitas
pengawasan intern pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Banyumas; bahwa dalam pelaksanaan evaluasi intern
diperlukan adanya pedoman yang akan digunakan
dalam mengoordinasikan dan melaksanakan
evaluasi intern; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang
Pedoman Evaluasi Intern atas Kualitas Pengawasan
Intern pada Inspektorat Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman evaluasi intern untuk memberikan kemudahan bagi APIP dalam melaksanakan rangkaian kegiatan evaluasi intern serta memberikan rekomendasi perbaikan dan/atau peningkatan kualitas kegiatan pengawasan intern APIP sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2022.
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 53 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Audit Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa guna penilaian program dan kegiatan Perangkat
Daerah agar pertanggungjawabannya berjalan secara
efektif, efisien dan ekonomis guna perbaikan atas sistern
dan pengelolaan program dan kegiatan Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, maka
sesuai ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, perlu mengatur pedoman teknis audit
kinerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Teknis Audit Kinerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman teknis audit kinerja yang meliputi pendahuluan; gambaran umum Audit Kinerja; perencanaan Audit Kinerja; pelaksanaan Audit Kinerja; komunikasi hasil Audit Kinerja; dan penutup sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2022.
40 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
