Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal
ABSTRAK:
Bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan pemenuhan Pelayanan Dasar secara adil dan merata sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; bahwa untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar secara minimal kepada masyarakat sesuai jenis dan Mutu Pelayanan Dasar, perlu pengaturan penerapan Standar Pelayanan Minimal; bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penerapan Standar Pelayanan Minimal sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan pengaturan sehingga perlu dicabut dan diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022.
Materi pokok : Tahapan Dan Penghitungan Pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Monitoring Dan Evaluasi, Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Pemerintah Kota Yogyakarta.
Jumlah Halaman : 16 HLM; Lampiran : 172 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
ahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 143
Ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu ditetapkan besaran Uang
Persediaan masing-masing Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun
Anggaran 2023; ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Besaran Uan.g
Persediaan Perangkat Daerah Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang besaran uang persediaan setiap SKPD/ Unit Kerja termasuk Kelurahan
diperhitungkan dengan mempertimbangkan pagu pada Rekening Belanja Barang Jasa SKPD/ Unit Kerja pada APBD Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2022 dicabut.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BD Kota Tomohon Tahun 2023 Nomor 2
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar-objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja, perlu dilakukan perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar-objek belanja dan antar-rincian objek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
UU No. 10 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PERWALI No. 18 Tahun 2022.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2023.
Mengubah Peraturan Wali Kota No. 18 Tahun 2022
10 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BD Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 2/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL SELAIN GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA MADIUN YANG MENEMPUH PENDIDIKAN JENJANG SARJANA DAN
MAGISTER
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa Peraturan Wali kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022
tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan
Bagi Pegawai Negeri Sipil Selain Guru di Lingkungan
Pemerintah Kota Madiun Yang Menempuh Pendidikan
Jenjang Sarjana dan Magister dipandang sudah tidak
sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu
diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali kota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Wali
Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai
Negeri Sipil selain Guru di Lingkungan Pemerintah Kota
Madiun yang Menempuh Pendidikan Jenjang Sarjana dan
Magister;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022;
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Wali
Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai
Negeri Sipil selain Guru di Lingkungan Pemerintah Kota
Madiun yang Menempuh Pendidikan Jenjang Sarjana dan
Magister; perubahan meliputinilai besaran bantuan program B2P PNS; kriteria; persyaratan;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
mengubah Peraturan Wali
Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022
jumlah 10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2023 Nomor 2
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengadaan Barang Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, efektif dan efisien, dengan proses yang cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, perlu ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto;
b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yang mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak Iain dan lain-lain pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang sah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto;
18. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 72 Tahun 2020;
19. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto;
mengatur tentang pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto yang memuat maksud, tujuan, etika dan prinsip, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, jenis pengadaan barang/jasa, pelaksana pengadaan barang/jasa, kontrak dan jaminan pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2023.
mencabut Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 2a Tahun 2013 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto
19
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 2 Tahun 2023
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
PERWALI Kota Depok No. 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2023.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 2
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
ABSTRAK:
a. bahwa guna mendukung kinerja birokrasi pada era teknologi informasi dan komunikasi dipandang perlu upaya peningkatan kapasitas dan akselerasi
pengembangan kompetensi aparatur sipil negara;
b. bahwa untuk mewujudkan smart aparatur sipil negara yang profesional dan inovatif diperlukan pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara yang
mampu mendukung pencapaian tujuan dan strategi organisas1;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap pegawai aparatur sipil negara
memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Ketentuan Umum,Perencanaan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi,Insfratruktur Pengembangan Kompetensi,Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
-
-
19 Halaman dan Lampirn
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sorong Nomor 2 Tahun 2023
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN SORONG TAHUN 2023-2042
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BD. 2023/ No.2, LL Kota Sorong: 162 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN SORONG TAHUN 2023-2042
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 125 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong Tahun 2014 - 2034, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Sorong tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Sorong.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2023.
Peraturan Walikota Sorong ini mengatur mengenai Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Sorong.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2023.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BERITA DAERAH WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR 2
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor Tahun 2022
Jenis Pergeseran Anggaran terdiri atas: a. pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD, dan
b. pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
(2)Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf yaitu: Pergeseran Anggaran antar Organisasi, Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi, Pergeseran Anggaran antar Program: Pergeseran Anggaran antar Kegiatan, Pergeseran Anggaran antar Sub Kegiatan, Pergeseran Anggaran antar Kelompok, dan
Pergeseran Anggaran antar Jenis,
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2023.
11 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
