PEDOMAN UMUM - PENANGANAN - BENTURAN KEPENTINGAN - PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2018/NO.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
ABSTRAK:
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, hubungan interaksi antara aparatur dengan aparatur, maupun antara aparatur dengan pihak lainnya tidak terelakkan, sehingga berpotensi terjadinya benturan kepentingan sebagai salah satu penyebab terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Batang Hari yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksdu pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 1974; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; Keppres No. 47 Tahun 1992
PERBUP ini Mengatur Mengenai Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2018.
3 hlmn; 1 lmprn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Manggarai
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan layanan publik perlu menerapkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik; bahwa dalam upaya mendorong, meningkatkan dan mengembangkan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat diperlukan arah dan kebijakan yang diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 8 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Pemenpan RB No. 5 Tahun 2018; Perbup Kab. Manggarai Barat No. 79 Tahun 2017;
Peraturan tersebut berisi tentang I. Pengertian; II. Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; III. Tata Laksana Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; IV. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan; V. Pemantauan dan Evaluasi; VI. Ketentuan Peralihan; VII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 57 Tahun 2018
bantuan sosial - jaminan sosial - penyandang disabilitas
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2018/NO. 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial untuk Penyandang Disabilitas di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf a UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Temanggung perlu adanya bantuan dan jaminan sosial kepada penyandang disabilitas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan SOsial dan Jaminan Sosial untuk Penyandang Disabilitas di Kabupaten Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 11 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014' UU No 8 Tahun 2016; PP No 58 Tahun 2005; Permendagri No 32 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 7 Tahun 2015; Perda Kab Temanggung No 11 Tahun 208; Perbup Temanggung No 29 Tahun 2016;
Peraturann Bupati ini mengatur tentang pedoman pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial yaitu pembiayaan yang dibebankan pada APBD Kab Temanggung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
11 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Atas Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perparkiran pada Dinas Perhubungan
ABSTRAK:
Sehubungan adanya Perjanjian Sewa Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Tangerang Untuk Pengelolaan Perparkiran Antara Pemerintah Daerah Kota Tangerang dan PT Tangerang Nusantara Global Nomor : 030/2405BPKD/VI/2018 dan Nomor : 002/03.PSM/539TNG/VI/2018, maka terhadap Unit Pelaksana Teknis Perparkiran pada Dinas Perhubungan dihapus.
UU No 2 Th 1993; UU No 22 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 58 Th 2005; PP No 18 Th 2016; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2016; Perwali Kota Tangerang No 70 Th 2016.
Pencabutan Peraturan walikota Tangerang Nomor 35 tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perparkiran pada Dinas Perhubungan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 35 Tahun 2018.
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 57 Tahun 2018.
3 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pengangkatan Dewan Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan mutu
pelayanan pendidikan melalui pemberian pertimbangan,
arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana,
serta pengawasan pendidikan di Daerah Provinsi Jawa
Barat, dipandang perlu dibentuk Dewan Pendidikan
sebagaimana diamatkan dalam ketentuan Pasal 192 dan
Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum
pembentukan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud
pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Jawa Barat tentang Tata Cara Pemilihan dan
Pengangkatan Dewan Pendidikan;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008,Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75
Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun
2017, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2017
Terdiri dari 7 pasal dan 6 bab yaitu KETENTUAN UMUM , MAKSUD DAN TUJUAN, MEKANISME PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN, PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN , KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2018.
mengatur mengenai TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEWAN PENDIDIKAN
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan perlu ditetapkan pedoman retensi arsip
UU No.17 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.43 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Pp No.28 Tahun 2012, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perka ANRI No.6 Tahun 2013, Perda No.4 Tahun 2015, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.41 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaıan Tarıf Retrıbusı Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat, tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, sudah tidak
sesuai lagi dengan kebutuhan operasional pengelolaan pasar,
indeks harga dan perkembangan perekonomian; dan berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Penetapan Tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daearah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 13 Tahun
2011
Peraturan ini memuat penyesuaian kembali tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 13 Tahun 2011
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2018.
Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Empat Lawang
Nomor 97 Tahun 2014 tentang Sewa Los/Kios Pasar Musi Raya Tebing Tinggi dan
PTM Pendopo Kabupaten Empat Lawang
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jarıngan Informası Geospasıal Daerah
Kabupaten Musı Banyuasın
ABSTRAK:
ntuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai
dan penyebarluasan informasi geospasial, perlu
mengoptimalkan jaringan informasi geospasial dengan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang
informasi geospasial; dalam rangka Implementasi Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan
Informasi Geospasial Nasional, dipandang perlu
mewujudkan Penyelenggaraan Jaringan Informasi
Geospasial Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin yang
terintegrasi dalam suatu jaringan nasional; penyeIenggaraan Jaringan Informasi Geospasial
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin harus didukung dengan
ketersediaan data informasi geospasial yang tertata, dikelola
secara terstruktur, transparan dan terintegrasi
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Darurat No.5 Tahun 1956 dan dan Undang-Undang Darurat No.6 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2012; Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 sebagimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang No 9 tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014; . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11
Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2
Tahun 2012; . Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12
Tahun 2013; Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 30
Tahun 2013; Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9
Tahun 2016
Peraturan ini memuat asas dan tujuan Penyelenggaraan JIGD; kebijakan; kelembagaan; infrastruktur dan teknologi; pengelolaan data; sumber daya manusia; peran serta masyarakat, dunia usaha, lembaga non pemerintah; kerjasama; pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2018.
16 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 57, Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 57 Seri E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan
menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dnegan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga Provinsi Jawa Timur;
peraturan ini mengenai nomenklatur , susunan organisasi , uraian tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis dinas pekerjaan umum bina marga provinsi Jatim. Peraturan ini meliputi : ketentuan umum ; nomenklatur ; upt pengelolaan jalan dan jembatan ; upt laboratorium pengujian konstruksi ; tata kerja ; ketentuan peralihan ; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2018.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Nomor 114 Tahun 2016 tentang Nomenklatur,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
jumlah 12 halaman + lampiran 3 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
