Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700
Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri
Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan
Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Dasar Hukum ini adalah UU NO. 12 Tahun 1999; UU NO 17 Tahun 2003; UU NO 1 Tahun 2004; UU NO 20 Tahun 2023; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 11 Tahun 2017; PP NO 12 Tahun 2019; PP NO. 94 Tahun 2021; PEMENDAGRI NO 77 Tahun 2020; KEPUTUSAN MENDAGRI NO 900-4700 Tahun 2020; PERDA NO. 18 Tahun 2016; PERDA no. 3 Tahun 2023; PERBUP 28 Tahun 2021.
Peraturan PERBUP ini menetapkan mengenai peraturan bupati tentang pedoman pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2024.
Lampiran File: 24 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2024
bahwa dalam rangka meningkatkan investasi dan
kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan
ekonomi, serta mendorong peran serta Masyarakat
dan sektor swasta, perlu memberikan pedoman
teknis pemberian insentif dan/atau kemudahan
investasi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2022
tentang Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan
Investasi serta untuk kelancaran dan ketertiban
pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan
investasi di Kabupaten Demak diperlukan pedoman
teknis pemberian insentif dan/atau kemudahan
investasi yang diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Teknis Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan
Investasi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Kewenangan, Bentuk dan Kriteria Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi Modal, Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2024.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (6)
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik di Kabupaten Tegal, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Manajemen Sumber Daya Manusia Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE yang dilakukan melalui penerapan
kompetensi sumber daya manusia yang mengacu kepada SKKNI. Kompetensi sumber daya manusia meliputi kompetensi di bidang:
a. proses bisnis pemerintahan;
b. arsitektur SPBE;
c. data dan informasi SPBE;
d. keamanan SPBE;
e. aplikasi SPBE; dan
f. infrastruktur SPBE.
Penerapan kompetensi sumber daya manusia dimaksud dilakukan melalui serangkaian proses :
a. perencanaan;
b. pengembangan;
c. pembinaan; dan
d. pendayagunaan.
Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2024.
78 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 9 Tahun 2024
PEDOMAN PENGENDALIAN RISIKO KECURANGAN PEMERINTAH DAERAH
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 Nomor 695
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Risiko kecurangan Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka kasus kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya dapat terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek
risiko kecurangan sehingga diperlukan strategi penerapan Pengendalian risiko kecurangan untuk pencegahan kecurangan dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sejak dini;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Risiko Kecurangan Pemerintah Daerah
Dasar hukum Peraturan Pemerintah Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; Peraturan Kepala BPKP No. 21 Tahun 2016
Pertauran Bupati ini menetapkan mengenai Pedoman Pengendalian Risiko kecurangan Pemerintahan Daerah
ABSTRAK
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2024.
12 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 9 Tahun 2024
TATA CARA PENGALOKASIAN ANGGARAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN 2024
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Anggaran Alokasi Dana Kampung Tahun 2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Anggaran Dana Kampung Tahun 2024.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2023; Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2023; Perda No. 6 Tahun 2023; Perbup No. 12 Tahun 2020
Peraturan Daerah menetapkan mengenai Tata Cara Pengalokasian Anggaran Alokasi Dana Kampung Tahun 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2024.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan integritas, profesionalitas, dan
akuntabilitas serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat, perlu mengembangkan budaya kerja aparatur sipil
negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
bahwa pengembangan budaya kerja aparatur sipil negara
bertujuan untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku
aparatur sipil negara agar dapat meningkatkan kinerja untuk
mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi;
bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2015
tentang Pedoman Budaya Kerja Aparatur Pemerintah
Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Budaya
Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Temanggung;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang meliputi Budaya Kerja, Penerapan Budaya Kerja, dan Monitoring Dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2024.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Temanggung dicabut.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima
Tunjangan Tahun 2024, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji
Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2024;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 Ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 ; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024 yang meliputi Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran, Dan Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Aset Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjamin keutuhan, keamanan memberikan landasan hokum dalam pengelolaan arsip aset di daerah, perlu menyusun pedoman pengelolaan arsip aset;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Aset;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 43 Tahun 2009; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 7 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.12/2001; Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018;
Dalam Perbup ini diatur tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Aset. Arsip Aset adalah informasi mengenai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah maupun pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena sejarah dan budaya. Ruang Lingkup Pedoman Pengelolaan Arsip Aset meliputi:
a. identifikasi arsip aset;
b. penelusuran arsip aset;
c. penataan arsip aset;
d. perlindungan dan pengamanan arsip aset;
e. penyelamatan dan pemulihan arsip aset; dan
f. akses informasi arsip aset
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2024.
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 2 Tahun 2024 telah diatur
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
b. bahwa agar pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten
Kulon Progo sesuai dengan pedoman penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu
dilakukan penyesuaian Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 2 Tahun 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang
Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2
Tahun 2024;
Materi Pokok: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah
Kabupaten Kulon Progo (Berita Daerah Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2024 Nomor 2), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Jumlah Halaman: 7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa standar harga satuan merupakan salah satu
pedoman yang digunakan dalam penyusunan rencana kerja
anggaran perangkat daerah; bahwa dalam perkembangan tahun berjalan, terdapat
kebutuhan penyesuaian dan penambahan standar harga
untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan di
Perangkat Daerah; bahwa dengan adanya perkembangan dinamika peraturan
perundang-undangan dan untuk penyederhanaan regulasi
standar harga satuan daerah, maka Peraturan Bupati Pati
Nomor 25 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan
Tahun 2024 perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 25 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan
Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyisipan Pasal 4A, perubahan Pasal 5, perubahan Lampiran I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2024.
Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2023 diubah dan Peraturan Bupati Pati Nomor 34 Tahun 2023 dicabut.
50 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
