Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan Keputusan Bupati
ABSTRAK:
Bahwa agar dalam penyusunan dan penetapan Keputusan Bupati dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat prosedur operasional yang baku dan dipatuhi oleh masing-masing pihak yang terlibat, maka perlu mengatur ketentuan tentang standar operasional prosedur penetapan Keputusan Bupati; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan Keputusan Bupati.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan Keputusan Bupati, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Prosedur Penyusunan Keputusan Bupati, 3. Prosedur Penetapan Keputusan Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 78 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 78 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Dan Dokter Tamu Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 78 Tahun 2017
PETUNJUK TEKNIS PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH - PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 3.2 TAHUN 201
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, BD.2017/No. 78 Seri E Nomor 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3.2 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa umtuk penghitungan perolehan air
tanah di Kabupaen Porwurojeo telah ditetapkan
Peraturan Bupati Purworejo Nomorr 3.2 Tahun 2011
tentang Petunjuk Teknk Perhitungan Nilai
Perolehan air Tanah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 109
tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Purworejo Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Teknis Perhitungan Nilai Perolehan Air
Tanah di Kabupaten Purworejo; bahwa dengan adanya perubahan harga dasar air
yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung
Nilai Perolehan Ar Tanah di Kabupaten/ Kota
Provinsi Jawa Tengah, maka ketentuan Harga dasar
air tanah dalam Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud pada buruf a sudah tidak sesuai lagi,
sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo nomor 3.2 tahun 2011 tentang Petunjuk teknis Perhitungan Nilai Perolehan air tanah di Kabupaten Purworejo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2002; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Bupati Purworejo Nomort 3.1 Tahun 2011; Peraturan Bupau Parworejo Motor 3.2 Tahun 2011; Peraturan Bupati Pororo Nomor 109 tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3.2 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Puwroejo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2017.
eraturan Bupati Purworejo Nomor 3.2 Tahun 2011.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 78 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan dan Penerapan Inovasi Daerah Kota Magelang Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik secara optimal, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu memacu kreativitas daerah dengan melakukan inovasi daerah; bahwa untuk memenuhi kebutuhan terwujudnya peningkatan pelayanan publik dan peningkatan daya saing Daerah perlu adanya penetapan dan penerapan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; bahwa dalam rangka mengoptirnalisasi penerapan inovasi daerah dan pemberian kepastian hukum dalam melaksanakan inovasi daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan dan Penerapan Inovasi Daerah Kota Magelang Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2018;
Peraturan Walikota (Perwali) ini mengatur tentang ketentuan umum, penetapan Inovasi Daerah, penerapan Inovasi Daerah dan pelaporan Inovasi Daerah beserta Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 78 Tahun 2020
pedoman - bantuan - pemberian - permakanan - bagi - warga - binaan - pada - lembaga - kesejahteraan - sosial - (LKS) - Lembaga - kesejahteraan - sosial - anak - (lksa) - di - kabupaten - bekasi
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, BD 2020/ No.78
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Bantuan Pemberian Permakanan Bagi Warga Binaan Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan bagi warga binaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) agar memperoleh kehidupan yang layak maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Bantuan Pemberian Permakanan Bagi Warga Binaan Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kab. Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 13 Tahun 1998; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 ; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 8 Tahun 2016; PP No. 43 Tahun 2004; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permensos No. 184 Tahun 2011; Permensos No. 21 Tahun 2013; Permensos No. 22 Tahun 2016; Perda Prov. Jabar No. 10 Tahun 2012; Perda Kab. Bekasi No. 10 Tahun 2012; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Sasaran, Pelaksanaan Bantuan Pemberian Permakanan, Persyaratan Pengajuan Bantuan Pemberian Permakanan, Kewajiban, Tugas Dan Tanggungjawab, Teknis Pelaporan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 78 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, BD Tahun 2016 No 78
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan
Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai lagi dan
perlu diganti.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2008;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun
2011;Peratu ran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun
2012;Peraturan Daerah Kabu paten Temanggung Nomor 1 Tahun
2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016;Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Musrenbang RKPD.
Ruang lingkup Musrenbang RKPD meliputi:
a. Musrenbang Desa;
b. Musrenbang RKPD di Kelurahan;
c. Musrenbang RKPD di Kecamatan;
d. Forum Perangkat Daerah; dan
e. Musrenbang RKPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Pada saat Peraturan Supati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 60 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
34 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 78 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Publik Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan
Temanggung Ka bu paten Temanggung, perlu menyusun Standar Pelayanan Publik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Pelayanan Publik Kecamatan
Temanggung Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 74 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, standar pelayanan publik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2011.
18 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 78 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pusat Data
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukunga penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi serta kewenangan Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik Kab. Bekasi guna kepastian hukum terkait dengan pelayanan pusat data agar kridibel, efektif. efisien, ekonomis dan akuntabel dalam pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya maka perlu menetapkan Perbup tentang Standar Operasional Prosedur Pusat Data.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016; Perbup Bekasi No. 64 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Standar Operasional Prosedur Pusat Data, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 78 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
UU No.12 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Kab.Bintan No.10 Tahun 2022
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
236
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
