Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penggunaan Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah yang efektif, efesien dan
akuntabel perlu didukung sistem aplikasi
perencanaan pembangunan daerah berbasis
elektronik (e-planning).
Sistem aplikasi perencanaan pembangunan
daerah berbasis elektronik (e-planning) merupakan
perwujudan penyelarasan perencanaan
pembangunan di daerah yang dapat
mendokumentasikan tahapan proses perencanaan
dengan jangka waktu tertentu menetapkan
rencana program kegiatan tahunan daerah serta
menjadi rujukan bersama seluruh pemangku
kepentingan pembangunan di daerah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, dilakukan berbasis e-planning.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman
Penggunaan Sistem Aplikasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017
; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10
Tahun 2016; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 Tahun
2018.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pedoman
Penggunaan Sistem Aplikasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik, yang memuat: Ketentuan Umum; Pengelolaan Aplikasi E- Planning; Mekanisme Pengusulan Kegiatan Pada E-Planning; Pengendalian dan Evaluasi; Ketentuan Lain-Lain; Pengawasan; Anggaran; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.
13 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 43, BD TAHUN 2019 NOMOR 43/E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN ANGGOTA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KOTA BATU
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Tempat Ibadat disebutkan Forum Kerukunan Umat Beragama dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pedoman Pembentukan Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Batu;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan
Umat Beragama (DPFKUB) Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 10, Seri E);
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA; TUGAS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA; ORGANISASI DAN TATA KERJA; KEANGGOTAAN; TATA CARA PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA; DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA; PEMBIAYAAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2019.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
9 HALAMAN
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tebing Tinggi Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 42, BD Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 42/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR BIAYA UMUM DAN STANDAR BIAYA KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berbasis prestasi kerja secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan auditabel di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu adanya standar biaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2020.
1. UU Nomor 28 Tahun 1999;
2. UU Nomor 17 Tahun 2003;
3. UU Nomor 1 Tahun 2004;
4. UU Nomor 15 Tahun 2004;
5. UU Nomor 33 Tahun 2004;
6. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;
7. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
8. PP Nomor 8 Tahun 2006;
9. PP Nomor 12 Tahun 2019;
10. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
11. Perda Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011;
12. Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017.
- SBU Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini;
- SBK Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
48 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lhokseumawe Nomor 42 Tahun 2019
PERWALI Kota Lhokseumawe No. 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lhoseumawe Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Bagi Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 BAGI GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang penetapan prioritas penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, dengan mempertimbanhkan kebutuhan Gampong, karakteristik wilayah dan kearifan local Gampong, perlu menetapkan peraturan walikota tentang pedoman teknis priorita s penggunaan dana desa tahun 2020 bagi gampong dalam wilayah kota Lhokseumawe.
Dasar Hukum Perwal ini adalah : UU No. 2 Tahun 2011; UU No.11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 27 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016 ; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019; Qanun Kota Lhokseumawe No. 1 Tahun 2015; Perwal Lhokseumawe No. 17 Tahun 2018; Perwal Lhokseumawe No. 44 Tahun 2018;
Dalam Perwal Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, tujuan, prinsip dan ruang lingkup, prioritas penggunaan dana desa, penetapan prioritas penggunaan dana desa, publikasi dan pelaporan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, partisipasi masyarakat, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
66 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Panjang Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Walikota/Wakil Walikota Pimpinan/Anggota DPRD Dan PNS/Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 42, Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 42
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Walikota/Wakil Walikota Pimpinan/Anggota DPRD Dan PNS/Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018, dimana terdapat temuan anggaran dan realisasi perjalanan dinas belum memperhatikan aspek kepatuhan; bahwa untuk menindaklanjuti huruf a diatas, perlu merubah Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD dan PNS/Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK05/2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK05/2015, Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2017
Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2019.
Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2017
12 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 42, BD TAHUN 2019 NOMOR 42/E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya dan untuk menilai prestasi kerja Auditor, diperlukan kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit Auditor; bahwa untuk mencegah risiko dalam pelaksanaan
kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit auditor, diperlukan pedoman yang dapat menjamin tercapainya perlakuan yang sama, objektif, profesional, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terselenggaranya proses penetapan angka kredit secara tepat waktu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pedoman Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor;
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-709/K/JF/2009 tentang Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Auditor;Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-12/K/JF/2010 tentang Penyesuaian Angka Kredit Auditor; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-503/K/JF/2010 tentang Kegiatan Baku Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor;
TERDIRI ATAS 6 PASAL DAN LAMPIRAN
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
TIDAK ADA
TIDAK ADA
56 HALAMAN
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan keempat atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanlanan Dinas
ABSTRAK:
Untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan
perjalanan dinas dan penyempurnaan pedoman pemberian
perjalanan dinas, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perwali No.13 Tahun 2016.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; Perwali No.13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perwali No.2
Tahun 2019.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang perubahan pada Pasal 5, Pasal 16, Pasal 24, dan Pasal 39 Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2019.
Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas
8 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
