Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Kabupaten Kendal Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman Pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas, efisiensi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan khusus sehingga pemberian bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Pemerintah Desa sesuai dengan tujuan dan sasarannya sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal tanggal 2 April 2018 Perihal Usulan Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Pemerintah Desa untuk meningkatkan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan meningkatkan Sarana Prasarana Permukiman pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, . Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976
Peraturan Bupati ini mengubah ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kendal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2018.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kendal.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 56 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pelru disusun rencana kerja pemerintah daerah
UU No. 27 Tahun 1959, UU No.1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 20 Tahun 2004, PP No. 21 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2008, Perpres No.2 Tahun 2015, Permendagri No. 22 Tahun 2018, Permendagri No. 18 Tahun 2016, Perda Kab Sintang No. 5 Tahun 2010, Perda Kab Sintang No. 4 Tahun 2016, dan Perda Kab Sintang No. 7 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2018.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 56 Tahun 2018
keuangan daerah - pengelolaan keuangan daerah berbasis informasi dan teknologi
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, LD.2018/NO.56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi Dan Teknologi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif dan efisien serta bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu didukung teknologi informasi; dan bahwa teknologi informasi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk pengelolaan keuangan daerah adalah Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah sebagai sarana pengelolaan keuangan daerah sehingga perlu disusun pedoman pengelolaannya; dan berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2013, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), maksud, tujuan, dan ruang lingkup, tugas dan wewenang penanggungjawab pengelolaan SIMDA, pengamanan, pengendalian, dan pemeliharaan databese, dan instalasi aplikasi SIMDA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2018/NO.416, TBD.2018, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 6 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah 2018 - 2022
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nornor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Terigah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018-2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2018.
Lampiran 48 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 56 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAN TATA CARA PELAPORAN PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 angka 11 dan melaksanakan ketentuan Pasal 87D ayat (5) Perda Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak dan Tata Cara Pelaporan Pengambilan Sarang Burung Walet
UU No.34 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.69 Tahun 2010, Perda No.2 Tahun 2010, Perda No.4 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2018, Perbup No.52 tahun 2016,
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Tata Cara dan Mekanisme Penyampaian Laporan; Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak; Tata Cara Pengisian SPTPD; Tata Cara Penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT; Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak; Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak; Kriteria Wajib Pajak Dan Penentuan Besaran Omzet Serta Tata Cara Pembukuan dan Pencatatan; Tata Cara Pemeriksaan Objek Pajak; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2018.
24 halaman dan 7 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 56 Tahun 2018
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA - KEBIJAKAN DAN STRATEGI
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD Tahun 2018/ No. 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Brebes Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5)
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan
Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten
Brebes dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang arah jakstrada kabupaten brebes, penyelenggaraan jakstrada, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2018.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 56 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No 28 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 58 Tahun 2005, PP No 43 Tahun 2014, Peraturan Mendagri No 13 Tahun 2006, Peraturan Mendagri No 20 Tahun 2018, Perda Kab Sambas No 4 Tahun 2008, Perda Kab Sambas No 10 Tahun 2017, Perbup No 3 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Prinsip Pelaksanaan ADD; Pengalokasian dan Penghitungan ADD; Penyaluran dan Penggunaan ADD; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
9 halaman dan 9 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 56 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 No. 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pekerja Melalui Mekanisme Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 56 Tahun 2018
petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten pohuwato
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2018/No. 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.8 Tahun 2006; Perpres No.29 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten pohuwato termasuk didalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, pelaksanaan pelaporan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
Terdiri dari 45 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
