Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan Perikanan Muara Kintap Pada Pelabuhan Muara Kintap Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan
ABSTRAK:
dengan adanya perkembangan usaha perikanan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga
berpengaruh terhadap penyesuaian sebagian besar retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan Pelabuhan Perikanan Muara Kintap pada Pelabuhan Perikanan Muara Kintap Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun
2012; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012;
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JASA KE PELABUHANAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA KINTAP PADA PELABUHAN PERIKANAN MUARA KINTAP DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 20 Tahun 2021
KODE ETIK - KELOMPOK KERJA - PENGADAAN BARANG/JASA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2021/No.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
Berdasarkan bahwa dalam rangka melaksanakan proses pengadaan
barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan secara transparan dan akuntabel
diperlukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang
bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab serta
memiliki integritas tinggi dan menjunjung prinsip-prinsip
pengadaan Barang/Jasa
Dasar hukum dalam peraturan ini :UU No 37 Tahun 2003;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 12 Tahun 2019;Perpres No 16 Tahun 2018 sebagaimana
telah diubah dengan Perpres No 12 Tahun 2021;Permendagri No 112 Tahun 2018;Perda No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Perda No 8 Tahun 2019;Perbup No 26 Tahun 2016 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup No 3 Tahun 2021;Perbup No 17 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur mengenai : Ketentuan Umum ,Prinsip Pengadaan Barang /Jasa,Kode Etik,Majelis Pertimbangan Kode Etik,Sekretariat Majelis Petimbangan kode etik,Pemeriksaan dan keputusan,pembiayaan ,Ketentuan Lain-lain,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2021.
13 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kupang Nomor 20 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengadaan Barang dan/Atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah S.K. Lerik
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah khususnya mengenai pengadaan barang dan/atau jasa bagi pelaksana PPK-BLUD, perlu mengatur Pengadaan Barang dan / atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah S.K. Lerik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah S.K.Lerik.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No 5 Tahun 1996; UU No 23 Tahun 2014; Permendagri No 61 Tahun 2007.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup; III. Maksud dan Tujuan; IV. Prinsip Dasar; V. Pengadaan Barang dan/atau Jasa; VI. Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa; VII. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2016.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Perbup tentang tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 tahun 1950; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Permendagri No 44 Tahun 2016; Permendagri No 20 Tahun 2018; PerLKPP No 12 Tahun 2019; Permendes PDTT No 17 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, prinsip- prinsip dan etika pengadaan, ruang lingkup pengadaan, para pihak, perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, pembayaran prestasi kerja, keadaan kahar, pemutusan surat perjanjian, sanksi, penyelesaian perselisihan, pelaporan dan serah terima, pembinaan, pengawasan dan pengadan secara elektronik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2020.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2014
43 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 20 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Sebagai acuan dalam rangka penyusunan rencana
kerja dan Angggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan Tahun 2016, maka perlu menetapkan Standar
Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan Tahun Anggaran 2016.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 24 Tahun 2004sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan PP No. 21
Tahun 2007; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 52 Tahun 2015; Permenkeu No. 65/PMK.02/2015; Perda No. 29
Tahun 2008; Perda No. 11 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar
Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan Tahun Anggaran 2016, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga
satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun
biaya komponen masukan kegiatan, yang dimasukan
sebagai biaya masukan. Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 berfungsi
sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah berbasis kinerja Tahun Anggaran 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2015.
5 hlm tanpa Penjelasan/Lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Minimal Kemampuan Modal Penyedia BarangJasa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka kepastian menilai kemampuan modal calon penyedia barang Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, perlu menetapkan batas minimal kemampuan calon penyedia barang/jasa.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019.
Materi pokok : mengatur tentang batas minimal kemampuan modal calon penyedia barang/jasa sebagai pedoman menilai kemampuan modal calon penyedia barang Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di
lingkungan Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
Jumlah halaman : 5 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 20 Tahun 2022
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturPengadaan Barang/JasaPengelolaan Keuangan Negara/DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERWALI Kota Pontianak No. 1 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Dasar Upah dan Bahan Konstruksi Untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023
Mencabut :
PERWALI Kota Pontianak No. 4 Tahun 2021 tentang STANDAR HARGA SATUAN DASAR UPAH DAN BAHAN KONSTRUKSI UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2021
PERWALI Kota Pontianak No. 106 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DASAR UPAH DAN BAHAN KONSTRUKSI UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Harga Satuan Dasar Upah dan Bahan Konstruksi Untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Pemerintah kota Pontianak Tahun Anggaran 2022, Khususnya dalam hal keseragaman harga Satuan Upah dan Bahan Bangunan, perlu disusun Standar Harga Satuan Dasar Upah dan Bahan bangunan untuk kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022
Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU no.27 Tahun 1959; Uu no.38 Tahun 2004; UU no.1 Tahun 2011; UU no.23 Tahun 2014; UU no.2 Tahun 2017; UU no.17 Tahun 2019; UU no.1 Tahun 2022; PP no.34 tahun 2006; PP no.12 Tahun 2019; PP no.22 tahun 2020; PP no.16 Tahun 2021; Perpres no.16 tahun 2018; PermenPUPR no.1 Tahun 2022; Perda no.7 tahun 2016; perda no.10 tahun 2018; Perda no.20 Tahun 2021; Perwali no.140 Tahun 2021;
Peraturan ini mengatur ketentuan umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Standar harga Satuan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
8 halaman peraturan dan 11 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2012
tata naskah dinas-unit pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah-unit pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2012/NO.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas pada Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa perlu penyeragaman tata naskah dinas pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Purbalingga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas Pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Secara Elektronik Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PR:f/KA/VII/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 05 Tahun 2012;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang naskah dinas, kop naskah dinas, stempel dinas dan papan nama ULP dan Unit LPSE. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2012.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 93 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Tirta Satria;
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, tata nilai pengadaan, jenis dan ruang lingkup, para pihak dalam pengadaan barang/jasa, rencana umum pengadaan, persiapan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan swakelola, pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, pengadaan keadaan darurat/tertentu, usaha kecil dan pengadaan berkelanjutan, pengawasan, pengaduan, sanksi dan pelayanan hukum, ketentuan peralihan, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2021.
47 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
ABSTRAK:
pengadaan jasa konstruksi yang memenuhi tata nilai pengadaan dan kompetitif mempunyai peran penting bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian di daerah.
dalam rangka pengadaan jasa konstruksi, perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan pengadaan yang efisien, efektif, dan akuntabel, serta peningkatan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dan memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya guna peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian
UU Nomor 64 tahun 1958, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 2 Tahun 2017, Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Permen PU 07/PRT/M/2019, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, Perda Nomor 5 tahun 2014, Pergub Nomor 7 Tahun 2019.
Pelaku Pengadaan Jasa Konstruksi, Tugas dan wewenang, Kewajiban KSO dan Subkontrak, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Ketentuan Teknis,
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
-
-
10
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
