Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 57, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 57
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Sentra Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota
Kendari khususnya di bidang industri kecil dan
menengah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis
Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3)
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Kendari, pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Dinas/ Badan ditetapkan dengan Peraturan
Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Sentra Industri
Kecil dan Menengah pada Dinas Tenaga Kerja Dan
Perindustrian Kota Kendari;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan atas
Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN)
2015 - 2035 ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 46,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5671);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 89,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah
Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun
2015 Nomor 5);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI
BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
BAB IV TATA KERJA
BAB V KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
BAB VI PEMBIAYAAN
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2019.
8
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 57 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Standar Belanja
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk mewujudkan perencanaan
dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif,
efisien, transparan, adil, dan dapat
dipertanggungjawabkan, maka Peraturan Walikota
Semarang Nomor 43 Tahun 2018 tentang Analisa
Standar Belanja Pemerintah Kota Semarang perlu
ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota Semarang tentang Analisis Standar
Belanja Pemerintah Kota Semarang;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undarig Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Analisis Standar Belanja sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Analisa Standar Belanja digunakan sebagai pedoman pengalokasian dana pada suatu kegiatan yang realistik dan mampu mengatur dan/atau mengukur batasan tertinggi dari suatu belanja setiap kegiatan dalam proses penyusunan APBD.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2019.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2018 dicabut.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 57 Tahun 2019
PERBUP Kab. Gunung Mas No. 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas
Mencabut :
PERBUP Kab. Gunung Mas No. 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
1. Penetapan;
2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
3. Tata Kerja Dinas;
4. Kelompok Jabatan Pelaksana Dan Jabatan Fungsional;
5. Kepegawaian; dan
6. Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati Gunung Mas No 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
31
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 57 Tahun 2019
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN KAUR DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 742
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Kaur dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Kaur dalam Pengeloaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 18 Tahun 2008
4. UU No. 25 Tahun 2009
5. UU No. 32 Tahun 2009
6. UU No. 12 Tahun 2011
7. UU No. 23 Tahun 2014
8. PP No. 81 Tahun 2012
9. Permendagri No. 80 Tahun 2015
10. Perda Kab. Kaur No. 13 Tahuh 2007
11. Perda Kab. Kaur No. 4 Tahun 2012
12. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2016
Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
26
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 57 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran penatausahaan
keuangan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Pekalongan dan
kelancaran pelaksanaan sistem akuntansi berbasis
akrual, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 35 Tahun
2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi
Pemerintah Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dirnaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Pekalongan tentang Sistern dan
Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 ; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang sistem dan prosedur akuntansi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2014 dicabut.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 57 Tahun 2019
Peraturan Bupati Blora
Nomor 81 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital
By Laws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk mendorong pencapaian
visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.
Soeprapto Cepu, Peraturan Bupati Blora Nomor 81
Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit
(Hospital By Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. R Soeprapto Cepu perlu disesuaikan dan diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah
Sakit (Hospital by Laws) pada Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun
2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Peraturan Internal Rumah Sakit
Bab IV Peraturan Internal Korporasi
Bab V Peraturan Internal Staf Medis
Bab VI Kerahasiaan Informasi Medis
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2019.
Peraturan Bupati Blora Nomor 81 Tahun 2016 dicabut.
69 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penggunaan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Dan Penganggaran Terpadu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 391 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi
pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah yang
dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa
Barat tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Informasi
Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2O17, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 1 Tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 , Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2O17, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2O19
terdiri dari 7 bab, 13 pasal
KETENTUAN UMUM , RUANG LINGKUP DAN PENGGUNA SISTEM , PENGELOLAAN SISTEM, PENGENDALIAN DAN EVALUASI, KETENTUAN LAIN.LAIN , KETENTUAN PERALIHAN , KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2019.
PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 57 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk mendorong Perangkat Daerah pencipta Arsip menyelenggarakan Kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif; Dan bahwa untuk melaksanakan pengawasan diperlukan suatu Pedoman Pengawasan Kearsipan, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 , Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 125 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Pelaksanaan Pengawasan, Jenis Dan Aspek Pengawasan, Prosedur Pengawasan, Tim Pengawas Kearsipan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2019.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Tata Cara Pemberian Preferensi Perdagangan Kepada Negara Kurang Berkembang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
