Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
Dasar Hukum : Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 49 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 50 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 49 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 34 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan sistematika : Ketentuan Umum; Pedoman Penyusunan APBDESA; Klasifikasi Belanja; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
48 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 75 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kajian Risiko Bencana.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kajian Risiko Bencana.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 tahun 2009; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2014.
Peraturan ini memuat tentang : KAJIAN RISIKO BENCANA.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP;
KAJIAN RISIKO BENCACANA;
PENDANAAN;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2022.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 75 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka akuntabilitas dan kelancaran pelaksanaan bantuan kuangan khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian, Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian, Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 6, perubahan pada Pasal 13, perubahan pada Pasal 15, perubahan pada Pasal 17, perubahan pada Pasal 20, penyisipan BAB XIA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2018.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 75 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk melaksanakan kerentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman,
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 28 Tahun 1999
UU No. 31 Tahun 1999
UU No. 5 Tahun 2014
UU No. 23 Tahun 2014
UU No. 30 Tahun 2014
PP No. 6 Tahun 1974
PP No. 60 Tahun 2008
PP N0. 53 Tahun 2010
PP No. 11 Tahun 2017
PP No. 12 Tahun 2017
Permenpan RB No. 37 Tahun 2012
Permenpan RB No. 52 Tahun 2014
Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016
Mengatur tentang:
Pihak yang berpotensi memiliki benturan kepentingan
Bentuk situasi benturan kepentingan
Jenis benturan kepentingan
Sumber penyebab benturan kepentingan
Penanganan benturan kepentingan
Pencegahan terjadinya benturan kepentingan
Pelaporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2020.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 75 Tahun 2018
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahDesaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Pohuwato No. 67 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun 2018
perubahan atas peraturan bupati pohuwato no. 67 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan bantuan keuangan khusus pelaksanaan pemilihan kepala desa di kabupaten pohuwato tahun 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD.2018/No.75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun 2018
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menyempurnakan Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun 2018.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Permendagri No. 112 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 65 Tahun 2017; Perda Kabupaten Pohuwato No. 8 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pohuwato No. 11 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato No. 67 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2018.
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 75 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi, tertib administrasi penatausahaan persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, maka perlu adanya pedoman yang mengatur penatausahaan persediaan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No 23 Tahun 2014; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab.Sanggau No. 16 Tahun 2017; Perbup Sanggau No. 75 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Prinsip Umum Penatausahaan Persediaan; Standar Operasional Prosedur Stock Opname; Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Persediaan; Standar Operasional Prosedur Penggunaan Aplikasi Persediaan; Standar Operasional Prosedur Rekonsiliasi Persediaan; Standar Operasional Prosedur Pengamanan Persediaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
10 Halaman dan 7 Halaman Lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 75 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Pencapaian Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2011.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 75 Tahun 2021
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 75, BN.2021/No.1556, peraturan.go.id: 9 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk kelancaran penyaluran, penatausahaan dan pertanggungjawaban serta untuk meningkatkan akses dan
mutu pendidikan sebagai prioritas pembangunan daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan
Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Bengkalis.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini mengatur tentang petunjuk teknis BOSDA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2019.
Lamp I
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
