Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 18.352 peraturan dalam 0,078 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 76 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Pengadaan Barang/Jasa Desa Standar/Pedoman

Download :
Perbup Lutra Nomor 76 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD.2017/No.76

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

ABSTRAK:

a . bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan Kelancaran dalam pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa di Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengdaan Barang/Jasa di Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
1. Undang-Undang Nomor 1 3 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); . . . 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undan-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden NOmor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 314); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 2094}; 9. Peraturan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 201 7 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 -,, ... .. � .., ., . Nomor 552); 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016, tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 300); 11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506); 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMl(.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 4 TAHUN . 2017 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA. Pasal I Ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Betita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 ( 1) Pekerjaan dilaksanakan dengan sistem Padat Karya dan Swakelola. (2) RAB dibuat dengan memperhatikan harga satuan lokal. (3) Harga Satuan Lokal disetujui dengan Keputusan Bersama dengan BPD. (4) RAB Wajib di asistensi oleh Tenaga Ahli lnfrastruktur Kabupaten. (5) Pajak pada RAB dihitung dengan cara dimasukkan bersama harga material dan al.at. (6) Operasional TPK, Operasional Pemeriksa dan Biaya Desain RAB Jumlah persennya tidak dimunculkan di RAB. (7) Data Survey hasil pengukuran lapangan Wajib dilampirkan sebagai dasar pembuatan Gambar Desain (8) Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dibuat dalam bahasa sederhana yang mudah dipahami masyarakat, sebagai dasar pedoman bagi TPK melaksanakan kegiatan dilapangan. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu utara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 76 Tahun 2016

Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung

Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
Peraturan Bupati no 76 tahun 2016_ocr.pdf

Abstrak

Pedoman Survei Kepuasan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD Tahun 2016 No. 76

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik perlu dilakukan survei kepuasan masyarakat; bahwa dalam rangka pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu adanya pedoman; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pelaksanaan SKM Bab III Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
24 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 76 Tahun 2022

Pedoman Pelaksanaan Presensi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Bupati Kendal Nomor 02 Tahun 2001

Download :
PERBUP_2022_076.pdf

Abstrak

presensi elektronik

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD.2022/NO.76

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Presensi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam menaati kewajiban masuk kerja dan jam kerja sesuai ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil melalui presensi elektronik, maka perlu menyusun pedoman Pelaksanaan Presensi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Pedoman Pelaksanaan Presensi Elcktronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Keputusan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Sasaran, Presensi Elektronik, Administrator Presensi dan Operator Presensi, Hari dan Jam Kerja, Tata Cara Presensi Elektronik, Pelaporan, Sanksi Administrasi, Tanggung Jawab, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Keputusan Bupati Kendal Nomor 02 Tahun 2001 dicabut.
15 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 76 Tahun 2022

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023

Standar/Pedoman

Download :
2022pg0051076.pdf

Abstrak

STANDAR-HARGA-SATUAN-PEMERINTAH-PROVINSI-TAHUN-2023

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 76, BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 77

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mengembangkan sistem tata kelola pemerintah daerah yang efektif, efisien, terbuka,transparan, akuntabel, dan bersih sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru, diperlukan pengendalian penganggaran alam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021
Pasal 6 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
-
-
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 76 Tahun 2017

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Pati No. 90 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018
PERBUP Kab. Pati No. 84 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018
PERBUP Kab. Pati No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018

Mengubah :

Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018

Download :
perbu[p 76.pdf

Abstrak

STANDAR HARGA DAN BIAYA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD.2017/No.76

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan harga barang dan kebutuhan barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Maka Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Biaya dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018 perlu disesuaikan; bahwa untuk efektivitas implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak tetap, maka standar satuan harga bagi perjalanan dinas dan uang representasi DPRD perlu diatur secarah terpisah dari Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada penghapusan Pasal 5, penambahan 52101.4.92, 52101.4.93, 52101.4.94, 52101.4.95 dan 52101.4.96 pada Lampiran dengan Kode Rekening 52101; Honorarium PNS, kegiatan 52101.4; Honorarium Pengelolaan Keuangan / Barang / lainnya; setelah kode rekening 52101.4.91, penambahan 52102.2.24 dan 52102.2.25 pada Lampiran dengan Kode Rekening 52102; Honorarium Non PNS Kegiatan 52102.2; kegiatan Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap, setelah kode rekening 52102.23, penambahan 52201.4.13, 52201.4.14, 52201.4.15, 52201.4.16, 52201.4.17 dan 52201.4.18 pada Lampiran dengan Kode Rekening 52201, Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.4; kegiatan Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya, setelah kode rekening 52201.4.12, penambahan 52201.12.158 pada Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.12; kegiatan Belanja Cetakan, setelah kode rekening 52201.12.158, perubahan pada Lampiran dengan kode rekening 52202; Belanja Bahan Material, kegiatan 52202.1; Belanja Bahan Baku bangunan kode rekening 52202.1.465, penambahan 52202.1.1062, 52202.1.1063, 52202.1.1064, 52202.1.1065, 52202.1.1066 dan 52202.1.1067 pada Lampiran dengan kode rekening 52202; Belanja Bahan Material, kegiatan 52202.1; Belanja Bahan Baku bangunan, setelah kode rekening 52202.1.1061, penambahan 52202.2.288 pada Lampiran dengan kode rekening 52202; Belanja Bahan Material, kegiatan 52202.2; Belanja Bahan / Bibit Tanaman setelah kode rekening 52202.2.287, perubahan pada Lampiran dengan kode rekening 52202; Belanja Bahan Material, kegiatan 52202.5; Belanja Bahan Kimia dan Pupuk, kode rekening 52202.5.228, penambahan 52202.5.249 sampai dengan 52202.5.274 pada Lampiran dengan kode rekening 52202; Belanja Bahan Material, kegiatan 52202.5; Belanja Bahan Kimia dan Pupuk, kode rekening setelah 52202.5.248, penambahan 52203.14.25 pada Lampiran dengan kode rekening 52203; Belanja Jasa Kantor; kegiatan 52203.14; Belanja Dokumentasi, setelah kode rekening 52203.14.24, penambahan 52203.17.11, 52203.17.12 dan 52203.17.13 pada Lampiran dengan kode rekening 52203; Belanja Jasa Kantor; kegiatan 52203.17 Belanja Jasa Medis/Kesehatan, setelah uraian kode rekening 52203.17.10, penambahan 52203.23.43 pada Lampiran dengan kode rekening 52203; Belanja Jasa Kantor; kegiatan 52203.23 Belanja Jasa Advokasi, setelah uraian kode rekening 52203.23.42, penambahan 52203.26.483, 52203.26.484 dan 52203.26.485 pada Lampiran dengan kode rekening 52203; Belanja Jasa Kantor; kegiatan 52203.26; Belanja tenaga borongan/Tenaga Lepas/Tenaga Harian, setelah uraian kode rekening 52203.26.482, penambahan 52205.2.95 dan 52205.2.96 pada Lampiran dengan kode rekening 52205; Belanja Perawatan kendaraan Bermotor; kegiatan 52205.2; Belanja Penggantian suku cadang, setelah kode rekening 52205.2.94, penambahan 52208.1.10, 52208.1.11, 52208.1.12, 52208.1.13, 52208.1.14 dan 52208.1.15 pada Lampiran dengan kode rekening 52208; Belanja Sewa sarana, kegiatan 52208.1; Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat, setelah kode rekening 52208.1.9, perubahan pada Lampiran dengan kode rekening 52215; Belanja Perjalanan Dinas 52215.1; Perjalanan Dinas Dalam Daerah, kode rekening 52215.1.1, penambahan 52215.1.7 pada Lampiran dengan kode rekening 52215; Belanja Perjalanan Dinas 52215.1; Perjalanan Dinas Dalam Daerah, setelah kode rekening 52215.1.6, penambahan Lampiran dengan kode rekening 52215; Belanja Perjalanan Dinas dalam Kolom Keterangan, perubahan pada Lampiran dengan kode rekening 52215; Belanja Perjalanan Dinas 52215.2; Perjalanan Dinas Luar Daerah, kode rekening 52215.2.1, Lampiran dengan kode rekening 52215; Belanja Perjalanan Dinas 52215.2; Perjalanan Dinas Luar Daerah, kode rekening 52215.2.10, 52215.2.11, 52215.2.12, dan 52215.2.13, Lampiran dengan kode rekening 52215; Belanja Perjalanan Dinas 52215.2; Perjalanan Dinas Luar Daerah, kode rekening 52215.2.43, sampai dengan 52215.2.52, penambahan 52217.4.14 pada Lampiran dengan kode rekening 52217; Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS, kegiatan 52217.4; Belanja Kontribusi, setelah kode rekening 52217.4.13, penambahan 52220.5.11 pada Lampiran dengan kode rekening 52220; Belanja Pemeliharaan, kegiatan 52220.5; Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, setelah 52220.5.10, penambahan 52226.1.94, 52226.1.95 dan 52226.1.96 pada Lampiran dengan kode rekening 52226; Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian, Kegiatan 52226.1; Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli / Pengajar / Pengawas Ujian, kegiatan setelah 52226.1.93, penambahan 52316.4.5 pada Lampiran dengan kode rekening 52316; Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat kegiatan 52316.4; Belanja modal Peralatan dan mesin – pengadaan electric Generating Set, kegiatan setelah 52316.4.4, penambahan 52328.1.48, 52328.1.49 dan 52328.1.50 pada Lampiran dengan kode rekening 52328; Belanja modal peralatan dan mesin – Pengadaan alat Rumah Tangga kegiatan 52328.1; Belanja modal Peralatan dan mesin – pengadaan Meubelair, kegiatan setelah 52328.1.47, penambahan 52328.4.19, 52328.4.20, 52328.4.21, 52328.4.22 dan 52328.4.23 pada Lampiran dengan kode rekening 52328; Belanja modal peralatan dan mesin – Pengadaan alat Rumah Tangga kegiatan 52328.4; Belanja modal Peralatan dan mesin – pengadaan Alat Pendingin, kegiatan setelah 52328.4.18, penambahan 52331.1.59, 52331.1.60, 52331.1.61, 52331.1.62 dan 52331.1.63 pada Lampiran dengan kode rekening 52331; Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio, kegiatan 52331.1; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Peralatan Studio Visual, setelah uraian kegiatan 52331.1.58, penambahan 52334.1.173 pada Lampiran dengan kode rekening 52334; Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Kedokteran, kegiatan 52334.1; Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum, setelah Uraian kode rekening 52334.1.172, perubahan pada Lampiran dengan kode rekening 52334; Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Kedokteran, kegiatan 52334.9; Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan, uraian kode rekening 52334.9.118, 52334.9.119, 52334.9.122, 52334.9.124, 52334.9.128, 52334.9.131 dan 52334.9.132, penambahan 52334.9.151 pada Lampiran dengan kode rekening 52334; Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Kedokteran, kegiatan 52334.9; Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan, setelah uraian kode rekening 52334.9.150, penambahan 52334.9.161, 52334.9.162, 52334.9.163 dan 52334.9.164 pada Lampiran dengan kode rekening 52334; Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Kedokteran, kegiatan 52334.9; Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan, setelah uraian kode rekening 52334.9.160, penambahan 52361.6.31 sampai dengan 52361.6.41 pada Lampiran dengan kode rekening 52361; Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi, kegiatan 52361.6; Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi, uraian kegiatan setelah 52361.6.30, perubahan pada Lampiran dengan kode rekening 52385.2; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak kebudayaan, ada kegiatan mulai 52385.2.1 sampai 52385.2.5.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2017.
Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 diubah.
12 hal

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2021

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Download :
Permen PANRB No. 76 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 76 Tahun 2012

Pedoman Umum Pengaturan Dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2012

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Desa Standar/Pedoman Dana Desa

Abstrak

dana desa

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD 2012/10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pengaturan Dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2012

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi pengelolaan keuangan agar pelaksanaannya berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, maka perlu adanya pedoman umum bagi pengaturan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2012; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Pedoman Umum Pengaturan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2012.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 , Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2012 , Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2012
Pedoman sebagaimana dimaksud dalam aturan ini merupakan dasar Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2012.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2012.
mengatur mengenai Tentang Pedoman Umum Pengaturan Dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2012
16 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 76 Tahun 2017

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Download :
Peraturan Wali Kota_76_2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 76 Tahun 2022

Penerapan Serta Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Pajak Terintegrasi

Perpajakan Standar/Pedoman

Download :
Perbup No. 76 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Perpajakan - Standar/Pedoman

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 No. 803

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Serta Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Pajak Terintegrasi

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka untuk peningkatan tata kelola pajak daerah yang lebih transparan dan memudahkan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak; b. bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada sektor pajak daerah, perlu dilakukan Penerapan Serta Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Pajak Terintegrasi yang diatur dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Serta Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Pajak Terintegrasi.
UU No. 30 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PERDA No. 22 Tahun 2011.
Penerapan Serta Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Pajak Terintegrasi

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2022.
30 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2014

Strategi dan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan HIV dan AIDS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014- 2018

Kesehatan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman

Download :
Pergub Jateng No 76 Tahun 2014.pdf

Abstrak

kesehatan - strategi dan aksi penanggulangan hiv dan aids

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 76, BD.2014/No.78

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Strategi dan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan HIV dan AIDS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014- 2018

ABSTRAK:

bahwa untuk mempercepat pencapaian tujuan penanggulangan HIV dan AIDS di Jawa Tengah perlu meningkatkan dan memperluas upaya berbasis data dan fakta baru serta melibatkan semua sektor terkait dan masyarakat sipil secara lebih terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Tengah tentang Strategi Dan Rencana Aksi Daerah Penanganan HIV Dan AIDS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Nomor 08/PER/MENKO/KESRA/I/2010; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2010;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang stategi dan rencana aksi daerah penanggulangan HIV dan AIDS

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2014.
68 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2017.