Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 15.851 peraturan dalam 0,078 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Sidempuan No. 16 Tahun 2014

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2014

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download file:

PERWALI KOTA PADANG SIDIM...NO.16 TAHUN 2014.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kotamobagu No. 8 Tahun 2014

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2014

Abstrak

Desa

Download file:

Perwako Nomor 8 Tahun 2014.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu No. 6 Tahun 2014

PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2014

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah Desa

Download file:

Perwali Nomor 6 Tahun 2014.pdf

ALOKASI DANA DESA

2014

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 6, Berita Daerah Kota Batu Tahun 2014 Nomor 6

Peraturan Walikota (Perwali) tentang PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 25 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan untuk mewujudkan pengelolaan dana alokasi desa yang transparan dan akuntabel, perlu membentuk Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 22. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; 23. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu; 24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 26. Peraturan Walikota Batu Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; 27. Peraturan Walikota Batu Nomor 76 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
6

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 2a Tahun 2013

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2013

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Desa

Status Peraturan

Diubah dengan

PERWALI Kota Banjar No. 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 2.A Tahun 2013 Tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2013

Download file:

PERWAL NOMOR 2.a TAHUN 20...GAN DESA TA 2013.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 27 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 2.A Tahun 2013 Tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2013

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Status Peraturan

Mengubah

PERWALI Kota Banjar No. 2a Tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2013

Download file:

PERWAL NOMOR 27 TAHUN 201...un Anggaran 2013.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan No. 17 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pelaksanaan Peraturan Daerah nomoor 10 Tahun 2012 Tentang Perubahan Status 5 Desa Menjadi Kelurahan Di Kecamatan Setu

Abstrak

Desa

Download file:

Perwal no. 17 Tahun 2013.pdf

pelaksanaan-perda-nomor-10-tahun-2012

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BD.2013/NO.17

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah nomoor 10 Tahun 2012 Tentang Perubahan Status 5 Desa Menjadi Kelurahan Di Kecamatan Setu

ABSTRAK:

ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 11, dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Status 5 Desa Menjadi Keluarahan Di Kecamatan Setu, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Status 5 Desa Menjadi Kelurahan Di Kecamatan Setu
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Tahun 2000; UU No 32 Tahun 2004; UU No 51 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; PP No 73 Tahun 2005; PP no 6 Tahun 2006; PerMen Dalam Negeri No 4 Tahun 2007; PerMen Dalam Negeri No 38 Tahun 2007; PerMen Dalam Negeri No 53 Tahun 2011; PERDA Kota Tangerang Selatan No 6 Tahun 2010; PERDA Kota Tangerang Selatan No 10 Tahun 2011; PERDA Kota Tangerang Selatan No 10 Tahun 2012
1. Ketentuan Umum; 2. Pengalihan Kekayaan Desa; 3. Penggunaan; 4. Kepegawaian; 5. Jenis Penghargaan; 6. Pembiayaan; 7. Penyelesaian Sengketa; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2013.
11 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 13 Tahun 2013

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perizinan, Pelayanan Publik Desa

Download file:

PERWALI-NO-13-TAHUN-2013-...RASI KELURAHAN n.pdf

PEDOMAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, BD.2013/NO.13, TBD No.13, LL KOTA PONTIANAK: 31 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

ABSTRAK:

Bahwa untuk rnelaksanakan pasal 6 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan, Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Administrasi Kelurahan.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 73 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 19 Tahun 2008, Permendagri No. 34 Tahun 2007, Permendagri No. 53 Tahun 2012, Perda No. 2 Tahun 2008, Perwali No. 54 Tahun 2008, Perwali No. 55 Tahun 2008, Perwali No. 15 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Jenis Dan Bentuk Administrasi Kelurahan, Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi, Pelaporan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2013.
31 halaman, 25 halaman lampiran

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon No. 1 Tahun 2013

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kota Ambon

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan Desa

Download file:

Perwali 1-2013 (ekstrak).pdf

pbb p2 - tata cara pemungutan

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.2013/1, LL SEKOT AMBON : 14 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kota Ambon

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dipandang perlu mengatur tata cara pemungutannya yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 16 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 19 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan No. 148/MK.07/2010; PERDA KOTA AMBON No. 4 Tahun 2013.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Ambon, dengan menetapakan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pendaftaran objek PBB baru, dilakukan oleh Subjek pajak atau wajib pajak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Pendataan objek dan subjek PBB dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP. Penilaian objek PBB dilakukan oleh Pemerintah Kota baik secara masal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan. Hasil penilaian objek pajak digunakan sebagai dasar penentuan NJOP. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2013.
Lampiran 82 Hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 41 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2012

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah

PERWALI Kota Banjar No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2012

Download file:

PERWAL NOMOR 41 TAHUN 201...MAN PENGGUNAAN B.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2012

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2012

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan

PERWALI Kota Banjar No. 41 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2012

Download file:

PERWAL NOMOR 17 TAHUN 201...GAN DESA TA 2012.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2013.