Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Pengeluaran Pengeluaran Untuk Belanja Yang Bersifat Mengikat Dan Wajib Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan untuk
penyesuaian rincian belanja yang bersifat mengikat dan wajib mendahului
penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2007, perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan Walikota Magelang
Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengeluaran-Pengeluaran untuk Belanja
yang bersifat mengikat dan Wajib Mendahului Penetapan APBD Tahun
Anggaran 2007;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2007.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 27 Tahun 2006 diubah.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 1B Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Bantuan Dana Bergulir Pedagang Kaki Lima Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan pedagang kaki lima menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri, perlu memberikan dukungan dan langkah-langkah operasional pemberdayaan yang intensif dan terpadu dengan memberikan bantuan modal bergulir; bahwa agar pelaksananya dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan Perwal;
UU No 17 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2006;
Peraturan walikota ini mengatur tentang tujuan dan sasaran, status dan sumber dana, persyaratan calon penerima bantuan dan abergulir, tata cara penyaluran bantuan dan abergulir, pengawasan dan pelaporan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2006.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2006
ALOKASI DANA - PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
2006
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, BD.2006/No. 9
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Di Tingkat Kelurahan Tahun Anggaran 2006
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyaluran dan penggunaan alokasi
dana di tingkat kelurahan agar tertib dan tepat sasaran perlu
disusun petuniuk pelaksanaan penyaluran dan penggunaan
Alokasi Dana di Tingkat Kelurahan Tahun Anggaran 2006; bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan
Peraturan Walikota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturun Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2006;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana di Tingkat Kelurahan Tahun 2006 merupakan
pedoman dalam rangka penyaluran dan penganggaran dana yang dialokasikan di tingkat kelurahan melalui Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2006.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2006.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2006
DANA BANTUAN PEMBANGUNAN KELURAHAN - PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
2006
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, BD.2006/No. 6
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Pembangunan Kelurahan Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan pemberian dana bantuan
pembangunan Kelurahan dapat berjalan dengan lancar,
tepat guna, tepat sasaran dan sesuai dengan dinamika
yang berkembang di masyarakat, maka dipandang
perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Nomor 9
Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Dana Bantuan Pembangunan Kelurahan; bahwa petunjuk teknis pengelolaan Dana Bantuan
Pembangunan Kelurahan sebagaimana tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota
Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan dan sasaran dana bantuan pembangunan kelurahan, penanggung jawab pelaksanaan, kepanitiaan, tahapan pencairan dan mekanisme penyaluran dana, pertanggungjawaban, pelaporan dan penyerahan kegiatan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2006.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2005 dicabut.
16 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, BD 2006/148 Seri A
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga Kontrak Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2006.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2005
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengeluaran-Pengeluaran Untuk Belanja Yang Bersifat Mengikat Dan Wajib Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
ABSTRAK:
bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang
Tahun Anggaran 2006 masih dalam proses pembahasan di DPRD Kota
Magelang dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2005 belum ditetapkan,
maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Magelang sebagai dasar untuk
Pengeluaran-pengeluaran yang bersifat mengikat dan wajib mendahului
penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; UU No 28 tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 22 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; Uu No 33 Tahun 2004; PP No 104 Tahun 2000; PP No 105 Tahun 2000; PP No 107 Tahun 2000; PP No 108 Tahun 2000; PP No 109 Tahun 2000; PP No 65 Tahun 2001; PP No 66 Tahun 2001; PP No 24 Tahun 2004; Perda Kota Magelang No 3 Tahun 2004;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Besarnya Jumlah Anggaran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2005.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2005
DANA BERGULIR MODAL KERJA BAGI USAHA KECIL MENENGAH - PEDOMAN PENGELOLAAN
2005
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, BD.2005/No. 7
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Modal Kerja Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa sector Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah membuktikan perananya
sebagai salah satu sector penghasil devisa yang memberikan kontribusi cukup
berarti bagi perekonomian daerah khususnya Kota Surakarta; bahwa untuk mendorong pertumbuhan usaha-usaha ekonomi produktif yang
dilakukan oleh anggota masyarakat telah dialokasikan dana APBD berupa modal
kerja bergulir; bahwa agar pengelolaan modal kerja bergulir dapat berdaya guna dan berhasil
guna, dipandang perlu disusun Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir dengan
Peraturan Walikota;
Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2004;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud, tujuan dan sasaran, asal modal, peruntukan dan persyaratan, jasa, sanksi, pembinaan, pengendalian, pemungutan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2005.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2005
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA - PETUNJUK PELAKSANAAN
2005
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 5, BD.2005/No.8
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Di Tingkat Kelurahan Tahun 2005
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyaluran dan penggunaan alokasi
dana di tingkat kelurahan agar tertib dan tepat sasaran perlu
diterbitkan petunjuk pelaksanaan penyaluran dan penggunaan alokasi dana di tingkat kelurahan; bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan
Peraturan Walikota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana di Tingkat Kelurahan Tahun 2005 merupakan pedoman dalam rangka penyaluran dan penggunaan dana yang dialokasikan di tingkat kelurahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun 2005.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2005.
10 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2005
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberdayakan dan mengembangkan usaha Industri
Kecil dan Pedagang Kecil di Kota Magelang perlu disalurkan bantuan
pinjaman permodalan untuk pengadaan mesin peralatan produksi dan modal
kerja dengan sistem bergulir, yang pengelolaannya harus dilaksanakan
secara terns menerus dan berkesinambungan; bahwa agar pengelolaan dana bergulir dapat berdaya guna dan berhasil
guna, maka perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir yang
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2004;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan program dana bergulir, penerima dana bergulir, seleksi calon penerima dana bergulir, plafond dan jangka waktu, tata cara penyerahan dana bergulir, tata cara pengembalian dana bergulir, jasa pengelolaan, pengelolaan dana bergulir, pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2005.
7 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
