Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 17.675 peraturan dalam 0,082 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 87 Tahun 2022

Standar Pelayanan Minimal Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Konda Kab.Konawe Selatan

Badan Layanan Umum Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NO.87 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

STANDAR

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 87

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Konda Kab.Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 43 ayat (21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, standar pelayanan minimal Unit Pelaksana Teknis Dinas yang akan menerapkan BLUD diatur dengan Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Standar Pelayanan Minimal Penerapan Badan I-a.yanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Konda Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keualgan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lrmbaran Negara Republik Indonesia Talrun 2022 Nomor 143); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201S tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6757); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangaa Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kineq'a Instansi Pemerintah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2O (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (l,embar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan BaranglJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2l tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2OO4 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2O07 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 2 I . Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan KeuanganDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 679); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O07 Nomor 10); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor I Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O22 Nomor 1); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 4).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR (NILAI) BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BAB IV PELAKSANAAN BAB V PENERAPAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
56 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 87 Tahun 2017

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten Karanganyar

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
Peraturan Bupati Karanganyar 2017 Nomor 87.pdf

Abstrak

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI KABUPATEN KARANGANYAR

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD.2017/No.87

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten Karanganyar

ABSTRAK:

bahwa untuk menjamin akses dan mutu penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Sosial yang berhak diperoleh setiap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara minimal, perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM); ahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang . Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelayanan di Bidang Sosial sesuai SPM Bidang Sosial; bahwa berdasarkan .pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten Karanganyar.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008; Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017;
Peraturan bupati (perbup) tentang standar pelayanan minimal bidang sosial di kabupaten karanganyar

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2018.
14 hlm.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 87 Tahun 2010

Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhub No. 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Download :
pm._no._87_tahun_2010.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 87 Tahun 2022

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Boyolali No. 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Boyolali No. 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022

Download :
Perbup Byl 87_2022.pdf

Abstrak

standar harga satuan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD.2022/NO.87

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

bahwa guna menyesuaikan harga jual eceran jenis bah an bakar tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan, maka perlu mengubah untuk ketiga kalinya Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I, Lampiran II Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2022.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2021 diubah.
4 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 87 Tahun 2020

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Kebumen No. 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Abstrak

perubahan-perbup-pedoman-pembayaran-apbd

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD 2020/ No. 91

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai batas pengiriman Surat Perintah Membayar Langsung Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil serta waktu pembayarannya, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Kebumen Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini diatur tentang : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : perubahan kedua atas Perbup Kebumen No 71 Tahun 2018

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2020.
22 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 87 Tahun 2019

Program Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo

Standar/Pedoman

Abstrak

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PROGRAM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD.2019/No. 808

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan.
Dasar hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU no.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 10 Tahun 2000; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2008; PP No.60 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2017 Peraturan Presiden No.12 Tahun 2017; Peraturan Presiden No.87 Tahun 2014; Permenpan RB No.60 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabvupaten Boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan, Benturan Kepentingan, Penanganan Benturan Kepentingan, serta Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2019.
Terdiri dari 15 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 87 Tahun 2015

Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame dan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame

Pajak dan Retribusi Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame Dan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame

Download :
PERBUP_NO__87_TAHUN_2015.pdf

Abstrak

PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD.2015/No.87

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame dan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame

ABSTRAK:

bahwa derigan adanya perubahan ketentuan jenis objek pajak reklame, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame dan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame dan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2011; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c, perubahan Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5) dan ayat (7) , perubahan Ketentuan dalam Pasal 7 huruf c dan huruf d angka 5

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2015.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2015 diubah.
6 halaman

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2018

Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar Menu Kegiatan Optimalisasi Sistem Resi Gudang

Standar/Pedoman

Download :
Permendag Nomor 87 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 87 Tahun 2020

Standar Harga Tahun Anggaran 2021

APBD Standar/Pedoman

Download :
87. Perbup No. 87 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Standar Harga Tahun Anggaran 2021

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD 2020/ No. 87

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar harga Tahun ANggaran 2021;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten karanganyar Nomor 1 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini diatur tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2021 yang meliputi: Ketentuan Umum; Standar Harga; Penggunaan Standar Harga; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
161 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 87 Tahun 2020

STANDAR BIAYA DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2021

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Kapuas Hulu No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021

Download :
Perbup No 87 Tahun 2020.pdf

Abstrak

STANDAR BIAYA DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2021

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD.2020/NO.87, LL Kab. Kapuas Hulu: 49 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BIAYA DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK:

Bahwa agar pengelolaan keuangan daerah dapat terselenggara secara komprehensif, terpadu serta memudahkan dalam pelaksanaannya perlu disusun standar biaya dan petunjuk teknis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.3 Tahun 2007, PP No.27 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, Perpres No.16 Tahun 2018, Perpres RI No.33 Tahun 2006, Permendagri No.13 Tahun 2006, diubah Permendagri No.21 Tahun 2011, Permendagri No.32 Tahun 2011, diubah Permendagri No.14 Tahun 2016, Permendagri No.72 Tahun 2012, Permendagri No.64 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Penjelasan sebanyak 25 (dua puluh lima) halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.