Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Pegawai Tidak Tetap Di Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, Perda No. 5 Tahun 2003, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Perda No. 1 Tahun 2009, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permenkeu No. 45/PMK.05/2007, Perwa No. 21 Tahun 2008, Perwa No. 7 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Perjalanan Dinas, Biaya Perjalanan Dinas, Surat Tugas Dan Surat Perintah Perjalanan Dinas, Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2009.
10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 41 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Belanja Hibah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) setelah Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2009 Ditetapkan
ABSTRAK:
bahwa guna mendukung kelancaran terhadap pelaksanaan Persiapan awal
Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kata Magelang yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum
Daerah (KPUD) Kata Magelang diperlukan pendanaan yang harus
disediakan dalam APBD Pemerintah Kata Magelang Tahun Anggaran
2009; bahwa mengingat KPUD Kola Magelang se~ara kelembag_aan merupakan
lnstansi Vertikal/lnstansi Pemerintah Pusat d1 daerah yang Juga berwenang
menangani proses kegiatan Pemilihan Kepala Daerah. dan Wakil Kepala
Oaerah, maka untuk penyediaan pendanaannya d1alokas1kan d~lam
Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat pada APBD Pemenntah
Kota Magelang Tahun Anggaran 2009 ; bahwa dengan mpertimbangkan harus terpenuhinya pendanaan
kegiatan awal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Magelang, maka diperlukan penyediaan anggaran yang dilakukan melalui pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam yang dilakukan belanja hibah ; bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Perwal Magelang;
UU No 17 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 24 Tahun 2005; PP No 24 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; Perda Kota Magelang No 1 Tahun 2009; Perda KotaMagelang No 2 Tahun 2009; Perda Kota Magelang No 9 Tahun 2009; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 44 Tahun 2007; Permendagri No 32 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Perubahan Besarnya Anggaran yang mengalami pengurangan dan penambahan pergeseran yang dilakukan antar Obyek Belania Hibah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2009.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 36 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anngaran Pendapatan Dan Belanja Daerah untuk tahun Anggaran 2010, perlu disiapkan Standar Biaya Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Keppres No. 80 Tahun 2003, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permenkeu No. 01/PMK.2/2009, Permendagri No. 25 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2009.
21 halaman, 16 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 34 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Anggaran Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah untuk Belanja Kegiatan Teaching Factory dan Pengelolaan MbBS SD/Ml pada Dinas Pendidikan serta Kegiatan Kewirausahaan pada Kelurahan Kota Magelang Setelah Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2009 Ditetapkan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa T engah Nomor: 903 I 17045
tanggal 28 Agustus 2009, Pemerintah Kola Magelang diberi Alokasi
Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah dalam Perubahan APBD
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009 berupa Bantuan Sarana
Prasarana yang ditetapkan penggunaanya untuk menunjang kegiatan
Kewirausahaan Kelurahan dan Bantuan Pendidikan yang dipergunakan
untuk menunjang kegiatan Teaching Factory dan Pengelolaan
Managemen Berbasis Sekolah SD/Ml; bahwa mengingat Perubahan APBD Pemerintah Kota Magelang T ahun
Anggaran 2009 telah ditetapkan dan berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf (a) bahwa untuk pengeluaran belanja
kegiatan dimaksud harus dilaksanakan. Oleh karena itu agar dalam
pelaksanaanya dapat benalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang N_omor 25 Tahun 2004; Undan~-Undang No~or 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nom?r 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 T ahun 2004; Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Oaerah Kata Magelang Nomor 9 Tanun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Alokasi Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa T engah kepada Pemerintah
Kota Magelang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2009.
14 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 31 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa sebagai perwujudan bela sungkawa dan duka cita
Pemerintah Daerah terhadap penduduk, dipandang perlu untuk
memberikan keringanan dan bantuan duka cita kepada ahli waris
yang terkena musibah kematian berupa santunan kematian; bahwa untuk pemberian santunan kem.atian sebagaim.ana
dirnaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang;
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemeri.ntah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007; Perat:uran Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kata Magelang Nomor 2 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, bentuk santunan kematian, syarat-syarat penduduk yang berhak atas santunan kematian, tata cara pengajuan kematian, penyerahan santunan kematian, laporan pertanggungjawaban dana santunan kematian, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2009.
16 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 28 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemberian jasa pelayanan pengelola
Badan Layanan Umum Dacrah di Rumah Sakit Umum
Daerah Tidar Magelang diberikan remunerasi sesuai
dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan
profesionalisme yang diperlukan; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,
perlu adanya sistem remunerasi untuk Badau Layanan
Umurn Daerah; bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b maka perlu mcnctapkan Peraturan
Walikota tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota
Magelang;
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 1992; UU No 32 Tahun 2004; PP No 7 Tahun 1987; PP No 38 Tahun 2007; PP No 23 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No 5 Tahun 2008; Permendagri No 61 Tahun 2007; Permenkeu No 10/PMK.02/2006; Peraturan Bersama Menkes dan Mendagri no 138/MENKES/PB.II/2009 dan No 12 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang azas remunerasi, hak dan kewajiban, sumber pembiayaan, gaji, jasa pelayanan, proporsi distribusi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2009.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 11
Tahun 2005 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Atas
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Cukai, Walikota
mengelola dan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau serta membagi kepada SKPD-SKPD terkait setelah
mendapatkan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dari
Gubernur Jawa Tengah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal Pedoman
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, rencana kegiatan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2009.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2009
Rumah Sakit Umum Daerah Bendan - Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi
2009
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 12, BD.2009/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan Sebagai Badan Layanan Umum
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
dipandang perlu memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk
menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam pengelolaan
keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan
sebagai Badan Layanan Umum; bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan dan untuk
memenuhi persyaratan administrasi Rumah Sakit Umum Daerah
Bendan Kota Pekalongan sebagai Badan Layanan Umum, maka perlu
adanya pedoman tek:nis pengelolaan keuangan dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit
Umurn Daerah Kota Pekalongan sebagai Badan Layanan Umum;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004; Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Daerah Peraturan Nomor 5 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup, pejabat pengelola RSUD Bendan Kota Pekalongan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, perubahan RBA dan DPA - RSUD, akuntansi, pelaporan dan pertanggunjawaban, akuntansi kinerja, surplus dan defisit.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2009.
21 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Pada Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan koperasi
usaha mikro kecil dan menengah menjadi pelaku ekonomi yang
sehat, tangguh dan mandiri, perlu memberikan dukungan dan
langkah - langkah operasional pemberdayaan yang intensif
dan terpadu dengan memberikan modal bergulir yang akan
disalurkan kepada usaha kecil dan mikro anggota koperasi
secara terus menerus dan berkesinambungan; bahwa agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil
guna, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman
Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir pada Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang dengan
Peraturan Walikota;
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009;
Peraturan Waliota ini mengatur tentang tujuan dan sasaran, status dan sumber dana, persyaratan penyaluran dan penerima pinjaman, jasa bunga, jangka waktu pinjaman, mekanisme dan prosedur penyaluran dana, ketentuan penyaluran dan pengembalian pinjaman, monitoring dan evaluasi, pelaporan, sanksi administrasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2009.
6 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
