Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Bukan Pajak atas Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan
daerah dan pengendalian izin pekerja bagi tenaga
kerja asing, perlu retribusi penggunaan tenaga
kerja asing; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Instansi Pelaksana Pemungut Pajak
Daerah dapat diberi insentif apabila mencapai
kinerja tertentu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Bukan Pajak atas Pembayaran Retribusi
penggunaan Tenaga Kerja Asing;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Insentif Pemungutan Bukan Pajak atas Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2023.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 27, BD Tahun 2022 No.27
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak
ABSTRAK:
Bahwa untuk memotivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, perlu memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada wajib pajak, maka perlu ditetapkan Perwali tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak.
Dasar hukum peraturan walikota ini adalah: UU No. 10 Tahun 2021; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kota Tasikmalaya No. 5 Tahun 2010; Perda Kota Tasikmalaya No. 8 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Perda Kota Tasikmalaya No. 8 Tahun 2019; Perda Kota Tasikmalaya No. 4 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Kota Tasikmalaya No. 2 Tahun 2019; Perda Kota Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Kota Tasikmalaya No. 7 Tahun 2020; Perwali Kota Tasikmalaya No. 41 Tahun 2010; Perwali Kota Tasikmalaya No. 79 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perwali Kota Tasikmalaya No. 82 Tahun 2019; Perwali Kota Tasikmalaya No. 48 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, kategori dan kriteria penilaian, tata cara penilaian, tim penilai, penghargaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2022.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 27 Tahun 2017
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA - PENINJAUAN KEMBALI TARIF
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Tahun 2017/ No. 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Kendal Untuk Obyek Retribusi Masuk obyek Wisata dan tanda Masuk Kolam Renang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendapatan dari sektor
retribusi dan untuk meningkatkan kualitas layanan tempat
rekreasi dan olah raga di Kabupaten Kendal, maka sesuai Nota
Dinas Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Kendal Nomor : 974/1277/Disporapar tanggal 31
Januari 2017 perihal Perubahan Tarif Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olah raga di Kabupaten Kendal, ketentuan Pasal
50 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kendal
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kendal dan
ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu melakukan
peninjauan kembali dengan mengubah besaran tarif retribusi
tempat rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Kendal untuk
Obyek Retribusi Masuk Obyek Wisata dan Tanda Masuk Kolam
Renang sesuai dengan perubahan indeks harga dan
perkembangan perekonomian di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Tempat Rekreasi
dan Olahraga di Kabupaten Kendal untuk Obyek Retribusi
Masuk Obyek Wisata dan Tanda Masuk Kolam Renang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang peninjauan kembali besaran tarif retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 61 Tahun 2015 dicabut.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 27 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Biaya Jasa Pengujian Laboratorium Pada Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Subang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2012.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 27 Tahun 2001
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II ; bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor 17 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1978 tentang Tarif Pengobatan pada Instansi Kesehatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor 16 Tahun 1994 tentang Tarif Pengobatan / Perawatan dan Pemakaian Fasilitas / Perlengkapan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dan menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
UU No. 6 Tahun 1963; UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 3 Tahun 1992; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 34 Tahun 2000; PP No. 7 Tahun 1987; PP No. 20 Tahun 1997; Keppres No. 44 Tahun 1999; Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 48/Menkes/SKB/H/1988 dan No. 10 Tahun 1988; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997; Kepmendagri No. 175 Tahun 1997; Kepmendagri No. 119 Tahun 1998
Perda ini mengatur mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan, meliputi; Nama, Obyek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Struktur dan Besarnya Tarif; Penyetoran; Pegecualian
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2001.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomer 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ,Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010,Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021,Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020,Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022,
Pasal 1 Ketentuan Umum
Pasal 2 Tata Cara Pembayaran Retribusi
Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016
Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 27 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Barat No. 27 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
ABSTRAK:
Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati pada tanggal 22 Desember 2015 perlu dilaksanakan
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retibusi Jasa Usaha;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2015.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2015
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Tahun 2020/ No. 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan Pasal 6 Permendagri No 112 Tahun 2016
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun e009; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; Permendagri No 112 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Jenis Layanan Publik Tertentu dan Tata Cara Pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2020.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
