Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dana Bergulir Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
ABSTRAK:
Dengan berlakunya Peraturan Menteri Koperasi, dan
Usaha
Kecil
dan Menengah
Nomor
08/PER/M.KUKM/VII/2017 perlu menghapus
kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dana Bergulir pada
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro
Kecil dan Menengah dan berdasarkan surat Gubemur Kalimantan Timur
Nomor:
061 / 5804 /B.Org, menyatakan bahwa tidak
direkomendasikan untuk dibentuk Unit Pelaksana Teknis
Daerah Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah dan Perdagangan.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Permen KUKM No.1/PERMEN-KP/2017; Permendagri No.12 Tahun 2017; Perda No.2 Tahun 2016
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2018.
Peraturan kepala daerah ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2012.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2012 tentang Unit Pelaksana
Teknis Dana Bergulir Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kota
Bontang Tahun 2012 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat (2) dan (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dengan
Peraturan Bupati setiap tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, ketentuan mengenai evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa dapat didelegasikan Bupati kepada Camat.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Banjar Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 Tahun 2018.
Peraturan ini memuat tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, meliputi Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Sinktonisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kewenangan Desa dan RKPDesa; Prinsip Penyusunan APBDesa; Kebijakan Penyusunan APBDesa; Kebijakan Penyusunan APBDesa Perubahan; Teknik Penyusunan APBDesa; Mekanisme Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2018.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 63 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018
ABSTRAK:
Sehubungan dengan adanya ketidaksesuaian dan perkembangan keadaan yang meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan berkenan dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 perlu dilakukan penyesuaian.
Dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan dengan adanya penyesuaian pagu anggaran program dan kegiatan Perangkat Daerah maka Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tidak lagi sesuai dengan keadaan sehingga perlu dilakukan perubahan.
- UU No. 25 Tahun 2004
- UU No. 33 Tahun 2004
- UU No. 30 Tahun 2008
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015
- PP No. 8 Tahun 2008
- PP No. 2 Tahun 2018
- Perpres No. 2 Tahun 2015
- Permendagri No. 86 Tahun 2017
- Perda No. 1 Tahun 2015
- Perda No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Perda No.7 Tahun 2017
- Perda No. 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini mengubah ketentuan dalam Pasal 1 dan ketentuan dalam Pasal 2 yaitu perubahan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 memuat evaluasi hasil Triwulan II tahun 2018, kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, sasaran dan prioritas pembangunan Daerah dan rencana kerja dan pendanaan Daerah yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2018.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017
5 halaman batang tubuh (2 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 54 Tahun 2018
petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2018/No. 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Pohuwato ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; Permendagri No.112 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah dengan Permendagri No.65 Tahun 2017; Permendikbu No.29 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015
Dalam peraturan ini diatur tentang tata cara pemilihan kepala desa antar waktu termasuk didalamnya mengatur tentang pemilihan kepala desa, pembentukan dan tugas panitia pemilihan kepala desa, musyawarah desa, pengesahan dan pelantikan, pengawasan dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2018.
Terdiri dari 51 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Ibu Hamil Konsumsi Pakis Miding (Rabu Kopi)
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan dan peningkatan konsumsi pangan dalam upaya peningkatan gizi untuk ibu hamil di Kabupaten Sintang serta pentingnya ibu hamil dalam mengkonsumsi pakis miding
UU No. 27 Tahun 1959, UU No.36 Tahun 2009, UU No. 18 Tahun 2012, UU No.23 Tahun 2014, PP No.17 Tahun 2015, Perpres No. 22 Tahun 2009, Perpres No. 83 Tahun 2017, Inpres No. 1 Tahun 2017, Permenkes No. 39 Tahun 2016, dan Perda No. 25 Tahun 2006
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pelaksanaan; dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2018.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 54 Tahun 2018
TUGAS PEMBANTUAN - SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2018/NO.54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Tugas Pembantuan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kepada Desa Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Tugas Pembantuan Dalarn Pengelolaan Sampah Rurnah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kepada Desa Dalarn Wilayah Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 18 Tahun 2008; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP no 81 Tahun 2012; Perpres No 97 Tahun 2017; Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018; Perda Kab banyumas No 6 Tahun 2012; Perda Kab Banyumas No 8 Tahun 2016; Perbup Banyumas No 45 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah RT dan sampah sejenis sampah RT yang dilakukan bersama antara Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa, pembentukan kelompok swadaya masyarakat, penetapan lokasi TPS 3 R, koordinasi dengan UPT pengelolaan sampah, pendaaan dari APBD Banyumas dan APBDes untuk pendampingan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2018.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
susunan organisasi, Ttrgas dan Fungsi serta Tata Kery'a
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara neluutit
Indonesia Tahun 1945;
2. undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe seratan di provinsi
sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a26T);
3. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa38l;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (L,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523fl; 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 55g7) sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5g, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7 . Peraturan Pemerintah Nomor l g Tahun 20 16 tentang
Perangkat Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5gg7);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 2017 tentang pedoman Nomenklatur perangkat
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang
Melaksanakan Fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor g
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat
Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor g)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daearah
Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 201g Tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabuparen Konawe Selatan
Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 201g Nomor 1).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV TUGAS DAN FUNGSI
BAB V TATA KERJA
BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
BAB VII PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2018.
24
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 15 Tahun 2016 Tentang Konsesi Dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Di Bidang Perkeretaapian Umum
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan; Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya; Bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 94 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sudah dianggap tidak relevan lagi, sehingga perlu dilakukan perubahan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER-20/M.PAN/11/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Tujuan dan Ruang Lingkup, 3. Pembinaan dan Pengawasan, 4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2018.
4 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
