Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 16.784 peraturan dalam 0,097 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Alokasi Dan Kriteria Pemanfaaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Kota Pekalongan Tahun 2010

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

2010perwal3375025-OCR.pdf

Dana Bantuan Langsung Masyarakat - Alokasi Dan Kriteria Pemanfaaan

2010

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 25, BD.2010/No.

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Alokasi Dan Kriteria Pemanfaaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Kota Pekalongan Tahun 2010

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan, perlu diupayakan keberlanjutan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dengan memberikan dana bantuan langsung kepada masyarakat melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM); bahwa untuk lebih memacu peran masing-masing Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam pengentasan kemiskinan maka perlu diatur besaran alokasi dan krieria pemafaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alokasi dan Kriteria Pemanfaatan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Kota Pekalongan Tahun 2010;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, prinsip-prinsip pengelolaan, penetapan alokasi dan kriteria pemanfaatan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2010.
6 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 23 Tahun 2010

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Pada Pemerintah Kota Sukabumi

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman

Download file:

PERWAL_No__23_Tahun_2010_...AH_KOTA_SUKABUMI.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pengelolaan, Penggunaan, Dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2010

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERATURAN WALIKOTA NO 23 TAHUN 2010.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pedoman Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Walikota Nomor 09 Tahun 2007

Download file:

BD Perwal No 22 Thn 2010.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannnya

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERWAL_No__20_Tahun_2010_..._PENYAMPAIANNNYA.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Walikota, Wakil Walikota, Unsur Pimpinan serta Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Banjar No. 15 Tahun 2012 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Walikota, Wakil Walikota, Unsur Pimpinan serta Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar

Diubah dengan

PERWALI Kota Banjar No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Walikota, Wakil Walikota, Unsur Pimpinan Serta Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar

Mencabut

Peraturan Walikota Banjar Nomor : 37-Huk/X/2006

Download file:

PERWAL NOMOR 17 TAHUN 201...PERJALANAN DINAS.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa Standar/Pedoman

Download file:

PERWAL NOMOR 15 TAHUN 201... (22 JULI 2010)4.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pengelolaan Uang Daerah

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

perwal no 14 tahun 2010.pdf

pengelolaan

2010

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, BD.2010/No.14

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Uang Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara I Daerah, maka dalam rangk.a optimalisasi pengelolaan uang daerah, diperlukan sistem pengelolaan yang ekonomis, efisien, efektif, tertib, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan uang daerah, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 C Tahun 2008 tentang Pengelolaan Uang Daerah perlu ditinjau kembali; c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan kembali Peraturan Walikota Semarang tentang Pengelolaan Uang Daerah.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006
Peranturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, bendahara umum daerah, uang daerah, rekening milik bendahara umum daerah, bunga/jasa giro/ bagi hasil serta biaya pelayanan, uang persediaan satuan kerja perangkat daerah, perencanaan kas pemerintahan daerah, penyimpanan uang daerah, pengelolaan kelebihan kas, pertanggungjawaban, akuntasi dan pelaporan keuangan daerah, pengawasan pengelolaan uang daerah, sanksi dan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2010.
9 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Penetapan Besaran Uang Persediaan (SPP-UP) SKPD Dan Batas Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Pada Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

BD Perwal Nomor 13 Tahun ...kada SPP-UP 2010.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pengaturan Persyaratan Pengajuan, Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan di Kota Magelang

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

perwalno12tahun2010.pdf

BELANJA BANTUAN SOSIAL - PENGATURAN

2010

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, BD.2010/No. 12

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengaturan Persyaratan Pengajuan, Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan di Kota Magelang

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pengelolaan dan penatausahaan belanja bantuan sosial yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan agar dapat dipertanggungjawabkan serta guna terciptanya tertib administrasi pencairan dana maka perlu pengaturan tentang persyaratan pengajuan/tata cara penyaluran bantuan sosial; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengaturan Persyaratan Pengajuan, Mekanlsme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan di Kota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dantujuan, ruang lingkup penyaluran bantuan sosial, persyaratan pengajuan dan mekanisme penyaluran bantuan sosial, pertanggungjawaban bantuan sosial.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2010.
7 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2010.