Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD Kabupaten Pati Tahun 2020 No.85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
ABSTRAK:
bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan
peraturan perundang-undangan dan untuk mendorong
perkembangan perekonomian pasar tradisional, maka
Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan perlu disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 15 tahun 2004; UU No 18 Tahun 2008; UU No 28 tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; PP No 12 tahun 2017; Perda Kab Pti No 23 Tahun 2007; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No 13 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab Pati No 14 Tahun 2018; Perbup Pati No 11 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Perbup Pati No. 11 Tahun 2012.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor
11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 41) diubah sebagai
berikut :
1. Ketentuan angka 3 dan angka 15 Pasal 1 diubah, dan
diantara angka 2 dan angka 3 disisipkan 1 (satu)
angka, yakni angka 2a,
2. Ketentuan Pasal 2 diubah,
3. Pasal 3 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah,
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga
6. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 19A.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Operasional Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah
ABSTRAK:
Bahwa untuk dapat memberikan pelayanan yang
bermutu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
yang tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan
Suriansyah sebagai rumah sakit rujukan, perlu
melakukan kerja sarna dengan pihak ketiga yang saling
menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, dipandang perlu menetapkan
Pedoman Pelaksanaan Kerja sarna Operasional (KSO);
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sarna
Operasional Pada Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Operasional Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Prinsip Pelaksanaan Kerja Sama Opersional; Ruang Lingkup; Bentuk Kerja Sama Operasioanal; Kerja Sama Operasional Pemanfaatan Aset; Penetapan Kerja Sama Operasional; Kerja Sama Operasional Pemanfaatan Aset; Alat Dan Penunjang Pelayanan Kesehatan; Tata Cara Proses Pengadaan KSO; Penyusunan Kontrak Kerja Sama Operasi; Monitoring Dan Evaluasi; Pelaporan; Ketentuan Peralihan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2021.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor T Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Äset Desa dan Pasal 41 Ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17
Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Äset Desa,
perlu menetapkan Tata Cara Pengelolaan Äset Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan. sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pengelolaan Äset Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun- 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang jenis aset desa, pengelolaan, lelangan tahunan tanah kas desa, tukar menukar, pembinaan dan penawasan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2014 dicabut.
39 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 85 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Alih Media Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melindungi, memelihara dan menjaga
Arsip sebagai bahan pertanggungjawaban dan alat bukti yang
sah, dapat dilakukan Alih Media Arsip yang dilaksanakan
dalam bentuk dan media apapun sesuai kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian
hukum pelaksanaan Alih Media Arsip di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, dipandang perlu
disusun pedoman pengelolaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Wonosobo tentang Pedoman Alih Media Arsip Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 4 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Alih Media Arsip yang meliputi kebijakan; metode; sarana dan prasarana; pelaksanaan; pelaksana; berita acara dan daftar arsip; autentikasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.
12 hlm
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa untuk membedakan pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) fungsi hunian di wilayah perkotaan dengan dipedesaan, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b dihapus serta perubahan pada Pasal 6.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2018.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 85 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa untuk membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, perlu membentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Lembaga Kemasyarakatan kelurahan; Rukun Tetangga dan Rukun Warga; Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; Karang taruna; Pos Pelayanan terpadu; Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan; Hak, Kewajiban dan Larangan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; Hubungan Kerja; Sumber Pendanaan; pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2022.
20 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 85 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ABSTRAK:
Bahwa petunjuk teknis Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan telah diatur dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 29 Tahun 2016.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No.6 Tahun 1983; UU No.17 Tahun 1997; UU No.19 Tahun 1997; UU No.14 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.2 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014; PP No.27 Tahun 1983; PP No. 31 Tahun 1986; PP No. 24 Tahun 1997; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 136 Tahun 2000; PP No.14 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No.55 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No.55 Tahun 2008; Perda Kab.Sambas No. 8 Tahun 2010; Perda Kab.Sambas No.4 Tahun 2016; Perbup Sambas No. 29 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Yang diubah adalah Pasal 21 ayat (1) angka 1.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 85 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
ABSTRAK:
Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban Pemerintah, dan diperlukan penyesuaian dalam evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Petunjuk pelaksanaan evaluasi telah ditetapkan dengan Perwal Bandung No.526 tahun 2017, namun terbit terbit Permen PANRB No.88 Tahun 2021, sehingga Perwal termaksud perlu diganti dan ditetapkan Perwal tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.8 Tahun 2006; Perpres No.29 Tahun 2014; Permen PANRB No.88 Tahun 2021; Perda Kota Bandung No.8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bandung No.3 Tahun 2021; Perwal No.69 Tahun 2019; Perwal No.9 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum yang berisi 6 pasal dan ketentuan penutup yang berisi 2 pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2022.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 85 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Limbah B3
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Lingkungan Hidup kepada masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, perlu mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan Lingkungan Hidup kepada masyarakat melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Limbah B3. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomo 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2020; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 103 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup, yang berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Rencana Strategis Bisnis;
3. Rencana Bisnis dan Anggaran; dan
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2021.
10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
