Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur-Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2021/28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Dan Bantuan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni
ABSTRAK:
Bahwa sebagai salah satu upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan serta menumbuhkan perilaku semangat gotong royong masyarakat, mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni perlu memberikan dukungan dan bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan pembangunan baru rumah layak huni di Kabupaten Kotawarin.gin Barat
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Menteri Peketjaan Umum clan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/ M/2018; Peraturan Dalam Negeri No. 77/2020; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019
Pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan RTLH dan PBR di Kabupaten Kotawaringin Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2021.
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 28 Tahun 2021
14 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan atas prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dan keberlanjutan pengelolaannya maka perlu adanya penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan;
b. bahwa untuk mewujudkan ketertiban dalam penyediaan dan penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, perlu mengatur Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 5 Tahun 1960, UU Nomor 8 Tahun 1981, UU Nomor 28 Tahun 2002, UU Nomor 38 Tahun 2004, UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 32 Tahun 2009, UU Nomor 1 Tahun 2011, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 20 Tahun 2011, UU Nomor 2 Tahun 2012, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 16 Tahun 2004, PP Nomor 36 Tahun 2005, PP Nomor 34 Tahun 2006, PP Nomor 15 Tahun 2010, PP Nomor 68 Tahun 2010, PP Nomor 27 Tahun 2014, PP Nomor 14 Tahun 2016, PP Nomor 12 Tahun 2017, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010, Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 dan Perda kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, prinsip, kewenangan dan ruang lingkup, perumahan dan permukiman, penyediaan PSU, Pembenukan Tim Verifikasi, Penyerahan PSU, Persyaratan Penyerahan PSU, Pengelolaan PSU, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 29 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Kolaka Tahun 2015-2019
ABSTRAK:
a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan
dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk
meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih
mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan
percepatan penyediaannya untuk mencapai universal
access pada akhir tahun 2019;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air
Minum dan Penyehatan Lingkungan (RADAMPL)Kabupaten Kolaka Tahun 2015-201
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana
telah diubah beberapa ksdi terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4490);
8. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 82 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3747);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2008 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2015-2019;
11.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum No 18/PRT/M/2007
tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum ;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
13.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum No l/PRT/M/2014
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekeijaan
Umum dan Penataan Ruang;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 tahun
2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keija
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 01 Tahun
2009 tentang Urutan Pemerintah yang menjadi
kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Kolaka ;
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL KABUPATEN KOLAKA,
BAB III PELAKSANAAN RAD AMPL KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015-2019,
BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015-2019,
BAB V KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2015.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan dalam Pengembangan, Pemeliharaan, Pemanfaatan Ruang, Infrastruktur dan Bangunan Situs Kota Lama Semarang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38, Pasal 40 ayat
(5) dan Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 02
Tahun 2020 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
Situs Kota Lama; bahwa Situs Kota Lama Semarang merupakan cagar budaya
yang menjadi warisan sejarah pertumbuhan Kota Semarang
yang memiliki nilai arsitektural, estetis, ilmu pengetahuan dan
budaya yang tinggi serta memiliki potensi ekonomi dan
pariwisata; bahwa Situs Kota Lama Semarang perlu ditata kembali agar
kelestariannya tetap terjaga dan mendukung peningkatan
kesejahteraan rakyat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pedoman Pelaksanaan
dalam Pengembangan, Pemeliharaan, Pemanfaatan Ruang,
Infrastruktur Dan Bangunan Situs Kota Lama Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2012;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Batas Kawasan Perlindungan dan Pemanfaataan Situs Kota Lama
Bab III Panambahan Ruang Terbuka
Bab IV Tata Kualitas Lingkungan
Bab V Panduan Rancang
Bab VI Pola Kerja Sama
Bab VII Ketentuan Lain-Lain
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
1168 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2021
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturPengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Persyaratan Tambahan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persyaratan Tambahan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola dan kualitas
hasil pekeIjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh enyedia
jasa konstruksi di lingkungan Pemerintah Daerah Kab paten
Tasikmalaya dipandang periu dilakukan pengaturan m ngenai
persyaratan tambahan dalam tahap dan proses layanan Jasa
Konsultansi Konstruksi dan/atau PekeIjaan Konstru k si oleh
Penyedia;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a , perlu menetapkan Peratura n Bupati
Tasikmalaya tentang Persyaratan Tambahan Pengada an Jasa
Konstruksi Meialui Penyedia;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Lembaga Pengadaan BarangjJasa Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 14 Tahun 2020Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun
2016 , Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 76 Tahun 2020
Terdiri dari 11 Pasal, 4 Bab yaitu Ketentuan Umum, Persyaratan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Pelaporan, Ketentuan Lain-Lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2021.
mengatur mengenai Persyaratan Tambahan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 29 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN SWAKELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN INSFRAKTRUKTUR LINGKUNGAN PERMUKIMAN WILAYAH KELURAHAN (PM-PIK) KOTA BATAM
ABSTRAK:
Melaksanakan urusan wajib Pemerintah Daerah di bidang Permukiman, Pemerintah Kota Batam perlu melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dengan mendekatkan pelaksanaannya kepada masyarakat di Kecamatan melalui pelimpahan sebagian kewenangan (delegasi) Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkuangan di Wilayah Kelurahan (PM-PIK)
UU Nomor 53 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 14 Tahun 2016; Perpres Nomor 54 Tahun 2010; Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2014
Pelaksanaan dan mekanisme kegiatan Swakelola PM-PIK yang meliputi Pelaksana, penganggaran, tata cara pengadaan, operasional pelaksanaan, penatausahaan, monitoring dan pelaporan, serta operasional pasca konstruksi
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR 29
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PELAKSANAAN, PENGAWASAN, DAN PENYERAHAN
KONTRIBUSI PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RANGKA PEMANFAATAN
KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN MAKSIMUM UNTUK BANGUNAN TINGGI
DAN PENAMBAHAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 29 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan U mum dan Penataan Ruang ;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039};
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593};
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pememrintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/ PRT/ M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan
Tahun 2013 Nomor 4);
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum SPM Bidang PU dan Penataan Ruang; Maksud, Tujuan dan Fungsi (SPM Bidang P. U dan Penataan Ruang diselenggarakan untuk mendukung penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai acuan pemerintahan daerah dalam perencaan program pencapaian target SPM); SPM bidang PU dan Penataan Ruang: Pengorganisasian; Pelaksanaan; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan (SKPD Penyelenggara SPM Bidang P.U dan Penataan Ruang secara periodik menyampaikan laporan pencapaian target kinerja SPM Bidang P.U dan Penataan Ruang kepada Bupati, serta memfasilitasi penyusunan laporan Bupati kepada Gubernur, Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi);
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2014.
10 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
