Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kabupaten Kuantan Singingi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kabupaten Kuantan Singingi;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 31Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) bab dan 9 (sembilan) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Konfirmasi Status wajib Pajak; Dokumen Terkait dengan Pemberian Layanan Publik Tertentu; Tata cara Pelaksanaan KSWP; Pembinaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2019.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, BD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 Nomor 21
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Ubah Bentuk Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Ubah Bentuk untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2021.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 47 Prp Tahun 1960; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PERPRES No. 5 Tahun 2015; PERPRES No. 55 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2021; PERDA No. 7 Tahun 2011; PERGUB No. 30 Tahun 2019.
Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Ubah Bentuk Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2021.
640 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 21 Tahun 2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2002/No.23 Seri B
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Parkir
ABSTRAK:
bahwa Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang dapat mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah guna lebih memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab; bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka penyelenggaraan Parkir diluar badan jalan dikenakan pajak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-undang 17 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Klaten Nomor 10 Tahun 1987;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak parkir. Hal-hal yang diatur antara lain nama, obyek dan subyek pajak, dasar pengenaan, tarif fan cara penghitungan pajak parkir, tata cara penagihan pajak, pengurangan, keringanan dan pembebeasna pajak, tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, serta ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana atas pelanggaran peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2002.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghapusan Sanksi Administrasi terhadap Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Masyarakat dalam rangka Memperingati Hari Jadi Kabupaten Klaten ke-219 dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten
Klaten ke-219 dan Hari Kemerdekaan Republik
Indonesia ke- 78, Pemerintah Kabupaten Klaten
memberikan penghapusan sanksi Adm.inistrasi terhadap
denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan kepada masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2011 ten tang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
tata cara penghapusan sanksi administrasi diatur
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf adan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penghapusan Sanksi
Administrasi Terhadap Denda Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Masyarakat
Dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Kabupaten
Klaten Ke-219 dan Hari Kemerdekaan Republik
Indonesia Ke- 78;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaren Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2012; Peraturan Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pelaksanaan dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2023.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Kab. Trenggalek Tahun 2022 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBEBASAN ATAS PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN BAGI PESERTA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah terkait
percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL) yang menyangkut Bea Perolehan Hak atas
tanah dan Bangunan (BPHTB) milik masyarakat peserta
kegiatan Pendaftaran Sistematis Lengkap di Kabupaten
Trenggalek, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek,
perlu memberikan pembebasan atas Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB);
b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan DIKTUM KETIGA
angka 2 (dua) Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor : 25/SKP/V/2017, Nomor : 590-
3167A Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang
Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Atas Pajak Bea Perolehan Hak
Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Peserta Program Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 tahun
2010; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 80 Tahun 2021; Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 5 Tahun 1995; Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor : 25/SKP/V/2017, Nomor : 590-3167A
Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur mengenai Pembebasan Atas Pajak Bea Perolehan Hak
Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Peserta Program Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap; meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; pemberian pembebasan BPHTB;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2022.
jumlah 7 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan Oktober Sampai Dengan Bulan Desember 2018
ABSTRAK:
bahwaberdasarkanketentuan Undang-UndangNomor 28
Tahun 2009 tentangPajak Daerah danRetribusi
DaerahdanPeraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 5 Tahun 2011 tentangPajak Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan, PajakKendaraanBermotordan Bea
BalikNamaKendaraanBermotormerupakanPajakProvinsidanha
silnyadibagikankepadaPemerintahProvinsidanPemerintahKab
upaten/Kota; Bahwauntuk bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam
konsiderans huruf a, diatur lebih lanjut dan ditetapkan
sebagai bagi hasil Pemerintah Provinsi dan bagi hasil masingmasing Pemerintah Kabupaten/Kota; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode
Bulan Oktobersampai dengan BulanDesember2018.
Undang-UndangNomor 25 Tahun 1956 Jo.UndangUndangNomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur Tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Priode Penerimaan Bulan Oktober Sampai Dengan Bulan Desember 2018, yang berisi: Ketentuan Umum; Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Dibagi; Pola Pembagian, Tata Cara Penyaluran, Dan Penatausahaannya; Pengguanaan: Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2019.
Undang-undang (UU) tentang Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925
ABSTRAK:
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 1964.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya dan untuk
pertama kalinya dilakukan terhadap pengenaan pajak perseroan mengenai
tahun-buku yang berakhir sesudah tanggal 30 Juni 1964.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 AYAT (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan yang sudah kedaluwarsa;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.91 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.6 Tahun 2012, Perbup No.18 Tahun 2013;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan Umum; Kedaluwarsa; Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 6 halaman dan 4 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD Kabupaten Rembang Tahun 2020 No. 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 201 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman
Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai
Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa
Tengah, bahwa kabupaten Rembang masuk wilayah A yaitu
potensi besar atau kecil dan resiko dampak pengambilan
tinggi;
b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, harga dasar
air tanah yang diatur Peraturan Bupati Rembang Nomor 18
Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan
Pajak Air Tanah di Kabupaten Rembang sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Rembang, perlu
dilakukan penyesuaian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Rembang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten
Rembang.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Kedua Atas Perbup. Rembang No. 18 Tahun 2011
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah Di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 11) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Ketentuan Lampiran VII diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
