Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 17.675 peraturan dalam 0,076 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 84 Tahun 2020

Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Lamandau

Standar/Pedoman

Abstrak

Standar Pelayanan Minimal

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, BD.2020/No.704

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Lamandau

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lamandau, perlu menerapkan Standar Pelayanan Minimal dalam pelaksanaan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar melalui penerapan Standar Pelayan Minimal; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, menyebutkan Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Lamandau.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomr 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.
a. tahapan penerapan standar pelayanan minimal; b. koordinasi penerapan standar pelayanan minimal; c. pendanaan; d. pelaporaan penerapan standar pelayanan minimal; dan e. pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2020.
20

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 84 Tahun 2021

Standar Biaya Umum di Desa Tahun Anggaran 2022

Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NO. 84 TH 2021.pdf

Abstrak

STANDAR BIAYA UMUM DI DESA TAHUN ANGGARAN 2022

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum di Desa Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Standar Biaya Umum di Desa Tahun 2022
UU No.12 Tahun 1999, UU No.06 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.114 Tahun 2014, Permendagri No.20 Tahun 2018, PermendesaPDTT No.7 Tahun 2021, Permenkeu No.17/PMK-07/2021, Permenkeu No.190/PMK-07/2021, PeraturanLKPP No.12 Tahun 2019, PERDA No.13 Tahun 2016, PERDA No.18 Tahun 2016, PERDA No.09 Tahun 2019
Peraturan Bupati Tentang Standar Biaya Umum Di Desa Tahun Anggaran 2022

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Halaman 9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 84 Tahun 2021

Tata Cara Penataan Desa

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Desa Standar/Pedoman

Download :
PERBUP Nomor 84 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - desa

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 972

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penataan Desa

ABSTRAK:

a. Bahwa penataan desa diperlukan sebagai upaya aktualisasi nilai yang terkandung dalam Otonomi Daerah sesuai dengan UUD Negara RI Th 1945; b. Bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan NKRI; c. Bahwa dalam rangka Penataan Desa di Kab Kaur, agar dapat dilakukan secara integral dan komprehensif perlu acuan dan pedoman dalam pelaksanaannya; dan d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, and huruf c, perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Penataan Desa.
1. UU No 9 Th 1967; 2. UU No 3 Th 2003; 3. UU No 17 Th 2003; 4. UU No 1 Th 2004; 5. UU No 6 Th 2014; 6. UU No 23 Th 2014; 7. UU No 30 Th 2014; 8. PP No 43 Th 2014; 9. PP No 12 Th 2019; 10. Permendagri No 80 Th 2015; 11. Permendagri No 45 Th 2016; 12. Permendagri No 1 Th 2017; 13. Permendagri No 20 Th 2018; 14. Permendagri No 77 Th 2020; dan 15. Perda Kab Kaur No 14 Th 2016.
KEWENANGAN, TUJUAN DAN JENIS PENATAAN DESA; PEMBENTUKAN DESA; PENGHAPUSAN DESA; PENGGABUNGAN DESA; PERUBAHAN STATUS DESA; PENGATURAN PEMERINTAHAN; PEMBIAYAAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2021.
22 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 84 Tahun 2022

Standar Pelayanan Minimal Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Punggaluku Kab.Konawe Selatan

Badan Layanan Umum Kesehatan Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NO.84 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

STANDAR

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 84

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Punggaluku Kab.Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 43 ayat (21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, standar pelayanan minimal Unit Pelaksana Teknis Dinas yang akan menerapkan BLUD diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Standar Pelayanan Minimal Penerapan Badan la.yanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Punggaluku Kabupaten Konawe Selatan.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaal, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Irembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembararr Negara RepubLik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2075 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Talun 2Ol2 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2O (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Peratural Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 15. Peraturan Pemerintah Nomor O2 Tahun 2O18 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2l tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2O 18 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 63); 18. Peratural Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2OA4 tentang Akuntabilitas Pelayanan Pubiik; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12 13); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 22. Peraturart Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahwn 2Ol9 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 679); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2OO7 tentar,g Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2O2l tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor I Tallun 2022 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O22 Nomor 1); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 4).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR (NILAI) BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BAB IV PELAKSANAAN BAB V PENERAPAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
54 hal

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2017

Statuta Universitas Terbuka

Struktur Organisasi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka

Mencabut :

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Terbuka

Download :
Permenristekdikti Nomor 84 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2022

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

APBD Standar/Pedoman

Download :
Permendagri_No_84_Tahun_2022.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 84 Tahun 2018

Standar Operasional Prosedur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin

Standar/Pedoman

Download :
PERWALI NOMOR 84 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

Standar/Pedoman

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 84, BD.2018/NO.84

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin

ABSTRAK:

Dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin, perlu dilakukan penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin, sehingga perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 20'14; PP Nomor 18•Tahun 2016; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; PermenPAN RB Nomor 35 tahun 2012; Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Standar Operasional Prosedur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukirnan Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin, dan bertujuan agar tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin dapat diselenggarakan secara terukur, akuntabel, efektif, dan efisien. Standar Operasional Prosedur pada peraturan ini dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Banjarmasin, yang dapat diberlakukan setelah mendapat pengesahan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
8 hlm; Lampiran 4 hlm.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2015

Pedoman Pengembangan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesehatan

Kesehatan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Standar/Pedoman

Download :
Permenkes Nomor 84 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 84 Tahun 2020

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar

Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman

Download :
2020pw3228084.pdf

Abstrak

Standar/Pedoman-Sistem Pengendalian Intern

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 84, BD 2020/84

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan pencegahan korupsi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;dan bahwa untuk mewujudkan kondisi yang bebas dari benturan kepentingan, perlu disusun suatu Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar; Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016, Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 35 Tahun 2017.
Ketentuan Umum, Benturan Kepentingan, Penanganan Situasi Benturan Kepentingan, Sanksi Terhadap Benturan Kepentingan, Pencegahan Terjadinya Benturan Kepentingan, Monitoring Dan Evaluasi Benturan Kepentingan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2020.
20 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 84 Tahun 2020

Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Batang

Standar/Pedoman

Download :
Peraturan_Bupati_84_2020 (1).pdf

Abstrak

standar belanja - analisis

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, BD.2020/No. 84

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Batang

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Pp No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisasi Standar Belanja Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabuoaten Batang Tahun 2021;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 39 Tahun 2007; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 12 Tahun 2019; Perpres No 16 tahun 2018; Perda Kab Batang No 9 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang analisis standar belanja yang terdiri dari kegiatan, perumusan penghitungan total belanja kegiatan dan batasan alokasi rincian objek belanja.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
5 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.