penerapan - disiplin - dan - menegakan - hukum - protokol - kesehatan - sebagai - upaya - penvegahan - dan - pengendalian - corona - virus - disease - 2019 - covid - 19
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD 2020/No.51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan Intruksi Persiden No. 6 Tahun 2020 maka perlu menetapkan Perbup tentang Penerapan Disiplin dan Pencegahan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid Virus Dusease 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2018; Pergub Jabar No. 46 Tahun 46 Tahun 2020; Perda Kab. Cianjur No. 1 Tahun 2019 sebagaiamna telah diubah dengan Perda Kab. Cianjur No. 3 Tahun 2020; Perbup Cianjur No. 25 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pelaksanaan , Sanksi, Monitoring Dan Evaluasi, sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat, Pendanaan , Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2020.
17 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112
ABSTRAK:
a. bahwa Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112
di Kabupaten Wonosobo, diperlukan guna mendukung
pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi
penting yang menyangkut keamanan negara,
keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana
alam, mara bahaya, dan/atau wabah penyakit
sehingga penanganan keadaan darurat dapat
dilaksanakan secara terpadu, efektif, dan efisien;
b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan
Tunggal Panggilan Darurat 112.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor:
01/PER/M.KOMINFO/01/2010 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 46 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur pusat layanan pengaduan
masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat
meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan
tanpa dikenakan biaya telepon
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2020.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 51 Tahun 2020
SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020 NOMOR 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka perencanaan, pembinaan, pengembangan dan evaluasi sumber daya manusia Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara, perlu dilakukan penilaian kinerja yang didasarkan kepada hasil kerja dan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
b. bahwa untuk menjamin objektifitas penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan penilaian kinerja secara terukur, terarah, akuntabel dan transparan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Buton Utara tentang Pedoman Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara d i Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
dengan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201i tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja I n s t a n s i Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6 8 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83); Sebagaimana Telah Diubah Dengan 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III PRINSIP DAN METODE
BAB IV PENILAIAN KINERJA
BAB V PERENCANAAN PENILAIAN KINERJA
BAB VI PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA
BAB VII LAPORAN PENILAIAN KINERJA
BAB VIIII TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN KINERJA
BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2020.
-
-
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Kesehatan Anak
ABSTRAK:
Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga perlu dilakukan pelayanan Kesehatan anak secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Anak;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
1. Ketentuan Umum
2. Penyelenggaraan Kesehatan Anak
3. Survailans Kesehatan Anak
4. Pemberdayaan Masyarakat
5. Sumber Daya Kesehatan
6. Pencatatan dan Pelaporan
7. Pendanaan
8. Pembinaan dan Pengawasan
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
29
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 51, Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 51
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 65 Tahun 2017 tentang Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam r an g k a optimalisasi p e la k s a n a a n t u g a s pokok
d a n fungsi Tenaga Ahli d a n Kelompok Pa k a r Tim /Ahli
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menyesuaikan
Honorarium;
b. bahwa P e r a t u r a n G u b e m u r Sulawesi Tenggara Nomor 65
T ah u n 2017 t en t a n g Tenaga Ahli d a n Kelompok Pakar / Tim
Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara belum mengakomodir p e nyesuaian honorarium,
sehingga perlu diubah;
c. bahwa b e r d a s a r k a n pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam h u r u f a d a n h u r u f b, mak a perlu d i tetapkan
P e r a t u r a n G u b e m u r Sulawesi Tenggara t e n t a n g Pe r u b ah a n
a t a s P e r a t u r a n G u b e m u r Sulawesi Tenggara Nomor 65
T ah u n 2017 t en t a n g Tenaga Ahli d a n Kelompok Pakar / Tim
Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara.
1. Pasal 18 a y a t (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia T ah u n 1945;
2. Undang - Undang Nomor 13 T ah u n 1964 t e n t a n g Penetapan
P e r a t u r a n Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2
T ah u n 1964 t e n t a n g Pembentukan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tengah d a n Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara
dengan mengubah Undang - Undang Nomor 47 Prp. T ahun
1960 t e n t a n g P e mbentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Utara - Tengah d a n Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan -
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 1964
Nomor 94, Tam b ah a n Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2687);
3. Undang - Undang Nomor 23 T ah u n 2014 t en t a n g
Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
T ah u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali d i u b ah , t e r a k h ir dengan Undang - Undang
Nomor 9 T ah u n 2015 t e n t a n g P e r u b a h a n Kedua a t a s
Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 t en t a n g
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
T ahun 2015 Nomor 58, T am b ah a n Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
4. P e r a t u r a n Pemerintah Nomor 18 T ah u n 2017 t en t a n g Hak
Keuangan d a n Administratif Pimpinan d a n Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia T ah u n 2017 Nomor 106, Tam b ah a n Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
5. P e r a t u r a n Pemerintah Nomor 12 T a h u n 2019 t entang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia T ah u n 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. P e r a t u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T ah u n 2006
t en t a n g Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah d i u b a h b e ber apa kali, t e r a k h ir dengan
P e r a t u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 21 T ah u n 2011
t e n t a n g P e r u b ah a n Kedua a t a s P e r a t u r a n Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 T ah u n 2006 t en t a n g Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T ahun
2011 Nomor 310);
7. P e r a t u r a n Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
62 T ahun 2017 t e n t a n g Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah s e r t a p e l a k s a n a a n d an
Pertanggungjawaban Da n a Operasional;
8. P e r a t u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 62 T a h u n 2017
t e n t a n g Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
p e la k s a n a a n d a n Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia T ah u n 2017 Nomor 1067);
9. P e r a t u r a n Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8
T ah u n 2008 t e n t a n g Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara T ahun
2008 Nomor 8);
10. P e r a t u r a n Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8
T ah u n 2017 t e n t a n g Hak Keuangan d a n Administratif
Pimpinan d a n Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara T ah u n 2017 Nomor 8).
Beberapa k e t e n t u a n dalam P e r a t u r a n G u b e m u r Sulawesi
Tenggara Nomor 65 T ah u n 2017 t e n t a n g Tenaga Ahli d an
Kelompok Pa k a r / Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara T ah u n 2017 Nomor 65) d i u b ah pada pasal 19
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi
Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kebumen;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
yang meliputi
Maksud Dan Tujuan,
Asas,
Klasifikasi Keamanan Dan Hak Akses,
Pengamanan Arsip Dinamis dan
Sumber Daya Manusia.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2020.
81 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tidak sesuai dengan bentuk produk hukum daerah yang berlaku saat ini, sehingga perlu diubah
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 59 Tahun 2019
Ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 dihapus dan angka 19 diubah; Ketentuan dalam Pasal 4 huruf c dihapus; Ketentuan dalam Pasal 8 dihapus; Ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah; Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) diubah;Ketentuan Pasal 48 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) diubah; Ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) diubah; Ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) diubah; Ketentuan dalam Pasal 67 ayat (1), dan ayat (2) diubah; Ketentuan dalam Pasal 68 ayat (1), dan ayat (2) diubah; Ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) diubah; Ketentuan dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a diubah; Ketentuan dalam Pasal 75 ayat (2) diubah; Ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4)
diubah; Ketentuan dalam Pasal 79 ayat (1) diubah; Ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
Merubah Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018
13 halaman peraturan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 51, BD Kota Bukittinggi Tahun 2020 No. 51
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Bukittinggi
ABSTRAK:
Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah merupakan salah satu pilar penganggaran berbasis kinerja yang memegang peranan sangat penting bagi peningkatan kualitas perencanaan penganggaran di daerah. Bahwa standar harga satuan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi setiap tahunnya. Berdasarkan pasal 51 ayat (5) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
UU No. 9 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019 , Perpres No. 33 Tahun 2020,Permendagri No. 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
Sistematika Perwako ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah
3. Standar Biaya Honorarium
4. Satuan Biaya Perjalanan Dinas
5. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor dan Didalam Kantor
6. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas
7. Satuan Biaya Pemeliharaan
8. Standar Harga Satuan Selainnya
9. Perubahan Standar Harga Satuan
10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2020.
48 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 51 Tahun 2020
PERBUP Kab. Tana Tidung No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021
PERBUP Kab. Tana Tidung No. 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2020/NO. 51, TBD.2020, LL SETDA KAB. MALUKU TENGGARA : 4 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2020.
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Ohoi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2020.
Lampiran 3 Hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
