Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 No.83
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Desa Pancasila di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan bangsa
dari Ancaman, Hambatan, Tantangan, Gangguan terhadap
ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan
ketertiban masyarakat, perlu dilakukan pembinaan
ideologi Pancasila terhadap seluruh warga masyarakat di
wilayah Kabupaten Cilacap; bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, serta guna meningkatkan
pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh
warga masyarakat, diperlukan peningkatan partisipasi
aktif warga masyarakat dalam kesatuan desa/kelurahan
melalui Pembentukan Desa Pancasila; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan
Desa Pancasila di Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prinsip pancasila, nilai pancasila, makna pancasila, kriteria desa pancasila, tujuan, sasaran dan jalur pembinaan, pengorganisasian, pembinaan, pengendalian, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2017.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 83 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bypati Wonogiri Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta menindak lanjut rekomendasi BPK RI dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 23 Tahun 2005, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 39 Tahun 2007, PP Nomor 41 Tahun 2007, Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 55 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri yaitu tentang Bendahara Penerimaan SKPD, Wewenang Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pembantu SKPD, sistem online pembayaran pajak atau retribusi, tugas dan wewenang bendahara penerimaan pembantu, dokumen SPP UP, uang persediaan, dokumen SPP-GU, pengajuan pengesahan laporan pertanggungjawaban, tambahan uang persediaan, dokumen SPP TU, pengajuan pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang, Lampiran permintaan pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya dan Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2018.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 83 Tahun 2019
Badan Layanan Umum - Pengadaan Barang/Jasa - Standar/Pedoman
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 84
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEGIRI LAMONGAN
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa agar pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa
pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri
Lamongan dapat dilakukan secara efisien, efektif,
transparan, terbuka dan akuntabel, perlu pedoman
dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum Daerah terutama dalam pengelolaan
pengadaan barang dan jasa pada Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. Soegiri Lamongan selaku Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;
b. bahwa Peraturan Bupati Lamongan Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa di Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Soegiri Lamongan sebagai Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) sudah tidak sesuai
dengan dinamika perkembangan peraturan
perundang-undangan mengenai Pengadaan
Barang/ Jasa sehingga perlu disesuaikan.
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolahan Keuangan Badan Layanan
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolahan Keuangan Badan Layanan Umum; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/ PMK.02/
2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 7 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pelaksanaan teknis dan a.dministrasi Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di RSUD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
36 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 83 Tahun 2020
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 83
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menyesuaikan perhitungan Alokasi Dana Desa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tah un 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga
Nomor 105 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018, Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2019.
Peraturan ini mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020
16 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 83, BD 2015/83 seri E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 83 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 17, Pasal
29, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 58, Pasal 84, Pasal 90, Pasal 94,
dan Pasal 96 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, penetapan kuasa pengguna barang, perencanaan kebutuhan barang milik daerah, penggunaan, tata cara kerjasama penyediaan infrastruktur, tata cara pengamanan/penyimpanan dokumen kepemilikan, penilaian, tata cara penghapusan, tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan, tata cara pelaksanaan dan pengendalian atas barang milik daerah, barang milik daerah berupa rumah negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
93 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 83 Tahun 2019
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Klaten Nomor 42 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 45 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 42 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Klaten
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dan untuk kelancaran pelaksanaan
program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Klaten,
perlu adanya pedoman bagi Perangkat Daerah dalam
melakukan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan,
pembinaan dan pengendalian atas program dan
kegiatan yang direncanakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Bupati Klaten
Nomor 42 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Kegiatan di Kabupaten Klaten sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten
Nomor 42 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Kegiatan di Kabupaten Klaten perlu dicabut dan diganti
dengan Peraturan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Kegiatan di Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 7/PRT/M Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2018; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2018; Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Organisasi Pengendali Program dan Kegiatan
Bab V Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
Bab VI Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan
Bab VII Jadwal dan Perencanaan Kegiatan
Bab VIII Pelaksanaan Kegiatan
Bab IX Penyelesaian Kontrak
Bab X Penghapusan Barang Milik Daerah
Bab XI Serah Terima Pengadaan Barang/Jasa
Bab XII Pelaporan
Bab XIII Pengendalian
Bab XIV Rakoorlak
Bab XV Monitoring dan Evaluasi
Bab XVI Pelaksanaan Kegiatan di Luar APBD
Bab XVII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019.
52 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 83 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu merumuskan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, pedoman penyusunan apbdesa, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2022.
26 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 83 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD Kabupaten Pati Tahun 2021 No. 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penataan ketatalaksanaan untuk
mewujudkan organisasi Pemerintah Kabupaten Pati yang
tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, perlu adanya
peta proses bisnis;
b. bahwa dalam penyusunan peta proses bisnis di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pati guna mewujudkan pencapaian
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi, perlu
adanya pedoman penyusunan peta proses bisnis di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; PermenPANRB No 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan PermenPANRB No 8 tahun 2019; PermenPANRB No 19 Tahun 2018; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Pati No 7 Tahun 2019; Peda Kab Pati No 1 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai
acuan bagi :
a. Pemerintah Daerah dalam menyusun Peta Proses Bisnis
Pemerintah Kabupaten Pati dalam rangka mewujudkan
pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis
Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
b. Perangkat Daerah guna mewujudkan tujuan dan sasaran
strategis sebagaimana ditetapkan dalam Rencana
Strategis Perangkat Daerah;
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu agar
Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah mempunyai
dokumen Peta Proses Bisnis guna mewujudkan pencapaian
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi.
Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Pati
berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah.
Tahapan penyusunan Peta Proses Bisnis, melalui 4
(empat) tahapan, yaitu :
a. Tahap persiapan dan perencanaan;
b. Tahap pengembangan;
c. Tahap penerapan/implementasi; dan
d. Tahap pemantauan dan evaluasi.
Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Pati dan Peta Proses
Bisnis Perangkat Daerah/Unit Kerja ditetapkan paling lambat 3
(tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2020.
21 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
