PENGADAAN BARANG DAN JASA-BADAN USAHA MILIK DAERAH
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan barang dan jasa Badan Usaha Milik Daerah
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Apa’ Mening Kabupaten Malinau
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN
BAB IV TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA
BAB V ORGANISASI DAN KEWAJIBAN DIREKSI
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 54 Tahun 2019
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Cianjur No. 43 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Cianjur No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2019.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2019
APBDOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Mencabut :
PERMENDAGRI No. 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 54, BN 2019/NO 902; PERATURAN.GO.ID : 18 HLM
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Manajemen dan Perencanaan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan padataan dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah, dalam rangka mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan, perlu untuk menggunakan sistem informasi perencanaan pembangunan Kabupaten Pemalang yang terpadu dan terintegrasi dengan penganggaran sebagai dasar rujukan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pemalang.
UU No.13 Tahun 1950, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2006, PP No.39 Tahun 2006, PP No. 40 Tahun 2006, PP No. 8 Tahun 2008, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Permendagri No. 98 Tahun 2018, Perda Kabupaten pemalang No. 24 tahun 2008, Peerda Kabupaten Pemalang No. 12 tahun 2016 dan Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah Perencanaan Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut yaitu Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Pengelolaan SIMDA Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2019.
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 54 Tahun 2019
APBD TA 2018-PELAKSAAN-PERTANGGUNGJAWABAN-PENJABARAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kab Kukar Tahun 2019 Nomor 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018
ABSTRAK:
Menindaklanjuti Perda Kab. Kukar No.6 Tahun 2019 Pasal 11 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; Perda Kab. Kukar No.6 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyumas;
b. bahwa dengan adanya evaluasi tugas dan fungsi pada Inspektorat Kabupaten Banyumas
maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2019.
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 54 Tahun 2019
PEMBAGIAN - JASA PELAYANAN - PADA BADAN LAYANAN UMUM - DAERAH RUMAH SAKIT UMUm DAERAH RUPIT
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2019/NO.54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian jasa pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umu Daerah Rupit
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dalam rangka penyesuaian dengan Badan Layan Umum Daerah dan dalam rangka penyesuaian dengan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS)Kesehatan ,Jaminan Intergrasi,Jampersal dan Umum perlu ditetapkan pembagaian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
UU No 1 Tahun 2004;UU No 36 Tahun 2009;UU No 44 Tahun 2009;UU No 16 Tahun 2013;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah bebebrapa kali dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 23 Tahun 2005;PP No 58 Tahun 2005;PP No 74 Tahun 2012;PP No 25 Tahun 2000; Permenkeu No 10/PMK.02/2006;Permendagri No 61 Tahun 2007;Permenkes No 12 Tahun 2013;Perda No 3 Tahun 2016 Perbup No 67 Tahun 2016 sebagimana telah diubah dengan perbup No 83 Tahun 2018;Perbup No 23 Tahun 2015
Tujuan Hak dan Kewajiban , Hak dan Kewajiban , Distribusi Jasa Pelayanan ,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2019.
10 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan
ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab Kebumen No. 2 Tahun 2007;
Dalam peraturan ini daitur mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2019.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi pada Jenjang Pendidikan Dasar
ABSTRAK:
Bahwa untuk menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral antikorupsi di Kabupaten Tanah Bumbu, diperlukan implementasi pendidikan antikorupsi dari ruang kelas, sekolah, rumah dan lingkungan; bahwa untuk mewujudkan implementasi pendidikan anti korupsi di ruang kelas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan melalui insersi pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), dan Bimbingan Konseling; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi Pada Jenjang Pendidikan Dasar.
Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi Pada Jenjang Pendidikan Dasar, yang memuat: Ketentuan Umum; Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi; Pelaksana Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi; Kerjasama; Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Barat Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PESERTA PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
