Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2022

Menemukan 20.984 peraturan dalam 0,092 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 53 Tahun 2022

Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pemakaman Jenazah Terlantar

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pemakaman Jenazah Terlantar

Download :
peraturan-bupati-2022-53.pdf

Abstrak

PEDOMAN PELAKSANAAN LAYANAN PEMAKAMAN JENAZAH TERLANTAR

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2022/NO.53

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pemakaman Jenazah Terlantar

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menjamin ketersediaan pemakaman bagi jenazah terlantar, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pemakaman Jenazah Terlantar perlu dilakukan penyempurnaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pemakaman Jenazah Terlantar;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2018;
Materi Pokok: mengubah ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2018 terkait Ketentuan Umum dan Layanan Pemakaman Jenazah Terlantar.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
Jumlah Halaman: 5 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 54 Tahun 2022

Penggunaan Sertifikat Elektronik

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download :
Perbup Mahulu 54-2022 ttg Penggunaan Sertifikat Elektronik.pdf

Abstrak

sertifikat - elektronik

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2022/No.54, BD No.54

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik

ABSTRAK:

Diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal untuk melindungi informasi dari risiko kebocoran data, modifikasi data, dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Untuk memberikan jaminan kerahasiaan, integritas data, autentikasi data, dan anti penyangkalan diperlukan teknologi pengamanan skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan sertifikat elektronik. Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permenkominfo No. 8 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini berisi Ketentuan Umum; Tata Kelola Penggunaan Serfitikat Elektronik; Pembiayaan; serta Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
11 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 54 Tahun 2022

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Palembang

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

PERWALI Kota Palembang No. 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Keja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang

Download :
Perwali Kota Palembang No 54 Tahun 2022.pdf

Abstrak

kedudukan - STRUKTUR ORGANISASI - tugas dan fungsi - tata kerja - dinas

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, BD.2022/NO.54

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Palembang

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakaan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Surat Menteri Dalam Negeri No 800/8775/OTDA tanggal 30 Desember 2021 Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan;
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No 28 Tahun 1959; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No 33 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur definisi Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota dibidang Kepemudaan dan Olahraga. Diatur mengenai ketentuan umum, kedudukan dan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, tata kerja, pembiayaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Mencabut Peraturan Walikota No 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang,.
11 hlm, Lampiran : 1 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2022

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Jabatan Di Pemerintah Kota Yogyakarta

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 67 Tahun 2023 tentang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas

Mengubah sebagian :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 70 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 145 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta

Download :
Perwal Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2022.pdf

Abstrak

tanda nomor kendaraan

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, BD.2022/NO.54

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Jabatan Di Pemerintah Kota Yogyakarta

ABSTRAK:

Bahwa dengan adanya perubahan susunan tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan, maka perlu penyesuaian pengaturan mengenai rincian tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta beserta perubahannya.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 145 Tahun 2020.
Materi pokok : Mengubah rincian tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2022.
Mengubah rincian tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta.
Jumlah halaman : 4 HLM, Lampiran : 4 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 54 Tahun 2022

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial

Struktur Organisasi

Download :
Perwal 54 2022 SOTK DINSOS_Ex.pdf

Abstrak

KEDUDUKAN - SUSUNAN - ORGANISASI - TUGAS - FUNGSI - TATA - KERJA - dinsos

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, BD 2022/54

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial

ABSTRAK:

Bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial telah ditetapkan dengan Perwal No.20 Tahun 2021, namun dilakukan penyederhanaan birokrasi dan terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan sehingga perlu diganti, maka perlu ditetapkan Perwal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Permensos No.14 Tahun 2016; Permen PANRB No.17 Tahun 2021; Permen PANRB No.25 Tahun 2021; Perda No.8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.3 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, UPTD, bagan struktur organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
22 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 54 Tahun 2022

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

APBD

Download :
PERBUP_Nomor_54_Tahun_2022_Perubahan_Atas_Peratura.pdf

Abstrak

APBD

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 54

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 140/14445/112.2/2022 tanggal 1 Nopember 2022, pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Kabupaten Magetan mendapat Alokasi Pagu Anggaran Definitif Bantuan Keuangan Khusus sebesar Rp.622.275.000,00 dengan peruntukan pemberian honorarium bagi aparatur pemerintahan desa, sehingga harus segera disesuaikan; b. bahwa setelah ditetapkannya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah mengalami permasalahan yaitu kekurangan anggaran belanja insentif retribusi pada Dinas Perhubungan, kekurangan belanja gaji dan tunjangan pada Satpol-PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan Magetan, kekurangan belanja Tambahan Penghasilan pada Kecamatan Maospati dan Kecamatan Panekan, kekurangan anggaran untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas Sumberagung dan Puskesmas Plaosan, kekurangan anggaran untuk bahan bakar minyak dan pelumas pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, alokasi anggaran untuk bimbingan teknis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan alokasi anggaran perjalanan dinas dalam daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang harus segera disesuaikan dengan melakukan pergeseran antar sub rincian obyek belanja ataupun pengalihan dari kode rekening belanja lain; c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 9 Tahun 2021; Permendagri Nomor 27 Tahun 2021; Perda Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2014; Perda Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021; Perda Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2022; Perda Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2022; Perbup Magetan Nomor 68 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup Magetan Nomor 30 tahun 2022; Perbup Magetan Nomor 36 Tahun 2022; Perbup Magetan Nomor 42 Tahun 2022.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp.2.153.714.081.975,00 bertambah sebesar Rp.622.275.000,00 sehingga menjadi Rp.2.154.336.356.975,00, dengan rincian sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2022.
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 54 Tahun 2022

Perubahan atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

APBD

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Kayong Utara No. 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Abstrak

apbd

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2022/NO.54, LL Kab. Kayong Utara : 8 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2022, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2022;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2022 ; Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 47 Tahun 2022
Ketentuan Pasal 1 diubah; Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah; Ketentuan Pasal 4 diubah;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
Merubah Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 47 Tahun 2022
7 halaman peraturan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 54 Tahun 2022

Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Lingkup Inspektorat Kabupaten Grobogan

Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman Pengawasan/Audit Internal

Download :
Perbup Grbg 54_2022.pdf

Abstrak

PELAKSANAAN EVALUASI INTERN LINGKUP INSPEKTORAT - pedoman

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2022/NO.54

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Lingkup Inspektorat Kabupaten Grobogan

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien dilakukan pengawasan oleh aparatur pengawasan intern pemerintah; bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan akses penuh terhadap informasi organisasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pengawasan intern dan seluruh sumber daya tanpa pembatasan ruang lingkup, sehingga perlu diikuti dengan upaya pengawasan melalui evaluasi intern; bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan evaluasi intern di lingkup Inspektorat Kab Grobogan perlu memberikan pedoman yang dituangkan dalam Perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Lingkup Inspektorat Kab grobogan;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2008; PP No 12 Tahun 2017; Perka BPKP No 16 Tahun 2015; PerBKN No 12 Tahun 2018; Perbup Grobogan No 47 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelaksanaan evaluasi intern, pengendalian evaluasi intern, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2022.
23 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 54 Tahun 2022

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

APBD

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 54

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

Menimbang: bahwa dalam rangka penyesuaian alokasi Dana Alokasi Khusus berdasarkan Rencana Kegiatan, penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pelaksanaan Dana Bantuan Keuangan Provinsi, penyesuaian pemotongan penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahap Pertama dalam rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atas Dukungan terhadap Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) , penyesuaian Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, penyesuaian struktur organisasi dalam pengelolaan keuangan dari UPTD menjadi BLUD pada RSUD Campurdarat, penyesuaian atas pemanfaatan SILPA BLUD, penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok, serta pelaksanaan program dan kegiatan dalam keadaan darurat dan/ a tau mendesak yang belum cukup tersedia dan/ a tau belum dianggarkan dalam APBD, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Bupati.
Mengingat: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 5 Seri E); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 3 Seri A); 3. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 62 ).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Pasal 3 diubah, Ketentuan Pasal 4 diubah, Ketentuan Pasal 16 diubah, Ketentuan Pasal 17 diubah, Ketentuan Pasal 22 diubah, Ketentuan Pasal 25 diubah, Ketentuan Pasal 26 diubah, Ketentuan Pasal 27 diubah, Ketentuan Pasal 28 diubah, Ketentuan Pasal 30 diubah, Ketentuan Pasal 31 diubah, Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A, Ketentuan Pasal 33 diubah, Ketentuan Pasal 34 diubah, Ketentuan Pasal 35 diubah, Ketentuan Pasal 36 diubah, Ketentuan Pasal 38 diubah, Ketentuan Pasal 39 diubah, Ketentuan Pasal 43 diubah, Ketentuan Pasal 44 diubah, Ketentuan Pasal 45 diubah, Ketentuan Pasal 46 diubah, Ketentuan Pasal 47 diubah, Ketentuan Pasal 48 diubah, Ketentuan Pasal 49 diubah, Ketentuan Pasal 51 diubah, Ketentuan Pasal 52 diubah, Ketentuan Pasal 53 diubah, Ketentuan Pasal 54 diubah, Ketentuan Pasal 56 diubah, Ketentuan Pasal 57 diubah, Ketentuan Pasal 58 diubah, Ketentuan Pasal 60 diubah, Ketentuan Pasal 61 diubah, Ketentuan Pasal 62 diubah, Ketentuan Pasal 63 diubah, Ketentuan Pasal 64 diubah, Ketentuan Pasal 65 diubah, Ketentuan Pasal 66 diubah, Ketentuan Pasal 67 diubah, Ketentuan Pasal 68 diubah, Ketentuan Pasal 69 diubah, Ketentuan Pasal 71 diubah, Ketentuan Pasal 72 diubah, Ketentuan Pasal 73 diubah, Ketentuan Pasal 75 diubah, Ketentuan Pasal 77 diubah, Ketentuan Pasal 78 diubah, Ketentuan Pasal 79 diubah, Ketentuan Pasal 80 diubah, Ketentuan Pasal 81 diubah, Ketentuan Pasal 82 diubah, Ketentuan Pasal 83 diubah, Ketentuan Pasal 84 diubah, Ketentuan Pasal 85 diubah, Ketentuan Pasal 86 diubah, Ketentuan Pasal 87 diubah, Ketentuan Pasal 88 diubah, Ketentuan Pasal 89 diubah, Ketentuan Pasal 9 1 diubah, Ketentuan Pasal 93 diubah, Ketentuan Pasal 95 diubah, Ketentuan Pasal 96 diubah, Ketentuan Pasal 97 diubah, Ketentuan Pasal 98 diubah, Ketentuan Pasal 100 diubah, Ketentuan Pasal 101 diubah, Ketentuan Pasal 102 diubah, Ketentuan Pasal 103 diubah, Ketentuan Pasal 104 diubah, Diantara Pasal 108 dan Pasal 109 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 108A, Ketentuan Pasal 109 diubah, Ketentuan Pasal 111 diubah, Ketentuan Pasal 112 diubah, Lampiran I sampai dengan Lampiran VI diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2022.
45 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 54 Tahun 2022

Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA 2022

APBD

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2022

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2022.