Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD Tahun 2015/No.81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas satuan biaya perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu mengubah Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2016; bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2016;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri 52 Tahun 2015; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran I.B. l. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2015.
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2015 diubah.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 81 Tahun 2019
tata - cara - pemusnahan - dan - penghapusan - barang - milik - daerah
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 81, BD 2020/85
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemusnahan Dan Penghapusan
Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (4) dan Pasal 159 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kota Bandung No. 12 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kewenangan dan Tanggung Jawab, Pemusnahan, Penghapusan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
46 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 81 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor: 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 22 /PERMEN/ M/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16
Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016;
Peraturan bupati (perbup) tentang standar pelayanan minimal bidang perumahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2017.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 81 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD Tahun 2017/No.81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memngkatkan efektifitas dan efisiensi proses pemihhan penyedia barang/jasa maka pengajuan fasilitasi pemihhan penyedia barang/jasa yang awalnya secara manual diubah menggunakan Sistem Informasi Manajemen agar pelaksanaannya dapat berjalan secara tenntegrasi dan terpadu, sehingga Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemermtah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dal am Negen Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 56 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 72 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 73 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Ketentuan Pasal 1 angka 5, 9, 13 dan 17; perubahan Ketentuan pada Lampiran I ;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2017.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosed ur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang diubah.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 81 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 969
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Membaca Al-Qur'an Bagi Siswa
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kaur terutama pada misi yang ke-12 yaitu Memperkuat Institusi Keluarga, Masyarakat, Sekolah, dan Lembaga-Lembaga Keagamaan sebagai Leading Sektor Pembinaan Karakter dan Pengembangan SDM di Kab Kaur yang agamis, toleran dan berkeadaban, maka perlu meningkatkan kualitas pemahaman agama oleh masyarakat terutama generasi muda;
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 19 ayat (2) Perda Kab Kaur No 5 Th 2019 tentang Kewajiban Membaca Al-Quran bagi Siswa, Penyelenggaraan Pandai Membaca Al-Quran yang dilaksanakan oleh TPQ, mushola dan lain sebagainya mulai dari SD, dan SLTP sederajat, diatur lebih lanjut dengan Perbup, tata cara dan bentuk teguran serta surat perjanjian diatur lebih lanjut dengan Pebup dan ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Perbup; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hururf b, maka perlu menetapkan Perbup Kaur tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab Kaur No 5 Th 2019 tentang Kewajiban Membaca Al-Quran bagi Siswa.
1. UU No 9 Th 1967;
2. UU No 3 Th 2003;
3. UU No 20 Th 2003;
4. UU No 23 Th 2014;
5. PP No 19 Th 2005;
6. PP No 55 Th 2007;
7. PP No 47 Th 2008;
8. PP No 17 Th 2010; dan
9. Perda Kab Kaur No 5 Th 2019.
SASARAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN; KURIKULUM; TENAGA PENDIDIK/GURU NGAJI; SARANA DAN PRASARANA; PEMBIAYAAN; EVALUASI, PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 81 Tahun 2021
jaminan kesehatan - pedoman - kepala desa - sekretaris - perangkat desa
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2022/NO.81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa, Sekretaris dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2l ayat (U Peraturan Bupati Brebes Nomor O24 Tahun 2C16 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian '& Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nornor L6 Talmn 2O2O tentang Peruba.han Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor O24 Tahun 2016 tentang Tata Ca.ra Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, selain Pengtrasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menerirna Jarninan Kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan mernperhatikan rnasa keq'a dan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa; bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 5 Tahun 2A2O tentang Pedoman Pemberian Jaminatl Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini, setringga perltr dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan seba.gaimana dimaksud dalam huruf a-, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Jarninan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nornor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nornor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 119 Tahun 2019; Peraturan Bupati Brebes Nomor 24 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kepesertaan, sumber dana dan iuran, masa jaminan kesehatan, mekanisme pembayaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2021.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 5 Tahun 2020 dicabut.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 81 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Non Fisik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menentukan standar dalam
penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang
diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan
sebuah kegiatan;
bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan
ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa analisis
standar belanja ditetapkan dengan Perkada;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Non
Fisik di Lingkungan Pemerintah Daerah di Kabupaten
Tanah Laut Tahun Anggaran 2023
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017; Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2
Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Analisis Standar Belanja Non Fisik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 dengan sistematika; Ketentua Umum; Komponen ASB Non Fisik; Tema ASB Non Fisik; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2022.
41 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
