Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis
yang efektif dan efisien serta untuk mencegah
terjadinya penyalahguaan arsip oleh pihak yang tidak
berhak, perlu adanya klasifikasi atau pembatasan
terhadap akses arsip dinamis di lingkungan
pemerintah Kabupaten Banjarnegara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam h uruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan
Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banjarnegara;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Asas dan Pengorganisasian
Bab III Pengamanan Arsip Dinamis
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2019.
118 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Kearsipan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa dalam ranga meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta tertib administrasi, perlu dilaksanakan pengelolaan kearsipan agar dapat dicapai daya guna dan hasil guna. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip, perlu mengatur Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai kebijakan kearsipan, organisasi kearsipan, penyelenggaraan tata kearsipan, dan kode klasifikasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp 125 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
ABSTRAK:
Bahwa pada setiap Perangkat Daerah Unit Kerja di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, terdapat arsip vital yang perlu diselamatkan untuk menjamin kelangsungan hidup organisasi;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 49 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 3 (Tiga) bab dan 10 (Sepuluh) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Pengelolaan Arsip Vital; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
Lamp V
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 50
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, dan Pasal 2 Peraturan Kepala Arsip Nasional
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman
Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/
Arsip Vital Negara, dalam rangka pelaksanaan pengamanan
dan penyelamatan arsip vital di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Katingan agar dikelola dengan baik dan benar,
maka perlu menetapkan pedoman pengelolaan arsip vital
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Repulik Indonesia Nomor
06 Tahun 2005; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
49 Tahun 2015
Ruang lingkup pengelolaan arsip vital adalah :
a. identifikasi;
b. penataan;
c. perlindungan dan pengamanan
d. penyelamatan dan pemulihan; dan
e. akses dan layanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Kabupaten Pati Tahun 2019 No.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusutan Arsip Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah :1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2011
tentang Pedoman Penilaian Kriteria dan Jenis Arsip yang
Memiliki Nilai Guna Sekunder;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyerahan Arsip Statis bagi Organisasi
Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perseorangan;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2015
tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusutan Arsip Di Lingkungan Arsip
Nasional Republik Indonesia;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 75);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Nomor 118).
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pedoman penyusutan arsip di lingkungan Pemkab Pati. Pemindahan Arsip Inaktif dilakukan sebagai berikut :
a. pemindahan Arsip Inaktif yang memiliki retensi kurang dari
10 (sepuluh) tahun dilakukan dari Unit Pengolah ke Unit
Kearsipan; dan
b. pemindahan Arsip Inaktif yang memiliki retensi 10 (sepuluh)
tahun dilakukan dari Perangkat Daerah ke LKD.
Pelaksanan Pemindahan Arsip Inaktif dilakukan dengan :
a. pemeriksaan Arsip.
b. pemindahan Arsip.
c. penataan Arsip.
d. berita acara pemindahan Arsip.
Penyerahan Arsip Statis oleh Pencipta Arsip kepada LKD
dilakukan terhadap arsip yang :
a. memiliki nilai guna kesejarahan;
b. telah habis retensinya; dan/atau
c. berketerangan dipermanenkan sesuai JRA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2019.
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
bahwa menyadari akan pentingnya nilai guna suatu arsip bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau serta mengingat semakin meningkatnya volume arsip yang tercipta oleh suatu unit kerja sesuai dengan dinamika pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kehidupan masyarakat disegala bidang, maka dipandang perlu untuk melaksanakan penyusutan arsip yang berpedoman pada Jadwal Retensi Arsip;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.43 Tahun 2009, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.28 Tahun 2012, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perkep ANRI No.22 Tahun 2017, Perda sanggau No.5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, JRA Fasilitatif Kepegawaian, Tata Cara Penggunaan JRA Fasilitatif Kepegawaian, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2019.
Peraturan ini memiliki 8 halaman dan 8 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai bukti pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu disusun Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah; Dan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu dibuat Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah; Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 125 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Tata cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2019.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusutan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelamatan arsip yang bernilai guna di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dilakukan
dengan cara penyusutan arsip untuk pendayagunaan arsip
sebagai sumber informasi, perlu mengatur pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan Penyusutan Arsip di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kebumen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
37 Tahun 2016
Dalam peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusutan Arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2019.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
bahwa menyadari akan pentingnya nilai guna suatu arsip bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau serta mengingat semakin meningkatnya volume arsip yang tercipta oleh suatu unit keija sesuai dengan dinamika pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kehidupan masyarakat disegala bidang, maka dipandang perlu untuk melaksanakan penyusutan arsip yang berpedoman pada Jadwal retensi Arsip;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.43 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.28 Tahun 2012, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perkep ANRI No.6 Tahun 2013, Perda sanggau No.5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, JRA Fasilitatif Keuangan, Tata Cara Penggunaan JRA Fasilitatif Kepegawaian, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2019.
Peraturan ini memiliki 9 halaman dan 27 halaman lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
