Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Microcell
ABSTRAK:
a. bahwa seiring dengan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi yang disertai dengan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas komunikasi telah mendorong penyelenggaraan telekomunikasi microcell; b. bahwa penyelenggaraan telekomunikasi microcell yang merupakan salah satu infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi, pembangunannya perlu diatur sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan, kepentingan umum, keselamatan dan kesehatan masyarakat serta estetika
UU Nomor 2 Tahun 1993; UU Nomor 5 Tahun 1999; UU Nomor 18 Tahun 1999; UU Nomor 36 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 52 Tahun 2000; PP Nomor 53 Tahun 2000; PPNomor 27 Tahun 2012; PP Nomor 27 Tahun 2014; Perpres Nomor 38 Tahun 2015; PM Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 4 tahun 2015; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Informasi dan Komunikasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; PM Informasi dan Komunikasi Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 201; Perda Nomor 15 Tahun 2011; Perda Nomor 17 Tahun 2011; Perda Nomor 6 Tahun 2012; Perda Nomor 13 Tahun 2014
1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan Dan Ruang Lingkup; 3 Penyelenggaraan Infrastruktur Microcell; 4. Penyelenggaraan Pipa Bersama Untuk Kabel Serat optik; 5. Penempatan Center; 6. Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi Khusus; 6. Pengawasan;7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2016.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 48 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2009/No.44 Seri E Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejc
Nomor 23 Tahun 2009 tentang Menara Telekomunikasi sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan
kebutuhan, sehingga perlu untuk diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun
2009 tentang Menara Telekomunikasi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 10 Tahun 1995; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 12 ayat (2) mengenai lokasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2009.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun 2009 diubah.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Sistem Informasi Desa Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur
Pedoman Sistem Informasi Desa untuk mewujudkan data
yang terintegrasi serta mendukung program Bantul Smart
City dan Smart Village;
b. bahwa data dan informasi yang akurat berperan penting
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka penyelenggaraan pembangunan guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Kelola sistem Informasi Desa Kabupaten
Bantul;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Sistem Informasi Desa; Perangkat Sistem Informasi Desa; Muatan; Pengembangan; Pengelolaan; Pembinaan; Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa; Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Pembiayaan; Lain-lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2019.
Jumlah Halaman: 13 HLM;
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 48 Tahun 2023
URGEN - TEPAT - INTEGRATIF - JELAS - ANGGARAN TERPADU - SELEKSI - ALOKASI - SISTEM INFORMASI
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2017/NO.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Alokasi dan Seleksi Anggaran Terpadu Jelas, Integratif, Tepat, dan Urgen.
ABSTRAK:
Untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan di daerah sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Mahakam Ulu Tahun 2016-2021, perlu membangun suatu Sistem Informasi Alokasi dan Seleksi Anggaran Terpadu, Jelas Intergratif, Tepat, dan Urgen Kab. Mahakam Ulu.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (2); UU No.25 Tahun 2004; UU No.2 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.8 Tahun 2008; PERMENDAGRI No.86Tahun 2017; PERMENDAGRI No.8 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.18 Tahun 2016; PERDA No.11 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum (Sistem Informasi Alokasi Dan Seleksi Anggaran Terpadu, Jelas, Integratif, Tepat, Dan Urgen yang selanjutnya disebut SIASAT JITU adalah aplikasi Sistem Informasi Manajemen tentang pengalokasian anggaran dan penentuan skala prioritas Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu); Maksud dan Tujuan (SIASAT JITU dimaksud untuk merumuskan dan merekomendasikan kebijakan dan strategis untuk skala prioritas program dan kegiatan); Data dan Informasi (data SIASAT JITU bersumber dari OPD dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan yang diolah dan disajikan dalam bentuk informasi penentuan skala prioritas Program dan Kegiatan OPD); Pengelola SIASAT JITU (Bupati melalui BP4D membentuk Tim Pengelola SIASAT JITU Kab. Mahakam Ulu. Dalam Tim dapat melibatkan unsur terkait sesuai kebutuhan); Pengumpulan dan Pengisian, Evaluasi Data; Pembinaan dan Pengawasan (Bupati melalui BP4D melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pengisian dan evaluasi data SIASAT JITU. Pembinaan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.); Pendanaan (Biaya pengelolaan SIASAT JITU bersumber dari : a. APBN b. APBD Prov. c. APBD d. Lain-lain pendapat yang sah dan tidak mengikat.); Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 49 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD Kab. Batang Hari Tahun 2022 No.49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembangunan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Batang Hari
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penataan, Pembangunan, dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Pembangunan, Pengendalian, dan Pengawasan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Batang Hari;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Batang Hari.
UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.11 Tahun 2020; UU No.1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021; Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari No.10 Tahun 2017.
Pembangunan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Batang Hari
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2022.
13
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
