Keputusan Presiden (Keppres) tentang Peniadaan Direktorat Jenderal Perkebunan Rakyat Dan Direktorat Jenderal Perkebunan Negara Serta Pembentukan Direktorat Jenderal Perkebunan Di Dalam Lingkungan Departemen Pertanian
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 1969.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2011
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 3 Tahun 1987 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Ternak Yang Dijual Di Pasar Ternak Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan
ABSTRAK:
bahwa hewan yang jenisnya beraneka ragam sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia, dan karenanya pemanfaatan dan pelestariannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat; bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu diselenggarakan kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal; bahwa dengan perkembangan keadaan tuntutan otonomi daerah dan globalisasi, peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan perlu dibuat sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Jepara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981; Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996; Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan
Bab III Peternakan
Bab IV Pengendalian Penyakit, Obat Dan Peralatan Kesehatan Hewan
Bab V Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan
Bab VI Pelayanan Kesehatan Hewan
Bab VII Pemberdayaan Peternak, Perusahaan Peternakan Dan Usahadi Bidang Kesehatan Hewan
Bab VIII Pengembangan Sumber Daya Manusia
Bab IX Penelitian Dan Pengembangan
Bab X Penyidikan
Bab XI Sanksi Administrasi
Bab XII Ketentuan Pidana
Bab XIII Ketentuan Peralihan
Bab XIV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2011.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 3 Tahun 1987 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Ternak Yang Dijual Di Pasar Ternak Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara dicabut.
34 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan, Penyaluran dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Kebutuhan Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Ciamis Tahun 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Brigade Alat Mesin Pertanian
ABSTRAK:
Bahwa Alat mesin pertanian (alsintan) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian melalui penanganan budidaya, panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian. Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas penggunaan bantuan Alat Mesin Pertanian serta inovasi teknologi mekanisasi pertanian sebagai upaya pencapaian swasembada pertanian berkelanjutan, maka perlu strategi pengelolaan alat mesin pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan/atau Mesin Pertanian menyatakan agar alat dan/atau mesin pertanian dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam mendukung peningkatan produksi pangan maka perlu diatur penggunaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Brigade Alat Mesin Pertanian dan Tata Cara Pengelolaan Alat Mesin Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Buru.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/ OT.140/1/2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/ PL.130/5/2008; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/ HK.140/4/2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016; Nota Kesepahaman enteri Pertanian dengan Panglima TNI Nomor 10/MoU/RC.120/M/12/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016; dan Peraturan Bupati Buru Nomor 130 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Brigade Alat Dan Mesin Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Buru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2019.
Lampiran 1 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 15 Tahun 2012
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam, diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, Bupati perlu mengatur mengenai Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.46/10/2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kab. Mukomuko Tahun 2020 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghargaan Peran Aktif Masyarakat Dalam upaya Penertiban Hewan Ternak
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan Pasal 14a ayat (3) Perda Kab. Mukomuko No. 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kab. Mukomuko No. 26 Tahun 2011 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam Wilayah Kab. Mukomuko, perlu menetapkan Penghargaan Peran Aktif Masyarakat dalam upaya Penertiban Hewan Ternak
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 23 Tahun 2014
3. Perda Kab. Mukomuko No. 26 Tahun 2011
4. Perda Kab. Mukomuko No. 10 Tahun 2016
5. Perda Kab. Mukomuko No. 20 Tahun 2019
6. Perbup Mukomuko No. 26 Tahun 2019
Perda ini mengatur mengenai Peran Aktif Masyarakat dalam Penertiban Hewan Ternak
Masyarakat dapat berperan aktif dalam melaporkan hewan ternak yang berkeliaran dan mengganggu fasilitas umum atau pribadi kepada Petugas dan/atau Tim Penertiban dengan menyertakan bukti pendukung, berupa foto identitas pelapor dan foto hewan ternak.
Bagi masyarakat yang melaporkan hewan ternak berkeliaran dan mengganggu fasilitas umum atau pribadi, dapat diberikan penghargaan.
Penghargaan tersebut diberikan kepada masyarakat yang secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan membantu penertiban hewan ternak yang berkeliaran dan mengganggu fasilitas umum atau pribadi, atau pelapor. Dengan penghargaan berupa piagam dan/atau bagi hasil upah tangkap.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020.
6
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2011
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT,210/4/2003; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140.2/2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.140/.2/2007; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009;
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI;
BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI;
BAB IV PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI;
BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN;
BAB VI KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
35 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
