Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD Kabupaten Brebes Tahun 2019 No. 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/77/2019 Tanggal 24 Mei 2019 perihalPersetujuan Jadwal RetensiArsip Fasilitatif Fungsi Keuangan dan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara serta Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, maka perlu menetapkan Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PeraturanPemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016; Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas fungsi dan uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; JRA dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Dengan berlakunya PeraturanBupati ini,maka Keputusan Bupati Brebes Nomor 045/00339 Tahun 1994 tentangJadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Brebes dicabut dan dinyataka ntidak berlaku.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemindahan Arsip, Pemusnahan Arsip, Dan Penyerahan Arsip Statis Di Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu disusun pedoman pelaksanaan pemindahan arsip, pemusnahan arsip dan penyerahan arsip statis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemindahan Arsip, Pemusnahan Arsip, Dan Penyerahan Arsip Statis Di Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 09 Tahun 2000; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 83 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pemindahan Arsip, Pemusnahan Arsip, dan Penyerahan Arsip Statis serta Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2019.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman
Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hulu
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh, dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 54 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (Empat) bab dan 13 (Tiga belas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Pemeliharaan; Penataan Arsip Inaktif; Penyimpanan Arsip Inaktif; Alih Media Arsip; Perlindungan Arsip Inaktif; Pengunaan Arsip Inaktif; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 43 Tahun 2019
SISTEM - KLASIFIKASI - KEAMANAN - DAN - AKSES - ARSIP - DINAMIS
2019
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 43, BD 2019/43
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis
ABSTRAK:
Bahwa sebagai implementasi ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Per ANRI No. 17 Tahun 2011; Perda Kab. Kuningan No. 5 Tahun 2016; Perbup Kuningan No. 57 Tahun 2016; Perbup Kab. Kuningan No. 63 Tahun 2017.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis yang meliputi ketentuan umum, klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2019.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968.
14 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 42 Tahun 2019
Arsip - Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGHARGAAN DAN PENYERAHAN ARSIP STATIS
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44
ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penghargaan Penyerahan Arsip Statis.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan; 5. Peraturan Arsip Nasional Nomor 36 Tahun 2015
tentang lmbalan Penyerahan Arsip Statis; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
Pemberian Penghargaan berupa uang kepada Masyarakat dalam rangka penyerahan
arsip statis yang dimiliki atau dikuasai kepada Dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Program Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
a. bahwa pada setiap Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Desa dan Badan U saha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, terdapat arsip vital yang perlu diselamatkan untuk menjamin kelangsungan hidup organisasi;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengamanan dan penyelamatan arsip vital sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengatur pedoman program arsip vital;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Program Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 49 Tahun 2015, Peratur an Gubemur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2010.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman yang menjadi dasar dalam memberikan petunjuk atau arah pengelolaan, penyelamatan, perlindungan dan pengamanan arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang, secara terprogram.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
32 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan
kemudahan akses arsip bagi publik serta pelindungan
terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi dan
pengaturan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Paser untuk mencegah
terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang
tidak berhak.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.43 Tahun 2009; PP No.61 Tahun 2010; PP No.28 Tahun 2012; Perka ANRI No.17 Tahun 2011.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan Dan
Akses Arsip Dinamis, Maksud Dan Tujuan Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis, Tata Cara Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan
Dan Akses Arsip Dinamis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2019.
14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4), Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 21 ayat (4), serta guna pedoman teknis penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Pekalongan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang hak, kewajiban dan kewenangan, standar nasional perpustakaan, pembentukan, penyelenggaraan, dan pengelolaan serta pengembangan perpustakaan dan pemberian penghargaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 42 Tahun 2019
SISTEM - KLASIFIKASI - KEAMANAN - DAN - AKSES - ARSIP - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - DAERAH - KABUPATEN - PANGANDARAN
2019
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 42, BD.2019/42
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.
UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 28 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perka ANRI No. 17 Tahun 2011; Perka ANRI No. 06 Tahun 2015; Perka ANRI No. 9 Tahun 2012; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 6 Tahun 2018; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 58 Tahun 2018.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran yang meliputi ketentuan umum, klasifikasi keamanan arsip dinamis, pengamanan arsip dinamis dan klasifikasi dan pengaturan akses arsip dinamis, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2019.
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 6 Tahun 2018; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 58 Tahun 2018.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang AKSES DAN LAYANAN ARSIP STATIS
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyediakan akses dan
layanan arsip statis oleh lembaga kearsipan bagi
kepentingan pengguna dengan memperhatikan
prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan
arsip, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal
36 ayat (6) Peraturan Daerab Kabupaten Lamongan
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Akses dan Layanan Arsip Statis.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik; 5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
Menetapkan Prosedur Akses dan Layanan Arsip Statis
sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019.
37 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
