Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 37 Tahun 2017
percepatan - pelayanan - kepemilikan - akta - kelahiran - di - kabupaten - bandung
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD 2017/37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa dalam ragka menindaklanjuti Permendagri No. 9 Tahun 2016 terhadap pemberian kemudahan-kemudahan proses dan akses pelayanan akta maka perlu meentapkan Perbup tentang Percepatan Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kab. Bandung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beebrapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah ebebrapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 102 Tahun 2012; Perpes RI No. 25 Tahun 2008; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 9 Tahun 2016; Perda Kab. Bandun No. 12 Tahun 2013; Perda Kab. Bandung No. 5 Tahun 2010; Perbup Bandung No. 60 Tahun 2016; Perbup Bandung No. 84 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Permohonan Dan Persayarakat Pencatatan Kelahiran, Penerbitan Dan Penyerahan Kutipan Akta Kelahiran, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2017.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 37 Tahun 2022
grand - design - pembangunan - kependudukan - tahun - 2022 - 2045
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2022 No. 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2022 - 2045
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 52 Tahun 2009 menyatakan Pemda menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing Dan untuk melaksanakan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kab. Bandung Barat sesuai dengan Perpres No. 153 Tahun 2014 Dan guna memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum terhadap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk daerah provinsi maka perlu menetapkan Perbup tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2022-2045.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 87 Tahun 2014; Perpres 153 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Grand Design Pembangunan Kependudukan, Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2022.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 37 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerbitan nomor Induk Kependudukan Dan Kutipan Akta Kelahiran Bayi Yang Baru Lahir Di Fasilitas Kesehatan Secara online Di Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi perlu kiranya meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2006, UU No.23 Tahun 2014, PP No.82 Tahun 2012, PP No.96 Tahun 2012, Perpres No.25 Tahun 2008, Perpres No.111 Tahun 2013, PermenpanRB No.15 Tahun 2014, permenkes No.28 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman penerbitan nomor induk kependudukan dan kutipan akta kelahiran bayi yang baru lahir di fasilitas kesehatan secara online dalam 4 pasal;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2015.
Peraturan Bupati ini memiliki 3 halaman dan 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 37 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa dokumen kependudukan merupakan bentuk
perlindungan negara terhadap status hak sipil penduduk
dan memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi
dan pelayanan publik lainnya; bahwa untuk lebih mendekatkan pelayanan administrasi
kependudukan perlu mengoptimalkan peran
desa/kelurahan dalam memberikan pelayanan publik;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, serta untuk memberikan
kepastian hukum dalam pelayanan administrasi
kependudukan di desa/kelurahan perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Inovasi Pelayanan Administrasi
Kependudukan Di Desa/Kelurahan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Dokumen Kependudukan, Pelaksanaan Pesta Dansa Disdukcapil, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 38 Tahun 2017
PERBUP Kab. Bandung Barat No. 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kependudukan dan PerkawinanPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 104 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2007 Tentang Dispensasi Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Serta Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Lanjut Usia
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2009/NO.28 SERI E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Administrasi Kependudukan Bagi Lanjut Usia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2009.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 104 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Masa Berlakunya Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2007 tentang Dispensasi Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia serta Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Lanjut Usia
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Akta Sipil (SIAKAS) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka inovasi dan mempermudah Pelayanan Publik untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif, perlu dibuat pelayanan SIstem Informasi Administrasi Kependudukan dan Akta Sipil (SIAKAS) secara online; bahwa untuk melaksanakan pertimbangan tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
Dasar hukum : UU No.23 Tahun 2002; UU No.37 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2006; UU No.24 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir denga UU No.9 Tahun 2015; PP No.37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No.102 Tahun 2012; PP No.96 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2017; Perpres No.25 Tahun 2008; Keppres No.88 Tahun 2004; Permendagri No.28 Tahun 2005; Permendagri No.19 Tahun 2010; Permendagri No.68 Tahun 2010; Permendagri No.25 Tahun 2011; PermenPan RB No.31 Tahun 2014; Permendagri No.9 Tahun 2016; Perda No.5 Tahun 2011; Perda No.6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.1 Tahun 2017; Perbup No.33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dngan Perbup dengan Perbup No. 8 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, tujuan dan ruang lingkup, program layanan, persyaratan dan tata cara permohonan, pelaksana SIAKAS, sosialisasi dan mekanisme pelayanan, monitoring dan evaluasi, pemanfaatan data, pembiayaan, ketentuan lain-lain, penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 38 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Layanan Terpadu Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial "Peduli"
ABSTRAK:
Dalam rangka masalah kesejahteraan sosial merupakan hal yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak, dalam upaya pelayanan dan penanganan terhadap masalah kesejahteraan sosial agar lebih efektif, efisien dan dapat ditangani lebih fokus, perlu membentuk Unit Pelayanan Terpadu, dan berdasarkan pertimbangan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial “PEDULI”.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 50/HUK/2013 .
UPT-SLRT-PMKS “PEDULI” mempunyai tugas melaksanakan pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2016.
8 HLM; -
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 38 Tahun 2014
PERBUP Kab. Bantul No. 51 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2014.
Mencabut Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
