Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN LELANG KARYA PEMUDA
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan potensi pemuda dalam karya nyata tertentu perlu diberikan pembinaan, pemberdayaan dan penghargaan secara optimal dan berkesinambungan melalui Lelang Karya Pemuda;
b. bahwa agar pembinaan, pemberdayaan dan penghargaan sebagaimana tersebut pada huruf a dapat dilaksanakan secara optimal perlu diatur tata cara pelaksanaannya.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238), Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 0806 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Kesadaran Bela Negara, Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor14), Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 84)
Mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Lelang Karya Pemuda
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2019.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 52 Tahun 2019
PERBUP Kab. Kuningan No. 176 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 52 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 4 Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Depok, telah ditetapkan Peraturan Wali
Kota Depok Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
b. bahwa hasil evaluasi kelembagaan Dinas Kesehatan
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah adalah
masuk dalam kategori Peringkat Komposit 4 (P-4) serta dalam
upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-
masing bidang dan seksi pada Dinas Kesehatan, maka perlu
dilakukan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi Dinas
Kesehatan saat ini;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, Peraturan Wali Kota Depok sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan c perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota
Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016
Beberapa ketentuan diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2019.
mengubah Peraturan Wali Kota Depok Nomor 82 Tahun 2016
mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 52 Tahun 2019
PERBUP Kab. Malinau No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara , Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap desa
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Änggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
BAB III PENYALURAN DANA DESA
BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA
BAB V PELAPORAN DANA DESA
BAB VI SANKSI
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 52 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN JOMBANG DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 32 Tahun 2018
tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Jombang dalam
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga perlu disesuaikan dengan
perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan
perubahan.
a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penge101aan
Sampah; b. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga; c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.lO/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga.; d. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Sampah.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 32
Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Jombang
dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga, sebagaimana terdapat dalam peraturan bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019.
28 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 52 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan . daerah guna .memenuhi kebutuhan pendanaan
tahapan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 terhadap Badan Pengawas Pemilu Kabupaten
Mojokerto yang belum dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.ahun Anggaran 2019, dan melaksanakan amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 tahun 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran,· · Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat pada Kecamatan Mojosari; serta penyesuaian terhadap besaran penerima hibah pada Lampiran III.A. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan sesuai hasil verifikasi data Dapodik Tahap I dan Tahap 11-tahun 2019, maka .Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2019;
15. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019;
16. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 45) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah;
2. Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 ten tang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Serita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 45) rekening 4.01.19 Kecamatan Mojosari dan rekening 4.04.5 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Larnpiran HI.A rekening 5.1.4.05.01 Angka 4 Koordinator Dinas Pendidikan diubah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 52 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BEBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2019/NO.52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pemerintahan Bebasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja aparatur di Lingkungan Pmerintah Kabupaten Gorontalo melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara berdayagunaan, berhasil guna dan memadai, telah ditetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik menggunakan Teknologi dan Informasi dan untuk melaksanakan penyelenggaran perkembangan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta guna optimalisasi pelaksanaan peyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektonik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No.29 Tahun 1959; UU No.36 Tahun 1999; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No 52 Tahun 2000; PP No.61 Tahun 2010; PP No.82 Tahun 2012; PP No.96 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2017; PP No.2 Tahun 2018; Peraturan Presiden No.9 Tahun 2014; Peraturan Presiden No.87 Tahun 2014; Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018; Instruksi Presiden No.6 Tahun 2001; Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003; Permenkominfo No.28 Tahun 2006; Permenkominfo No.41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007; Permendagri No.35 Tahun 2010; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.20 Tahun 2016; Permenpan RB No.5 Tahun 2018; Kepmenpan RB No.13/KEP/M.PAN/2003; Kepmenpan RB No.5 Tahun 2018; Perbub Gorontalo No.48 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaran Pemerintah Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan, Prinsip, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi, Pusat Data, Aplikasi, Infrastruktur, Organisasi dan Manajemen, Proses SPBE, Monitoring dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2019.
Terdiri dari 23 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 52 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Arsip
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah bahwa Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyusutan arsip merupakan kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan penyerahan arsip statis kepada Lembaga Kearsipan Daerah; bahwa dalam rangka penyusutan dan penyelamatan arsip yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BUMD, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan selaku pencipta dan pengelola arsip; bahwa adanya instrument pengawasan dari Arsip Nasional Republik Indonesia agar tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip Lembaga-Lembaga Negara dan Badan-Badan Pemerintahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusutan Arsip
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017; Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyusutan Arsip, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Pemindahan Arsip
3. Pemusnahan Arsip
4. Penyerahan Arsip Statis
5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
183 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
