Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati
Boyolali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Boyolali dan dengan telah dilaksanakannya evaluasi
terhadap uraian tugas pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali, ketentuan
dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 31 Tahun
2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Boyolali sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hunaf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, uraian tugas dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
45 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 27 Tahun 2013
bahwa dalam rangka menjamin ketertiban dalam
menyelenggarakan usaha di bidang jasa konstruksi
diperlukan upaya pengendalian dan pengawasan dari
Pemerintah Daerah melalui pemberian Izin; bahwa sektor jasa konstruksi kabupaten Klaten
merupakan kegiatan masyarakat untuk mewujudkan
bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau
prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna
menunjang terwujudnya tujuan pembangunan; bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta untuk
menyesuaikan dengan kondisi penyelenggaran Jasa
Konstruksi di daerah perlu dilakukan penyesuaian
terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15
Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b dan hurf c, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Jasa Konstruksi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Daerah ini kewenangan, usaha jasa konstruksi, penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi, izin usaha jasa konstruksi, hak dan kewajiban pemegang IUJK, Laporan Pertanggungjawabn perangkat daerah yang memberikan IUJK, tenaga kerja konstruksi, pembinaan, sistem informasi jasa konstruksi, partisipasi masyarakat, sanksi administratif,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten
Klaten Nomor 15 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 101), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
38 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD 2021/ Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 T ahun 2009 tentang Bangunan, setiap orang dan/atau badan yang mendirikan Bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan dalam rangka penataan, penertiban dan pengendalian pemanfaatan ruang maka perlu penataan terhadap Bangunan yang telah didirikan dan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Karanganyar serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan;
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2002; UUNo. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 36 Tahun 2005; Permendagri No. 4 Tahun 2010; Permendagri No. 32 Tahun 2010; Permen PUPR No. 22 /PRT/M /2018; Perda Prov Jateng No. 11 Tahun 2004; Perda Kab Karanganyar No 21 Tahun 2009; Perda Kab Karanganyar No. 1 Tahun 2013; Perda Kab Karanganyar No. 93 Tahun 2018; Perda Kab Karanganyar No. 16 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan Dispensasi IMB rumah tinggal yang berada di Daerah. Bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik Bangunan, mendorong peningkatan kesadaran masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, penataan dan penertiban Bangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2021.
48 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung No. 27 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjamin perkembangan pembangunan bangunan di wilayah Kabupaten Badung;
b. bahwa dalam rangka menata dan mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung, perlu dilakukan pengendalian melalui pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Izin Mendirikan Bangunan diberikan oleh Pemerintah Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD 2012/No.27 Seri C
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2012.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 27 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peningkatan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Tata Bangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dan
pengendalian tata bangunan perlu dilaksanakan
penertiban dan penegakan hukum;; bahwa partisipasi dan peran serta masyarakat
merupakan salah satu unsur penting dalam
melaksanakanpengawasandalam rangka
melaksanakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru
Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun
2001; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun
2001; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun
2014.
Peraturan Walikota tentang Peningkatan Koordinasi Pengawasan Dan Pengendalian Tata Bangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat Kota Banjarbaru dengan sistematika; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Maksud dan Tujuan; Kedudukan Dan Tugas; Kewenangan; Pengawasan Dan Penertiban Bangunan; Pelaksanaan Dan Pembinaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2015.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kutai Timur
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan program pemerintah daerah, khususnya pembangunan rumah tidak layak huni, diperlukan adanya penyesuaian terhadap nilai pembangunan rumah yang sesuai dengan kondisi harga dasar pembangunan rumah tidak layak huni;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu Mengubah Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan / Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kutai Timur, dengan menetapkanya dalam Keputusan Bupati;
UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 46 Tahun 2009; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2011; PERPRES No. 15 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 42 Tahun 2010; PERMENDAGRI No.54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 14 tahun 2011; PERDA No. 11 Tahun 2012; PERDA No. 5 Tahun 2013; PERBUP No. 27 Tahun 2012; PERBUP No. 21 Tahun 2013.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Timur
Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pembangunan / Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kutai Timur diubah sebagai berikut:
Di dalam ketentuan Pasal 9 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2014.
mengubah PERBUP No. 21 Tahun 2013.
4 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
