Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya kenaikan harga BBM terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2005, Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Jembrana tidak sesuai dan perlu disesuaikan;
b. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Jembrana dan sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan maka tarif Angkutan Penumpang Umum perlu disesuaikan dengan memperhatikan kepentingan dan kernarnpuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha Penyedia Jasa Angkutan Urnum;
c. bahwa memperhatikan Ketetapan Menteri Perhubungan Nomor: KM 59 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tarif Jarak untuk Angkutan Penumpang Umum, dan Surat Dinas Perhubungan Propinsi Bali Nomor: 551.21/16428/Dishub, perihal Penetapan Sementara Tarif Angkutan Penumpang Umum AK.DP di Propinsi Bali;
d bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c. maka perlu mengadakan penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Jembrana yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 1964; Undang-Undang Nornor 34 Tahun 1964; Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/KMK.013/1991; Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nornor KM. 35 Tahun 2003.
KETENTUAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI KABUPATEN JEMBRANA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2005.
-
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 28 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasai 4 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005, periu membentuk Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 T ahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2005
PERBUP ini mengatur mengenai penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2005.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 28 Tahun 2005
tugas - fungsi - tata kerja - satuan polisi pamong praja
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2005/No. 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kepala, Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa pembentukan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2005 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 34; bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tersebut dipandang perlu mengatur Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kepala, Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kepala, Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1974; UU No 43 Tahun 1999; UU No 10 tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 7 Tahun 1986; PP No 8 Tahun 2003; PP No 9 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 11 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja sebagai pedoman/petunjuk pelaksanaan tugas pekerjaan sehari-hari bagi Pejabat Struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kab Tegal sesuai dengan bidang masing-masing.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2005.
Keputusan Bupati Tegal No 7 Tahun 2001.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2005
UPT PERPUSTAKAAN PADA DINAS PENDIDIKAN - PERSYARATAN KEANGGOTAAN, BIAYA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGOTA
2005
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BD.2005/No. 17
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Persyaratan Keanggotaan, Biaya Dan Pengelolaan Keuangan Anggota UPT Perpustakaan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya penataan kelembagaan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas, maka Keputusan Bupati
Banyumas Nomor 42 Tahun 2003 tentang Persyaratan
Keanggotaan, Biaya dan Pengelolaan Keuangan Anggota
UPTD Perpustakaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten
Banyumas, dipandang sudah tidak sesuai lagi; bahwa untuk maksud tersebut, perlu mengatur kembali
Persyaratan Keanggotaan, Biaya dan Pengelolaan Keuangan
Anggota UPT Perpustakaan pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumas, dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Syarat-syarat menjadl anggota perpustakaan, masa berlaku, syarat peminjaman buku, sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2005.
Keputusan Bupati Banyumas Nomor 42 Tahun 2003 dicabut.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2005
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengadaan Barang/JasaProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaStandar/Pedoman
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2006
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka Ketertiban Perancanaan dan pelaksanaan kegiatan maupun belanja rutin pengadaan barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati perlu Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium , Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2006; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan Tahun 2006 maka Keputusan Bupati Pati tanggal 21 Juli 2004 Nomor 16 Tahun 2004 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2005 karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004;
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2002
PERBUP ini mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan, pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat
pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2006.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 26 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dalam bentuk uang kepada Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan angka 4 Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan tunjangan perumahan yang dapat diberikan dalam bentuk uang; bahwa untuk Ketua DPRD Kab Tegal telah disedikan rumah jabatan sedangkan kepada Wakil dan Anggota Pemerintah Kab Tegal belum menyediakan rumah jabatan, maka untuk Wakil Ketua dan Anggota dapat diberikan tunjuangan perumahan dalam bentuk uang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dalam bentuk uang kepada Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 22 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 7 Tahun 1986; PP No 24 Tahun 2004; PP No 37 tahun 2005; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 4 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 1 Tahun 2005; Perbup Tegal No 6 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besarnya tunjangan perumahan, pembayaran tunjangan perumahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2005.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan (LPEMK) Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelestarian kegiatan PPK dan untuk dapat
membantu serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
daerah, maka perlu adanya pengelolaan aset dan atau dana Pasca
Program Pengembangan Kecamatan ( PPK ) ; bahwa guna maksud tersebut diatas dipandang perlu adanya wadah
yang terorganisir dengan baik, profesional dan berkelanjutan yang
berbentuk lembaga; bahwa lembaga sebagaimana dimaksud huruf b diatas adalah Lembaga
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan (LPEMK) yang
pembentukannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 T ahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001; Keputusan Presiden Repubfik Indonesia Nomor 124 Tahun 2002; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, tujuan dan lapangan usaha, modal, struktur organisasi, penggajian, tahun buku dna perhitungan tahunan, penetapan dan penggunaan laba bersih, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2005.
15 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
