Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Bidang Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan (SP) bagi penyelenggara Pelayanan Publik maka, perlu disusun mekanisme penyusunan Standar Pelayanan (SP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
Peraturan Walikota Banjarrnasin Nomor 63 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin perlu diubah dan disesuaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam pemenuhan harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Bidang Perizinan pada Dinas Penanamah Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinta Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 96• Tahun 2012; PP Nomor 12 Tahun 2017; Perpres Nomor 76 Tahun 2013; Perpres Nomor 7 Tabun 2014; Permendagri Nomor 24 Tahun 2006; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; PermenPAN RB Nomor 15 Tahun 2014; Permendagri Nomor 138 Tahun 2017; Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009; Perda Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2013; Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Ruang Lingkup Standar Pelayanan Bidang Perizinan pada DPMPTSP (perizinan dan
non perizinan) meliputi : Pelayanan Administrasi Bidang Perizinan Jasa Usaha;
Pelayanan Adrninistrasi Bidang Perizinan Tertentu; dan Pelayanan Administrasi Bidang Perizinan Penanaman Modal.
Sebelum menerapkan Standar Pelayanan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin wajib menyusun dan
menetapkan Maklumat Pelayanan, yang merupakan pernyataan tertulis yang berisi kesanggupan dan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin. Maklumat Pelayanan yang telah disusun wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka kepada masyarakat, melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam rangka penilaian dan pencapaian kinerja pelayanan, sebagai perbaikan berkelanjutan sesuai standar pelayanan, dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan dengan memperhatikan pengaduan pelayanan publik yang diperoleh dan Survei Kepuasan Masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2018.
73 hlm; Lampiran 64 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 69 Tahun 2020
PERWALI Kota Banjar No. 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020
Mengubah :
PERWALI Kota Banjar No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 43.a Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020, Dan bahwa sehubungan adanya kebutuhan biaya khusus dan biaya keluaran pada beberapa perangkat daerah yang memerlukan perubahan dan penambahan, sehingga Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan perubahan, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019.
Beberapa ketentuan telah diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2020.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 69 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Keputusan Bupati Garut Nomor 155 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Ternak Pemerintah Yang Menjadi Aset Pemerintah Kabupaten Garut
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta
berbagai ketentuan yang mengatur pengelolaan keuangan dan
barang daerah, maka Keputusan Bupati Garut Nomor 155
Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Ternak
Pemerintah yang Menjadi Asset Pemerintah Kabupaten Garut, perlu
dicabut ;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 , Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2009,
Keputusan Bupati Garut Nomor 155 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengelolaan Ternak Pemerintah yang Menjadi Asset Pemerintah Kabupaten Garut, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2012.
mencabut Keputusan Bupati Garut Nomor 155 Tahun 2000
mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan
Pengelolaan Ternak Pemerintah yang Menjadi A3set Pemerintah Kabupaten Garut
3 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 69 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyebaran Dan Pengembangan Ternak Gaduhan Pemerintah Di Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung tertib administratif keuangan daerah yang diperlukan adanya kebijakan akuntansi terkait dengan piutang alainnya berupa piutang atas hewan ternak, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka Perwal Semarang No 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Gaduhan Pemerintah di Kota Semarang perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Perwal tentang perubahan atas Perwal No 11 Tahun 2007 tentang Pedoman penyebaran dan pengembangan ternak gaduhan Pemerintah di Kota Semarang;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 18 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1976; PP No 58 Tahun 2005; Perpres No 87 Tahun 2014; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 80 Tahun 2015; Perda Kota Smearang No 11 Tahun 2006; Kepmentan No 417/Kpts/OT.201/7/2001; Kepgub Jateng No 1 Tahun 2004; Perwal Semarang No 11 Tahun 2007;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 9 ayat (1) huruf c, Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2007 diubah.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 69 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak Kanak , Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021
ABSTRAK:
Dalam rangka menjamin keadilan dan transparansi Penerimaan Peserta Didik Baru, serta meningkatkan akses layanan Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai Permendikbud No 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP SMA dan SMK, SE Mendikbud No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021 dan SE Mendikbud No 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 maka diperlukan pedoman bagi Kepala Sekolah di wilayah Kabupaten Cilacap.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No 19 Tahun 2005 tentang Satandar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; PP No 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan; PP No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dna Penyelenggaraan Pendidikan; Perda Kab Cilacap Kab Cilacap No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Tahun Pelajaran 2021/2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2020.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 69 Tahun 2016
KOORDINASI-LINTAS-ORGANISASI PERANGKAT DAERAH-KABUPATEN DEMAK
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2016/NO.70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Demak dan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koordinasi Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini memuat tentang penetapan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah Kabupaten Demak; pelaksanaan korrdinasi lintas organiasi perangkat daerah; Asisten Sekretaris Daerah sebagai koordinator; Organisasi perangkat yang dikoordinir Asisten Pemerintahan; Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dikoordinir Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat; Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dikoordinir Asisten Administrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2016.
5 hal
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009
Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan :
Peraturan KPU No. 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Mencabut :
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta TA 2022
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang dan konstruksi yang efektif dan efisien serta tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu mengatur standar harga barang dan konstruksi.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Materi pokok : Standar harga barang dan konstruksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.
Jumlah Halaman : 6 HLM; Lampiran : 102 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 69 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Organisasi Bersifat Fungsional yang menerapkan sistem pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka guna mewujudkan pengelolaan Pusat Kesehatan Masyarakat yang akuntabel perlu mengatur Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat; bahwa Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016;
Peraturan bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan tata kerja, sumber daya manusia dan remunerasi, tahapan penerapan blud, struktur anggaran blud, perencanaan dan penganggaran blud, pelaksanaan anggaran blud, pengelolaan belanja blud, pengelolaan barang, tarif layanan blud, piutang dan utang/pinjaman blud, kerja sama blud, investasi, sisa lebih perhitungan anggaran dan defisit anggaran blud, penyelesaian kerugian, pelaporan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, evaluasi dan penilaian kinerja, pengelolaan lingkungan dan puskesmas, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2022.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 dicabut.
47 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
