Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kerinci
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (6) Perda Kab. Kerinci No. 22 Tahun 2011 tentang Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kerinci No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Kab. Kerinci No. 22 Tahun 2011, perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kerinci.
UU No. 58 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 4 Tahun 2017.
Perbup ini mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kerinci, meliputi: Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran; Bentuk, Isi SKRD dan SSRD; Tata Cara Penagihan; Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa; Pelaporan Retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
13 hlm.; Lampiran I s.d. V 5 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH
ABSTRAK:
bahwa Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah telah diubah dengan Cabang Dinas berdasarkan Peraturan Gubernur yang baru sehingga Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah perlu diganti;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang urusan, susunan organisasi, tugas, fungsi, tata kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor, aset, dan pengangkatan dalam jabatan pada Cabang Dinas Wilayah I, Cabang Dinas Wilayah II, Cabang Dinas Wilayah III, Cabang Dinas Wilayah IV, dan Cabang Dinas Wilayah V.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 23 Tahun 2017
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 50 Tahun 2018
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA PEMBERANGKATAN IBADAH UMROH KEPADA TOKOH MASYARAKAT YANG BERPERAN MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS, BERADAB DAN BERBUDAYA
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 50, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR 637
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA PEMBERANGKATAN IBADAH UMROH KEPADA TOKOH MASYARAKAT YANG BERPERAN MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS, BERADAB DAN BERBUDAYA DI KOTA BATAM
ABSTRAK:
Dalam rangka menunjang Visi dan Misi Kota Batam sebagai bandar dunia madani melalui peran serta/partisipasi tokoh masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa serta terwujudnya masyarakat madani yang religius, beradab dan berbudaya, dipandang perlu untuk memberikan penghargaan (apresiasi) terhadap tokoh masyarakat di Kota Batam berupa penghargaan dengan pemberangkatan Ibadah Umroh. Berpedoman pada Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Romawi III angka 2 huruf b sub angka 3) dan sub huruf c), Pemerintah Daerah dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan masyarakat madani yang religious. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Berupa Pemberangkatan Ibadah Umroh Bagi Tokoh Masyarakat Yang Berperan Mewujudkan Masyarakat Yang Religius, Beradab Dan Berbudaya Di Kota Batam.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015.
Dalam peraturan daerah ini diatur Pedoman Pemberian Penghargaan berupa Pemberangkatan Ibadah Umroh Kepada Tokoh Masyarakat yang Berperan Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Beradab dan Berbudaya di Kota Batam Dasar Pertimbanngan dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab pemerintah daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2018.
8 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 50 Tahun 2018
PERWALI Kota Batu No. 68 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 50 TAHUN 2018 TEITTANG PENCABUTAN LIMA PERATURAN WALIKOTA BATU
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 50, BD NOMOR 50 E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENCABUTAN LIMA PERATURAN WALIKOTA BATU
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan untuk menindaklanjuti surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 061/6568/031.1/2018 perihal Pembentukan UPTD, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pencabutan Lima Peraturan Walikota Batu;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasilikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
TERDIRI ATAS 2 PASAL
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2018.
Peraturan Walikota Batu Nomor 53 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Gelanggang Olah Raga pada Dinas Pendidikan Kota Batu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2013 Nomor 26/D); Peraturan Walikota Batu Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Batu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2013 Nomor 30/D); Peraturan Walikota Batu Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Bina Marga Kota Batu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2013 Nomor 31/D); Peraturan Walikota Batu Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kefa Unit Pelaksana Teknis Perkantoran Terpadu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2015 Nomor 49/D); Peraturan Walikota Batu Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2015 Nomor 50/D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
tidak ada
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 50 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjar,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Dasar Hukum: UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959;
UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981; UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014; UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015
; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016
; Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2018.
Peraturan ini memuat tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, meliputi Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pembentukan Sekretaris PPNS; Struktur Organisasi; Tugas dan Fungsi, Serta Kewenangan Sendiri; Mekanisme dan Pertanggungjawaban Sekretariat PPNS; Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2018.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 50 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa guna ketertiban administrasi dan kelancaran pelaksanaan pembayaran Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2018, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 perlu diubah kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
1. UU Nomor 13 Tahun 1950;
2. UU Nomor 28 Tahun 1999;
3. UU Nomor 17 Tahun 2003;
4. UU Nomor 1 Tahun 2004;
5. UU Nomor 25 Tahun 2004;
6. UU Nomor 33 Tahun 2004;
7. UU Nomor 23 Tahun 2014;
8. PP Nomor 55 Tahun 2005;
9. PP Nomor 58 Tahun 2005;
10. PP Nomor 8 Tahun 2006;
11. PP Nomor 71 Tahun 2010;
12. PP Nomor 2 Tahun 2012;
13. PP Nomor 12 Tahun 2017;
14. Perpres Nomor 107 Tahun 2017;
15. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
16. Permendagri Nomor 33 Tahun 2017;
17. Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2017;
18. Perbup Karanganyar Nomor 121Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yaitu tentang :
- Lampiran I
- Lampiran II
- Lampiran III
- Lampiran IV
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2018.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 50 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dan Tidak Mampu Di Luar Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Penerima SKTM Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung memberikan
pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan
tidak mampu diluar penerima bantuan iuran jaminan
kesehatan, korban kekerasan dalam rumah tangga,
korban perdagangan orang, dan masyarakat terlantar
dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan
dan/atau dana bantuan kesehatan;
b. bahwa berdasarkan Pasal 62 Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Sistem Kesehatan Daerah, Ketentuan mengenai tata
cara pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin
dan tidak mampu serta anak terlantar yang tidak
terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran
diatur dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menyusun
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Tidak
Mampu Diluar Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan Bagi Penerima SKTM Kesehatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun
2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10
Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun
2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15
Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2013, Peraturan Bupati Bandung Nomor 58 Tahun 2016
Terdiri dari 17 pasal, 11 bab yaitu ketentuan umum, ruang lingkup pelayanan kesehatan, sasaran, persyaratan, dan mekanisme perbuatan SKTM, hak dan kewajiban, sumber dana dan peruntukannya, mekanisme pelayanan kesehatan, mekanisme pencairan dana, sanksi, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2018.
mengatur mengenai pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu diluar penerima bantuan iuran jaminan kesehatan bagi penerima SKTM kesehatan di lingkungan pemerintah kabupaten bandung
21 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 50 Tahun 2018
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Landak No. 48 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LANDAK
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LANDAK
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 disebutkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Landak ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No.8 Tahun 1974, UU No.16 Tahun 1997, Uu No.36 Tahun 1999, Uu No.55 Tahun 1999, UU No.12 tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.38 tahun 2007, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permenkominfo No.14 Tahun 2016, Perda No.5 Tahun 2016.
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan; Tugas, fungsi Serta Susunan Organisasi; Jabatan Perangkat Daerah; Kepegawaian; Pembiayaan; Tata Kerja dan laporan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
Pencabutan Perbup No.71 Tahun 2016
23 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
