Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah hanya mengatur tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah maka perlu mengatur kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerjanya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017;
Peraturan Ini Mengatur Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kelurahan, Yang Terdiri Atas:
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan Dan Susunan Organisasi; 3. Tugas Dan Fungsi; 4. Jabatan; 5. Tata Kerja; 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2018.
Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Kelurahan Lingkup Kabupaten Hulu Sungai Tengah
10 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 50 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 50, BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 50/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik diperlukan penanganan dan
tindakan yang tepat, cepat dan bertanggung jawab atas
pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara
terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam
penyelengaraan pemerintahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem
Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di
Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan
Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2016
tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di
Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
Pengaduan yang dapat dilaporkan oleh Whistleblower kepada UPP secara langsung atau tidak langsung yang meliputi pengaduan tentang adanya:
a. korupsi. kolusi, dan nepotisme ;
b. pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan
yang baik ; dan/atau
c. pelanggaran terhadap pedoman kode etik.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2018.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 50 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjar,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Dasar Hukum: UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959;
UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981; UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014; UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015
; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016
; Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2018.
Peraturan ini memuat tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, meliputi Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pembentukan Sekretaris PPNS; Struktur Organisasi; Tugas dan Fungsi, Serta Kewenangan Sendiri; Mekanisme dan Pertanggungjawaban Sekretariat PPNS; Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2018/NO. 50, TBD 2018, LL SETDA KAB. KEPULAUAN ARU : 17 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memperlancar Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan
Aru, perlu diatur Pedoman Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Daerah.
Untuk melaksanakan ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan
Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 50 Tahun 2018
PERWALI Kota Batu No. 68 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 50 TAHUN 2018 TEITTANG PENCABUTAN LIMA PERATURAN WALIKOTA BATU
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 50, BD NOMOR 50 E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENCABUTAN LIMA PERATURAN WALIKOTA BATU
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan untuk menindaklanjuti surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 061/6568/031.1/2018 perihal Pembentukan UPTD, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pencabutan Lima Peraturan Walikota Batu;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasilikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
TERDIRI ATAS 2 PASAL
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2018.
Peraturan Walikota Batu Nomor 53 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Gelanggang Olah Raga pada Dinas Pendidikan Kota Batu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2013 Nomor 26/D); Peraturan Walikota Batu Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Batu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2013 Nomor 30/D); Peraturan Walikota Batu Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Bina Marga Kota Batu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2013 Nomor 31/D); Peraturan Walikota Batu Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kefa Unit Pelaksana Teknis Perkantoran Terpadu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2015 Nomor 49/D); Peraturan Walikota Batu Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2015 Nomor 50/D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
tidak ada
3 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 50 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kota Tangerang Tahun Ajaran 2018/2019
ABSTRAK:
Penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal dasar dan menengah yaitu Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, perlu dilakukan secara obyektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan.
UU No 2 Th 1993; UU No 20 Th 2003; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 th 2015; PP No 19 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 13 Th 2015; PP No 17 Th 2010 yg telah diubah dg PP No 66 Th 2010; PP No 48 Th 2008; Permendikbud No 22 Th 2016; Permendikbud No 14 Th 2016; Perda No 11 Th 2007; Perda No 8 Th 2016; Perwal No 58 Th 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2018.
14 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
